Timor Express

NASIONAL

Sekda Belum Buka Data Kesalahan

     Polemik Mutasi Pemprov NTT

     Ada yang Diminta Turun Jabatan

KUPANG, TIMEX-Polemik motasi pejabat eselon III dan IV di lingkup pemerintah Provinsi NTT terus berlanjut.
Hingga hari kedelapan pasca pelantikan 873 pejabat eselon III dan IV, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ben Polo Maing belum menyebut siapa-siapa pejabat yang “salah” dilantik.

“Belum. Nanti,” kata Ben Polo Maing yang diwawancara di Gedung Sasando, Jumat (1/3) malam sekira pukul 18.45. Mantan Asisten I Sekda NTT itu sebelumnya mengakui adanya kekeliruan dalam proses mutasi yang melibatkan sedikitnya 1.037 pejabat eselon III dan IV pada Kamis (21/2) lalu. Meski demikian, dalam wawancara dengan koran ini malam tadi, dia mengonfirmasi jumlahnya tidak mencapai 10 persen dari 873 yang dilantik. Dia katakan hanya sekira 1 persen.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, sejumlah pejabat menerima tugas berbeda dengan jabatan yang dibacakan saat pelantikan. Di Dinas PUPR misalnya, ada tiga pejabat eselon IV yang berubah posisi.

Sumber lain menyebutkan, ada pula pejabat yang baru mendapatkan undangan pelantikan melalui telepon sekira pukul 17.00. Tepat pada jadwal dimulainya pelantikan yang digelar di Aul El Tari Kupang. Bahkan di dalam surat keputusan yang dibacakan petugas pun diduga terdapat tulisan tangan.

Terbaru, salah satu pejabat diminta untuk turun jabatan. Saat pelantikan, pejabat pada salah satu biro di Setda NTT itu dipromosi dari eselon IV ke eselon III. Namun belakangan, dia diminta untuk turun kembali ke eselon IV.

Sekda NTT, Ben Polo Maing yang dikonfirmasi terkait adanya penurunan jabatan tersebut enggan berkomentar. Namun mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT itu tidak membantah. “Nanti saja,” kata Polo Maing sembari terus berjalan menuju mobil dinasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi juga mengakui adanya kekeliruan dalam proses mutasi tersebut. Dan, menurut dia, kekeliruan tersebut masih pada tingkat wajar dan akan diperbaiki.

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang diwawancara terpisah menegaskan, urusan mutasi adalah tanggung jawab internal wakil gubernur. Sehingga dia menyerahkan kepada wakil gubernur.

Dari Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Nasional (ASN) juga masih menunggu laporan pelaksanaan mutasi yang dilakukan Pemprov NTT. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana KASN wajib mendapat laporan sebelum dan sesudah dilakukan mutasi. KASN juga berwenang melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mutasi yang dilaksanakan terhadap para pejabat yakni jabatan pimpinan tinggi (JPT) mulai dari pratama sampai utama.

Seperti yang dikatakan Ketua KASN, Sofian Effendi sebelumnya kepada koran ini di Jakarta bahwa untuk pejabat eselon dua, KASN merekomendasikan 10 nama dari 15 nama yang diusulkan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemprov NTT. Namun, Pemprov NTT memberhentikan 15 pejabat. Sofian mengaku pihaknya masih menunggu laporan terkait pelaksanaan mutasi tersebut. Sehingga belum diketahui apakan ada pelanggaran atau telah sesuai aturan.

Namun, dirinya juga mengingatkan, sanksi tegas akan dikenakan jika terjadi pelangggaran dalam pelaksanaan mutasi. “Ini perintah aturan. Karena itu maka setiap keputusan yang diambil harus benar-benar didasarkan pada aturan yang ada dan masih berlaku. Kalau sampai ada JPT yang diangkat langsung oleh kepala daerah pada jabatan lain tanpa diberhentikan dari jabatan sebelumnya itu sudah menyalahi aturan. Harus diberhentikan dulu kemudian diseleksi lagi baru diangkat bisa pada jabatan yang sama atau pada jabatan lain yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas seorang JPT,” tegas Sofian. (cel/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!