Sat Pol PP Gelar Rakor untuk Ketertiban dan Keamanan – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Sat Pol PP Gelar Rakor untuk Ketertiban dan Keamanan

RAKOR. Sat Pol PP Kota Kupang menggelar rapat koordinasi dengan camat, lurah dan aparat kepolisian di ruang Garuda Balai Kota Kupang, Senin (25/2).

FENTI ANIN/TIMEX

KUPANG, TIMEX – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Kupang menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama lurah dan camat, serta aparat kepolisian untuk membahas tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Rapat koordinasi digelar di ruang rapat Garuda, Balai Kota Kupang, Senin (25/2), dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Kupang Felisberto Amaral.

Felisberto yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/2), mengatakan, yang dibahas dalam rakor adalah hasil temuan-temuan Sat Pol PP saat melalukan operasi di lapangan, selanjutnya disampaikan kepada semua lurah agar ditindaklanjuti.

“Misalnya saat operasi Sat Pol PP menemukan ada warga yang tidak memiliki KTP-e dan hanya mengantongi surat keterangan domisili yang diterima dari kelurahan. Saya jelaskan agar lurah jangan mengeluarkan surat keterangan domisili, karena harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” kata Felisberto.

Dia mengaku, saat operasi juga Sat Pol PP menemukan banyak tempat hiburan malam yang izin usahanya sudah habis dan belum diurus lagi.

Karena itu, Sat Pol PP juga sudah melakukan pembinaan dan pendekatan secara persuasif agar segera mengurus izinnya.

“Karena ada sanksinya jika tempat usaha tidak mengurus izinnya yang sudah mati, yaitu akan ditutup. Tetapi kami sudah melakukan pendekatan dan menjelaskan aturan yang ada, sehingga diharapkan agar segera diurus izinnya,” katanya.

Selain itu, rapat itu juga membahas tentang penertiban para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di jalan-jalan. Untuk itu, peran lurah sangat penting untuk memberikan arahan kepada PKL agar mau mengikuti aturan yang ada.

Dia menjelaskan, lurah juga harus menertibkan masyarakat yang memelihara babi, agar jangan sampai ada masyarakat yang merasa terganggu dengan bau kandang babi.

“Lurah harus turun untuk menegur, jika memang upaya pendekatan yang dilakukan lurah tidak membawa hasil yang baik, baru dikoordinasikan dengan Sat Pol PP untuk turun dan tertibkan. Kami adalah penegak Perda, jadi setelah semua upaya pendekatan sudah dilakukan namun tidak didengar, barulah kami turun,” jelasnya.

Jadi kata Felisberto, tidak semua urusan harus melibatkan Sat Pol PP, karena berdasarkan SOP nya sudah jelas tentang pembagian peran, baik itu lurah maupun Sat Pol PP.

Selain itu, dari pihak kepolisian juga akan turut membantu jika diperlukan.

“Inilah yang dibahas dalam rakor yaitu bagaimana koordinasi yang baik, penegasan tentang berbagai peran dan fungsi masing-masing.  Rapat bersama lurah, camat dan aparat kepolisian ini baru pertama digelar. Diharapkan kedepan akan ada kerja sama yang baik antar berbagai instansi,” kata mantan Kadis Sosial ini. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!