Internal PLN Harus Tingkatkan Pelatihan Anti Korupsi – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Internal PLN Harus Tingkatkan Pelatihan Anti Korupsi

MULTI-STAKEHOLDER FORUM. Ariz Arham dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK saat membawakan materi dalam kegiatan multi-stakeholder forum yang mengangkat tema ‘Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas pada Sektor Kelistrikan di NTT’, Kamis (21/3).

TOMMY AQUINODA/TIMNEX

KUPANG, TIMEX – Pemerintah telah mengembangkan proyek pembangunan infrastruktur listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia untuk mengatasi defisit listrik dan memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Dalam proyek prioritas ini, tidak hanya PT PLN (Persero) yang ditugaskan untuk membangun pembangkit dan transimis listrik, tetapi turut melibatkan pengembang pembangkit listrik/Independet Power Producer (IPP).

Mengingat sudah ada contoh kasus korupsi dalam proyek PLTU Riau-1, Transparancy International Indonesia (TI-Indonesia) menganggap perlu untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksaan program prioritas ini. Untuk itu, TI-Indonesia dan Bengkel APPek bersinergi dengan gerakan Profit (Profesional Berintegritas) KPK mengembangkan program pemantauan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW agar prosesnya berjalan berdasarkan prinsip bersih dan anti korupsi.

Oleh karena program prioritas tersebut juga dilaksanakan di NTT, Kamis (21/3) bertempat di Hotel On The Rock Kupang, Bengkel APPek dan TI-Indonesia menggelar multi-stakeholder forum dengan mengangkat tema ‘Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas pada Sektor Kelistrikan di NTT’.

Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Kota Kupang, Ombudsman NTT, NGO-NGO, akademisi, OKP-OKP, unsur pemerintah dan media massa.

Adapun pemateri dalam kegiatan ini, diantaranya Ferdinan Yazid (PO Economic Governance Departmen TI-Indonesia), Roro Wide Sulistyawati dan Ariz Arham (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), dan Viktor Benu (Asisten Pencegahan Ombudsman NTT). Jalannya acara dipandu Alfred Ena Mau dari Divisi Riset dan Penelitian Bengkel APPek.

Ferdinan Yazid dalam paparan mengenai program antikorupsi perusahaan di sektor kelistrikan, menyebutkan, total kebutuhan dana investasi kelistrikan PLN dan swasta/IPP US$ 132.000 Miliar. Dan sampai tahun 2019, rasio elektrifikasi di Indonesia masih 97 persen dan Provinsi NTT berada di urutan terakhir dengan rasio elektrifikasi sebesar 61,90 persen.

Selanjutnya terkait dengan progress proyek pembangkit listrik 35.000 MW (per Desember 2018), Ferdinan mengatakan, perencanaan mencapai 954 MW (3%), pengadaan 1.683 MW (5%), dalam proses konstruksi 18.207 MW (52%), sudah beroperasi 2.899 MW (8%) dan PPA belum konstruksi 11.467 MW (32%).

Terkait dengan program anti korupsi perusahaan, Ferdinan menyebutkan PLN hampir memenuhi semua indikator program anti korupsi. Hanya saja, masih ada gratifikasi di tubuh PLN serta masih kurang pada beberapa indikator seperti pedoman perilaku supliers dan pelatihan anti korupsi. Begitu juga dengan PT PP (Persero) dan Wartsila.

Sedangkan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) punya banyak catatan merah, lantaran tidak ada pedoman perilaku intermediaries, pedoman perilaku supliers, pelatihan anti korupsi, WBS dengan perlindungan pelapor, dan monev anti korupsi.

Adapun rekomendasi TI-Indonesia bagi internal perusahaan, yakni melakukan monitoring program anti korupsi, pelatihan anti korupsi secara berkala, melakukan due diligence terhadap suppliers dan regulasi uang pelicin dan gratifikasi. Sedangkan bagi eksternal perusahaan, TI-Indonesia merekomendasikan agar supplier dan intermediaries wajib mematuhi pedoman perilaku perusahaan, due dilligence terhadap suppliers dan masyarakat melakukan pemantauan terhadap perusahaan.
Komite Advokasi Daerah (KAD) Harus Diperkuat
Sementara Roro Wide Sulistyawati dalam paparan tentang pencegahan korupsi sektor swasta, menyebutkan, ada tiga kasus yang mencolok dpada sektor swasta yakni gratifikasi, suap dan pemerasan. “Profesi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi sejak tahun 2004-2018 yakni dari kalangan swasta sebanyak 238 orang disusul anggota DPR/DPRD 247 orang,” sebut Roro.

Roro mengatakan, sudah ada terobosan hukum, dimana perusahaan koorporasi bisa dipidanakan. Hal itu diatur dalam Perma 13/2016. Artinya koorporasi harus juga bertanggungjawab untuk membayar kerugian negara atas kesalahan yang dilakukan karyawan, direksi atau keputusan manajemen. Sebab mereka dianggap gagal melakukan tindakan pencegahan tipikor dan tidak ada pengendalian yang diterapkan di perusahaan.

Pada Oktober 2016 lalu, lanjut Roro, KPK sudah meluncurkan gerakan Profit, yakni gerakan membangun dunia usaha yang anti suap. Selain itu, ada program kerja KPK di tahun 2019 dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi untuk dunia usaha. Salah satunya yakni penguatan Komite Advokasi Daerah (KAD) di 34 provinsi.

Lebih lanjut, Ariz Arham menjelaskan, KAD itu sendiri adalah forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk dialog publik, privat yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi. “KAD penting untuk segera dibentuk sebagai wadah komunikasi untuk menghentikan praktik suap di daerah melalui usulan di dunia usaha.

Menurut Ariz, di tingkat pusat ada Komite Advokasi Nasional (KAN). KAN sendiri punya rencana aksi di sektor kelistrikan. Antara lain, perencanaan yang berintegritas. Percepatan pencapaian target program pembangunan kelistrikan yang juga memperhatikan aspek-aspek demand, sumber energim keuangan, SDM, keteknikan, lokasi dan tanah serta kapasitas industri engineering.

Pengawasan dan mitigasi risiko fraud pada tiap tahapan proyek. Pengelolaan manajemen proyek yang baik sesuai best practice yang baik. Dan, penguatan integritas dan kepatuhan perusahaan.

“Sebagai tindak lanjut, KPK mendorong adanya pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi dan asosiasi bisnis agar lebih mendorong anggotanmya ikut berperan dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya. (tom)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!