Dukcapil Benahi Pelayanan – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Dukcapil Benahi Pelayanan

CENDERAMATA. Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton menyerahkan surat rekomendasi perbaikan pelayanan kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase, dan Dukcapil menyerahkan cenderamata kepada Ombudsman NTT, Jumat (22/3).

FENTI ANIN/TIMEX

Minta Rekomendasi Ombudsman 

KUPANG, TIMEX – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang melakukan kunjungan di kantor Ombudsman RI Perwakilan Wilayah NTT, Jumat (22/3).

Tim dari Dinas Dukcapil dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Agus Ririmase bersama Kepala Bidang dan Ketua Tim Percepatan Pelayanan Publik.

Rombongan Dinas Dukcapil diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Wilayah NTT Darius Beda Daton di ruang kerjanya.

Agus Ririmase pada kesempatan itu, mengatakan, Dukcapil Kota Kupang merasa masih mempunyai kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga melakukan kunjungan silahturahmi ke Ombudsman NTT untuk meminta dievaluasi demi peningkatan pelayanan kepada publik.

“Tujuan kunjungan ini agar mendengar secara langsung rekomendasi Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik di daerah ini. Kami targetkan Dukcapil akan menjadi salah satu dinas yang memiliki pelayanan publik terbaik,” ujarnya

Agus mengaku kunjungan tersebut bertujuan untuk meminta arahan dari Ombudsman NTT agar memperbaiki pelayanan buruk yang ada di Dinas Dukcapil Kota Kupang.

Selain itu, lanjut dia, untuk mempererat hubungan baik antara Ombudsman NTT dan Dukcapil Kota Kupang karena tugas Ombudsman sudah pasti dalam melakukan pengawasan publik, maka Dukcapil meminta arahan dan bimbingan maupun kritik serta saran untuk peningkatan layanan publik.

Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton, mengatakan, sesuai Undang-Undang, Ombudsman memiliki tugas untuk melakukan pengawasan di semua instansi untuk meningkatkan pelayan publik kepada masyarakat.

Menurut Darius, Dukcapil merupakan salah satu dinas di Kota Kupang yang memiliki komplain paling tinggi karena di sana banyak sekali masyarakat kota yang mendapatkan pelayanan.

“Tugas saya untuk mengingatkan, maka sudah pasti saya harus melakukan pengawasan walaupun ada yang kadang berkata bahwa pak Darius jadi kadis saja, namun kita tetap bekerja pada aturan kita,” kata Darius.

Lebih lanjut Darius menjelaskan, pihaknya selalu melakukan kunjungan ke Dukcapil untuk mencari tahu apa kebutuhan atau kekurangan Dukcapil yang harus perlu dibenahi.

Di sana ia selalu mendapatkan keluhan masyarakat paling banyak adalah sudah melakukan perekaman sejak tahun 2016, namun sampai saat ini belum diambil juga KTP-e.

Sesuai Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan pelayanan publik, lanjut Darius, maka perlu Ombudsman meminta dan mengecek semua dokumen pelayanan di Dukcapil apakah sudah memenuhi standar atau belum.

“Sesuai keluhan yang diterima ada banyak yang sudah melakukan perekaman sejak tahun 2016 namun sampai saat ini belum dicetak. Persoalan lain juga mungkin karena banyaknya partisipasi masyarakat yang mengurus dokumen identitas diri sehingga banyak yang harus antre,” ungkapnya.

Darius menambahkan, saat rapat bersama Komisi II dan Polhukam, dirinya selalu menyampaikan bahwa sebelum mengevaluasi pelayanan, dinas juga harus menyediakan terlebih dahulu dana, SDM karyawan dan fasilitas.

“Selama ini kami sudah melakukan kunjungan ke delapan kabupaten dan Kota Kupang, hasilnya kami sampaikan kepada Polhukam dan Komisi II. Saat kami ditanya, saya selalu sampaikan juga bahwa mengevaluasi pelayanan orang juga harus tahu apakah dana cukup, orang cukup dan alatnya cukup,” ungkapnya.

Untuk itu, Darius berharap pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat harus memperhatikan anggaran untuk penyediaan fasilitas dan SDM di setiap instansi. Jika itu semua terpenuhi maka pelayanan di semua instansi akan berjalan dengan baik.

Darius berharap, dengan adanya kunjungan dari Dinas Dukcapil dan saling tukar pikiran itu menjadi vitamin baru bagi Dukcapil Kota Kupang untuk melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap pelayanan di Dinas Dukcapil semakin lebih baik lagi, karena Dukcapil adalah wajah Kota Kupang. Saya melihat setelah pak Agus menjadi Plt. Kadisdukcapil, dapat memberikan banyak terobosan baik untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Kupang,” tandasnya.

Menanggapi Kepala Ombudsman NTT, Agus Ririmase mengaku sudah mendapat penambahan 9 server yang akan siap distribusikan kepada kecamatan untuk peningkatan pelayanan perekaman.

Berkaitan dengan alat-alat, Agus mengatakan, dirinya sudah melakukan pengadaan.

Dukcapil sudah menghindari jasa calo yang kerab dipakai warga, sehingga pihaknya menegaskan jika ada pegawai yang ditemukan membuat tindakan pungutan liar atau yang menjurus ke KKN, maka pihaknya akan laporkan kepada Wali kota Kupang untuk ambil tindakan tegas.

Pelayanan saat ini, lanjut Agus, Dukcapil terapkan pelayanan berlangsung 24 jam dengan sistem menetapkan piket harian.

Dia selalu berkomunikasi dengan instansi terkait seperti PLN, Telkomsel dan tim teknis untuk meningkatkan pelayanan.

“Kesulitannya, masyarakat Kota Kupang saat butuh KTP baru datang mengurusnya, sehingga berdampak pada banyak antrean. Masyarakat diminta untuk mengurus kartu identitas tanpa menunggu butuh baru urus,” ujarnya.

Agus mengaku sudah mendapatkan penambahan pencetakan dari Kemendagri sebanyak 15.372 KTP yang akan didistribusikan saat pameran perayaan HUT Kota Kupang selama tiga hari.

Masyarakat diimbau untuk  mengambil di stand Dukcapil. Kemampuan pencetakan di Dinas Dukcapil kota Kupang saat ini per hari sudah mencapai 1.000 keping KTP.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman NTT yang telah menerima kunjungannya untuk mengevaluasi segala jenis pelayanan yang ada di dukcapil.

Agus berjanji akan memperbaiki semua pelayanan yang ada di Dukcapil Kota Kupang untuk menjadi lebih baik.

Dengan adanya penilaian dari Ombudsman yang dirilis Menkopolhukam, Dukcapil mendapat penilaian lampu kuning maka pihaknya sudah membentuk tim reformasi pelayanan publik yang akan merubah pelayanan kuning menjadi pelayanan hijau.

Mengakhiri pertemuan tersebut, Kepala Ombudsman NTT menyerahkan surat rekomendasi perbaikan pelayanan kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang. Sebaliknya Dukcapil menyerahkan cenderamata kepada Ombudsman NTT. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!