Istana Respon Kerusakan Lingkungan Malaka – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Istana Respon Kerusakan Lingkungan Malaka

DI JAKARTA. Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM) mendatangi Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (11/3). Tampak mereka berpose bersama usai pertemuan.

IST

FPMM Datangi Kantor Staf Presiden

JAKARTA, TIMEX – Senin (11/3), Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM) mendatangi Kantor Staf Presiden di Jakarta. Mereka mengadukan kerusakan hutan mangrove dan pesisir pantai selatan Kabupaten Malaka.

FPMM terdiri dari sembilan orang, di antaranya Emanuel Bria, Fridolin Berek Taromi, Robertus Nahak, Hugo Nahak, Ivon Nahak, Barry Nahak, Yulis Bria, serta Pater Alsis, OFM, selaku Direktur umum JPIC OFM Indonesia. Mereka diterima Tenaga Ahli Utama pada Kedeputian II, Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan.

FPMM mendesak pihak Kantor Staf Presiden yakni Abetnego Tarigan selaku koordinator untuk penanganan konflik kehutanan dan lingkungan hidup agar menindaklanjuti tuntutan FPMM.

Beberapa tuntutan FPMM yakni meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal proses Hukum terhadap PT. IDK dan pihak terkait lain, sesuai hasil Rapat Panja Komisi VII DPR RI, tanggal 6 Maret 2019 lalu. Selain itu, KLHK bersama pihak terkait, terutama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka.

Selanjutnya memerintahkan KKP membantu proses pemulihan kembali kawasan hutan mangrove, lingkungan pesisir serta hutan yang telah dirusak. Juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka dan memberikan sanksi terhadap pemerintah setempat karena ‘membiarkan’ PT. IDK beroperasi tanpa AMDAL, izin lingkungan dan izin usaha. Selain itu, memerintahkan Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi menarik kembali surat yang menyatakan bahwa lokasi PT IDK berada di luar kawasan hutan karena lokasi tersebut justeru berada dalam kawasan penundaan penetapan perizinan baru (Peta Indikasi Penundaan Penetapan Perizinan Baru). Juga memastikan agar BPKH NTT berkoordinasi dengan Dinas LHK Provinsi NTT agar tidak terjadi tumpang tindih informasi maupun kebijakan tentang penetapan kawasan hutan di NTT, khususnya di Kabupaten Malaka. Melalui dinas LHK agar segera mempercepat penetapan kawasan Hutan di NTT, termasuk di Kabupaten Malaka. Mesti ada perintah kepada Bupati Malaka untuk melaksanakan amanat hasil Rapat Panja Komisi VII DPR RI tanggal 6 Maret 2019. Selain itu, tidak menghalang-halangi proses hukum yang harus dijalani PT. IDK karena sudah terbukti PT. IDK tidak memiliki AMDAL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha. Kemudian menghentikan semua proses atau kegiatan PT. IDK di wilayah Kabupaten Malaka.

Abetnego, yang merupakan mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menyatakann sikap mendukung segala proses yang dilakukan FPMM, sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami akan segera menindaklanjuti laporan FPMM dengan bersurat kepada pihak KLHK, ESDM, Pemerintah daerah setempat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, serta pihak terkait lainnya, untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Abetnego.

Emanuel Bria selaku Koordinator Umum FPMM serta Fridolin Berek Taromi selaku anggota tim advokasi telah menyerahkan dokumen terkait dan kronologi kejadian kepada Abetnego. Pater Alsis, OFM, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan apapun bentuk pembangunan, yang paling penting adalah dampaknya bagi manusia dan ruang kehidupannya. “Apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Malaka yakni penghancuran hutan mangrove demi industri garam merupakan sebuah kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan,” katanya.

Menurutnya, yang rusak bukan hanya mangrove sebagai hutan saja, tetapi lebih dari itu adalah penghancuran sosial ekologis dan ruang hidup masyakat adat Wewiku. Karena secara sosial ekologis, mangrove bagi masyarakat adat Wewiku adalah batas kehidupan di darat dan laut. Di saat masyarakat dunia dan juga pemerintah Indonesia gencar menanam dan melestarikan mangrove, pemerintah Malaka melalui PT. IDK menghancurkan hutan mangrove demi kepentingan sesaat industri garam. “Ini yang disebut sebagai disorientasi pembangunan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, perusahaan untung, masyarakat buntung,” kata Pater Alsis.

Oleh karena itu, FPMM mendorong KSP untuk berkoordinasi untuk menutup industri garam di hutan mangrove dan perlu diusut tuntas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan dan mafia perizinan serta pembiaran oleh oknum pemerintah Malaka. (gat/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!