Tidak Konsisten Terapkan Aturan – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Tidak Konsisten Terapkan Aturan

POLEMIK MUTASI PEMPROV NTT

KUPANG, TIMEX-Mutasi jabatan di Pemerintah Provinsi NTT baik eselon II maupun eselon III dan IV masih menjadi perhatian. Hal ini dipicu oleh tidak konsistennya penerapan aturan dalam mutasi tersebut.

Demikian penilaian pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. John Tuba Helan kepada koran ini, Selasa kemarin. “Seperti saya sampaikan setelah pelantikan eselon II, ada aturan yang dilanggar dalam mutasi. Hal yang sama diulang lagi dalam mutasi eselon III. Pemprov NTT tidak konsisten dalam menerapkan aturan sehingga terjadi semacam standar ganda,” demikian kata Tuba Helan ketika dikonfirmasi mengenai polemik pascamutasi eselon II, III dan IV Pemprov NTT.

Untuk eselon II, jelas Tuba Helan, gubernur dan Wagub NTT tidak konsisten dalam menerapkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan khususnya PP Nomor 11 Tahun 2017. “Pasal 117 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun”. Kemudian diatur lagi secara teknis dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 yakni ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi lima tahun harus diberhentikan dari jabatannya. Setelah itu dilakukan seleksi untuk kemudian ditempatkan kembali pada JPT yang baru. “Semangat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 itu bukan untuk menonjobkan pejabat tetapi untuk penyegaran guna meningkatkan kinerja. Jadi tidak boleh menggunakan aturan tersebut untuk menonjobkan pejabat. Karena jabatan struktural di birokrat itu adalah jabatan karir yang dijabat sampai pensiun,” jelas Tuba Helan. Ia menambahkan kecuali ada pelanggaran yang berbuntut pada pemberhentian dari jabatan.

Karena itu, dia melihat hanya ada dua pejabat eselon II yang dipindahkan karena menduduki jabatan itu lebih dari lima tahun. Yakni Wayan Dharmawa dari Kepala Bappeda ke Kadis Pariwisata dan Sisilia Sona dari Kadis Kesbangpol ke Kadis Nakertrans dan Koperasi. Sementara ada beberapa pejabat lain langsung dinonjobkan. Seperti Yohanis Tae Ruba (Kadis Pertanian), Andre Koreh (Kadis PUPR), dan Willem Foni (Kadis Sosial).

Namun, lanjut Tuba Helan, menjadi pertanyaan juga apakah Wayan Dharmawa dan Sisilia Sona setelah diberhentikan sudah mengikuti seleksi oleh Pansel. “Karena aturannya menyatakan seperti itu ya harus diseleksi dulu. Dan hal yang sama juga dilakukan untuk pejabat yang lain yang sudah menjabat lebih dari lima tahun,” jelas Tuba Helan.
Alasan berikut yang disampaikan soal usia pensiun, menurut Tuba Helan, ada beberapa pejabat yang juga sudah memasuki usia

pensiun namun tetap menduduki jabatan. “Ini juga tidak konsisten dan tidak adil. Padahal reformasi birokrasi itu menuntut transparansi, akuntabilitas dan keadilan,” jelas Tuba Helan.

Informasi yang dihimpun koran ini, paling tidak ada empat pejabat yang juga memasuki masa pensiun tahun ini. Yakni Sisilia Sona, Flori Mekeng (staf ahli), Bruno Kupok (Karo Organisasi) dan Hali Lanan Elias (Karo Umum).

Mengenai jabatan eselon III dan IV, Tuba Helan juga menilai tidak konsisten dalam penerapan aturan sehingga masih menimbulkan polemik pasca mutasi. “Sehingga perlu tim BKD atau bagian hukum yang kuat untuk memberikan masukan atau pertimbangan yang benar kepada gubernur. Sehingga ke depan kita tidak lihat lagi ada aturan yang dilanggar dalam mutasi,” ujar Tuba Helan.

Sebelumnya, Kepala Komisi ASN Sofian Effendi mengatakan, sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017, pejabat eselon dua yang menduduki jabatan yang sama lebih dari lima tahun harus diberhentikan. Setelah itu diseleksi kembali untuk menduduki jabatan yang baru.

Dirinya juga mengatakan, dari usulan 15 pejabat yang dinonjobkan, hanya setujui 10 nama saja. Ditegaskan Sofian, ke-10 nama JPT pratama yang diberhentikan dari jabatannya saat ini karena jabatan yang dijabat itu sudah lebih dari lima tahun. Aturan baru mengenai JPT pratama sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2017 lalu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam PP Nomor 11/2017, jelas mengatur tentang JPT baik itu utama, madya maupun JPT pratama. Kalau sudah menjabat selama lima tahun, maka harus diberhentikan atau dinonjobkan.

“Kan JPT itu hanya berlaku lima tahun saja. Selanjutnya, bisa diangkat kembali asalkan memenuhi kualifikasi evaluasi yang dilakukan oleh tim seleksi. Jadi, jika dinyatakan memiliki kompetensi maka bisa diangkat kembali pada jabatan yang sama atau pada jabatan yang lain,” jelas Ketua KASN.

Pages: 1 2



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!