Inklusi dan Literasi Keuangan di NTT Masih Rendah – Timor Express

Timor Express

EKONOMI

Inklusi dan Literasi Keuangan di NTT Masih Rendah

OJK NTT Dorong LJK Lakukan Edukasi

KUPANG, TIMEX – Inklusi dan literasi keuangan berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan pintu menuju kesempatan atas penghidupan yang lebih baik. Ketika rakyat memiliki literasi keuangan yang baik, dengan dukungan layanan keuangan yang memadai serta perlindungan konsumen yang mumpuni, mereka akan mampu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang tepat.

Sayangnya, tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, masih terbilang rendah, termasuk di Provinsi NTT. Faktanya, penggunaan produk dan jasa keuangan di lebih banyak didominasi kalangan masyarakat menengah ke atas, yang memang sudah terfasilitasi mendapatkan pemahaman keuangan. Hal ini dipicu karena rendahnya literasi keuangan di masyarakat yang memicu tidak meratanya akses atau penggunaan produk dan jasa keuangan.

Berdasarkan hasil survei, secara nasional inklusi keuangan baru mencapai 67,8 persen sedangkan literasi keuangan sebesar 29,7 persen. Khusus Provinsi NTT, inklusi keuangan mencapai 62,2 persen dan literasi keuangan 28,0 persen. Sampai dengan akhir tahun 2019, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) telah menargetkan indeks inklusi keuangan mencapai 75 persen.

Terkait hal ini, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert Sianipar mengatakan, selama ini OJK NTT terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Misalnya melalui edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk keuangan dan lembaga jasa keuangan (LJK) yang berizin. Termasuk melalui expo-expo seperti yang dilaksanakan di Kota Ruteng, Manggarai pada Kamis (14/3) lalu.

Sosialisasi dan edukasi, kata Robert, dimaksudkan agar masyarakat dapat mengenal dengan baik produk-produk keuangan. Tidak hanya produk perbankan, tetapi juga produk lembaga jasa keuangan nin bank seperti pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, modal ventura, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat bisa mengetahui serta mampu membedakan mana lembaga jasa keuangan yang legal dan illegal. Sebab dengan minimnya pemahaman akan produk-produk jasa keuangan, masyarakat bisa terjebak dalam praktek investasi ilegal.

OJK, lanjut Robert, juga menghimbau kepada kepada semua lembaga jasa keuangan terlebih perbankan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk yang ditawarkan, serta memperluas jaringan atau penyediaan akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Karena tingkat inklusi dan keuangan di sini masih rendah, kami menghimbau semua lembaga jasa keuangan terlebih perbankan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk mereka,” ujar Robert kepada Timor Express, Senin (18/3).
Sebelumnya dalam talkshow yang digelar Bank NTT pada awal Februari lalu, Robert menyebutkan, banyak masyarakat di desa belum mendapat akses layanan dari lembaga jasa keuangan. Akibatnya, uang yang mereka peroleh dari setiap usaha yang dijalankan hanya tersimpan di rumah. Sehubungan dengan persoalan ini, OJK NTT mendorong optimalisasi UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan melibatkan agen-agen Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor) dari perbankan, sehingga masyarakat di pedesaan bisa mendapatkan akses keuangan.

Menurut Robert, OJK juga mendorong literasi dan inklusi keuangan dengan meningkatkan fungsi Satgas Waspada Investasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di pedesaan mendapat edukasi yang baik agar tidak terjebak dalam praktek investasi bodong yang kemudian merugikan masyarakat. (tom)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!