Saling Lempar Proses Seleksi – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Saling Lempar Proses Seleksi

Pelantikan Pengurus BUMD

DPRD: Harusnya Profesional

KUPANG, TIMEX – Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT Lery Rupidara dan Asisten II Sekda NTT, Samuel Rebo belum bisa menjelaskan secara lengkap, proses seleksi pengurus PT. Flobamor dan PT. Jamkrida.

Keduanya diwawancara usai acara pelantikan direksi dan komisaris kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jumat (22/3).

Lery Rupidara sebagai pembina BUMD yang diwawancara menjelaskan, mereka yang dilantik adalah para calon penurus yang sudah melalui proses seleksi. Bahkan sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Meski tidak menyebut kapan proses tersebut dilakukan. “Mereka kan punya pengalaman-pengalaman. Mereka juga menjalani fit and proper tes, tahap per tahap dan mereka yang layak,” kata Lery dan salah satu Kabag-nya yang menyebut proses seleksi dilakukan mulai Februari 2019.

Sayang, saat ditanya terkait peserta yang ikut dalam seleksi tersebut, Lery mengaku tidak tahu karena proses seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dipimpin Asisten II Sekda, Samuel Rebo. “Pasti diusulkan tidak tunggal. Nanti dengan Pak Asisten. Ketua Panselnya Pak Asisten II,” kilah dia.

Masih menurut Lery, panitia seleksi terdiri dari perwakilan pemerintah, yakni Asisten II, akademisi dan juga tim independen. Pihaknya pun hanya menerima hasil dari Pansel.

Sementara Samuel Rebo yang diwawancara terpisah mengakui, proses seleksi di PT. Flobamor dilakukan secara terbuka. Namun menurut dia, hanya mereka yang dilantik itu yang ikut dalam seleksi. Dia pun mengakui, tidak ada pelamar lain selain mereka yang telah terpilih dan dilantik tersebut. “Ada pengumuman,” beber Samuel.

Hal ini berbeda dengan proses seleksi di PT. Jamkrida. Menurut dia, calon di Jamkrida sudah melalui proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan ada calon yang tidak lolos, sehingga beberapa jabatan masih kosong. Misalnya komisaris utama dan juga direktur lain belum terisi. Saat ini baru terisi Direktur Utama, Ibrahim Imang dan Direktur Operasional, Octaviana Ferdiana Mae (pejabat lama). Juga Komisaris Independen, Laki Izak Victor Riwu Kaho.

Khusus PT. Flobamor, sebelumnya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) mulai dari komisaris hingga direksi. Sebelumnya, Komisaris Utama PT. Flobamor adalah, Juvenile Jodjana dan Plt Komisaris, Hadi Djawas. Sementara Plt Direktur Utama, Agustinus Zadiano Bokotei dan Direktur Operasional, Budhy Syahroni Karsidin.

Sementara mereka yang dilantik menjadi pengurus PT. Flobamor pada Jumat kemarin, hanya posisi Juvenile Jodjana yang digantikan oleh Samuel Haning. Nama Samuel Haning tidak asing lagi bagi masyarakat NTT ketika memimpin Universitas PGRI dan kemudian bubar dan kini terpecah menjadi dua universitas.

Sementara berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tertanggal 19 Maret 2019, para pengurus tersebut terpilih melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).
Asisten II Sekda NTT, Samuel Rebo dalam sambutannya meminta pengurus pada kedua BUMD untuk langsung bekerja. Menyusun program kerja dan bekerja cerdas, cermat dan bisa membantu pemerintah daerah membangun daerah ini.

Menurut Samuel, banyak masalah yang akan dihadapi. Namun para pengurus agar mengelola masalah menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di NTT. “Persiapkan rencana bisnis ke depan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan,” kata Samuel.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu mengatakan, masih ada beberapa jabatan di dua BUMD itu lowong. Sehingga diharapkan bisa terisi secepatnya. Karena menurut dia, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat terus bergerak untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor dengan potensi-potensi yang ada. “Beliau sudah berlari, sehingga kita juga harus lari dan lompat. Asal hati-hati nanti lompat masuk jurang,” sambung dia.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu yang diwawancara terkait hal ini menegaskan, PT.Flobamor sebelumnya sudah dikelola secara tidak profesional. Sehingga proses pengisian jabatan baru di perusahaan tersebut harus benar-benar dilakukan secara terbuka, transparan dan profesional.

Hal ini menurut dia sebagai jaminan bahwa mereka yang menjadi pengurus harus memiliki kompetensi, kapasitas dan integritas dalam mengelola perusahaan daerah tersebut. “Itu ranahnya pemerintah dan kami memang tidak tahu. Tetapi harusnya dilakukan seleksi secara baik dan profesional. Supaya tidak seperti dulu yang tidak profesional. Karena perusahaan itu harus menjadi sumber pendapatan bagi daerah,” tegas Hugo.

Dia katakan, perusahaan tersebut sudah lama tidak diberikan penyertaan modal karena terus merugi. Dikelola tanda kontribusi apapun ke daerah. Sehingga tidak diberikan penyertaan modal. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk tidak mengulang lagi hal yang sama. “Nanti baru kami rapat di komisi,” tutup dia. (cel/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!