Kontrol Progres Proyek 2019 – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Kontrol Progres Proyek 2019

ILUSTRASI

Komisi III Rapat Bersama OPD Mitra Kerja 

KUPANG, TIMEX – Komisi III DPRD Kota Kupang menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

Dalam hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan Rakyat.

Rapat kerja ini digelar di ruang rapat Komisi III, dipimpin Ketua Komisi III Mery Salouw, didampingi Sekretaris Komisi III Nitanel Pandie dan Jhon G. F Seran.

Sementara dari Pemkot Kupang, dihadiri Kepala Dinas Kebersihan Yeri Padji Kana dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Mesakh Bailaen.

Seusai rapat kerja, Ketua Komisi III Mery Salouw, mengatakan, inti dari rapat kerja yang digelar adalah untuk melihat bagaimana progres pelaksanaan proyek tahun 2019 yang telah dianggarkan pada sidang anggaran murni 2019 lalu.

“Prinsipnya jangan ada proyek yang terbengkalai dan akhirnya malah menjadi masalah di kemudian hari. Belajar dari proyek-proyek sebelumnya yang akhirnya terhambat dan tidak selesai tepat waktu,” kata dia.

Mery menjelaskan, untuk Dinas Kebersihan juga ditekankan agar dapat mencari solusi untuk penanganan sampah di Kota Kupang.

“Beberapa waktu lalu kita semua tahu bahwa Kota Kupang mendapat penilaian sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Tentunya pelu ditindaklanjuti hal ini sebagai motivasi agar pemerintah bisa berpikir lebih keras, membuat master plan penanganan sampah,” katanya.

Dinas Kebersihan kata Mery, tidak hanya berpikir tentang penambahan armada dan lainnya. Tetapi juga harus memikirkan strategi dan sumber daya manusia.

Misalnya dengan membagi zona wilayah untuk masing-masing petugas, jadi petugas yang ada hanya fokus pada wilayahnya masing-masing.

Mery juga menegaskan kepada Dinas Perumahan Rakyat agar fokus dalam menjalankan program pemerintah pusat yang sudah diberikan.

“Karena ada bantuan dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan stimulan pembangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu. Karena itu kami mendorong agar program ini jangan sampai mubasir,” katanya.

Mery mengaku, program tahun 2018 lalu tidak berjalan karena kurangnya data dan terkendala aturan lainnya, sehingga diupayakan agar tahun 2019 ini dapat berjalan baik.

“Karena banyak masyarakat Kota Kupang sangat membutuhkan bantuan ini, kami mendorong agar dapat dijalankan tahun ini. Dan memang Dinas Perumahan Rakyat mengaku sudah memulai pendataan dan verifikasi lapangan, untuk calon penerima bantuan,” ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini, laporan yang terima dari mitra kerja, semua proyek sudah sementara diproses dan sudah menunjukan progres 3 persen, sehingga diharapkan dapat berjalan baik ke depannya.

Sementara, pembangunan gedung baru kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang sampai hari ini masih terkendala.

Sejauh ini, memang kontraktor telah bekerja menggunakan anggaran sendiri, namun progres pekerjaan masih terus berjalan lambat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Herold Devi Loak, mengakui proyek tersebut memang dalam persoalan yang rumit.

Di satu sisi, kantor Dukcapil yang saat ini sedang digunakan memang belum memenuhi standar pelayanan dan sangat dibutuhkan kantor pelayanan yang representatif.

Sementara, gedung kantor baru yang sementara dibangun ini masih terus berproses dan hampir semua aturan yang menjaga kontraktor khususnya dalam masa perpanjangan waktu kerja, hampir semuanya sudah diberikan.

Sampai saat ini kata Devi, progres pekerjaan bangunan kantor Dukcapil sudah mencapai 24 persen, namun perpanjangan waktu yang diberikan selama 90 hari sudah akan berakhir pada pertengahan Maret ini.

“Jadi pekerjaan ini dilematis, di satu sisi kita ingin agar semua pekerjaan berjalan baik dan dapat selesai tepat waktu agar kantor ini dapat dimanfaatkan, namun di sisi lain, semua aturan tentang perpanjangan waktu sudah diberikan, namun sampai saat ini belum juga terselesaikan,” katanya.

Menurut Devi, jika pekerjaan ini dihentikan, maka pekerjaan pembangunan kantor Dukcapil baru akan selesai pada tahun 2021, karena tidak bisa lagi dianggarkan pada tahun 2019 ini, juga pada tahun 2020 mendatang.

“Karena itu jika pekerjaan lantai satu ini bisa diselesaikan saat ini, maka dapat dilanjutkan sampai selesai dalam tahun ini juga, termasuk untuk pembangunan tahap dua,” ujarnya.

Dia mengaku, sudah mengusulkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, agar pada perubahan anggaran mendatang, dapat diusulkan untuk penyelesaian tahap satu dan lanjutan tahap dua, maka tahun ini Dukcapil sudah bisa mendapatkan gedung baru.

Selain itu kata Devi, kontraktor juga sudah siap membuat perjanjian bahwa dia akan menerima semua konsekuensi yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

Konsukuensi yang dimaksud juga adalah kemungkinan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Sekarang pekerjaan ini sudah siap untuk pengecoran lantai satu dan itu selesai maka sudah berada di 44,8 persen, sementara adendum 90 hari yang diberikan dengan denda maksimum 9 persen akan berakhir pada pertengahan Maret ini,” ujarnya.

Devi mengungkapkan, kendala yang dihadapi oleh kontrkator yaitu ketersediaan tenaga kerja.

Saat akhir tahun anggaran lalu, tenaga kerja sulit didapat karena negosiasi dengan pihak tenaga kerja yang terkendala.

“Jadi sekarang kontraktor bekerja dengan anggaran sendiri, dan diupayakan agar selesai tepat waktu, karena gedung ini sangat dibutuhkan,” katanya. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!