Melawan Teror terhadap Demokrasi – Timor Express

Timor Express

OPINI

Melawan Teror terhadap Demokrasi

Oleh Umbu TW Pariangu

(Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang)

Sejatinya rivalitas atau kontestasi dalam itu hal yang lumrah. Untuk merebut kekuasaan sebagai instrumen untuk melayani rakyat, diperlukan atmosfir persaingan gagasan, strategi panggalangan dan mobilisasi dukungan, jaringan dan finansial (Piere Bourdieu, 1986). Sayangnya tidak semua kontestan memiliki modal tersebut untuk dikontestasikan, sehingga yang nampak kemudian adalah persaingan yang bertendensi menghalalkan segala cara.

Kita prihatin, suasana Pilpres 2019 masih lekat dengan jelaga kampanye hitam, seolah-olah kita defisit cara-cara yang manusiawi, sehingga yang ditonjolkan adalah jual-beli gagasan sumir, fitnah dan hoaks. Seperti yang dilakukan oleh seorang ibu di Makasar yang melakukan kampanye hitam dengan menyebut capres petahanaJoko Widodo (Jokowi) akan menghapus pelajaran agama jikaterpilih kembali. Padahal sebagaimana yang disitir Menteri Agama,negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan itu akan selamanya. Di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha esa, dan empat sila yang lain, dan semuanya adalah nilai-nilai agama.

Sebelumnya, sejumlah perempuanjuga melakukan kampanye hitam terhadap pasangan capres-cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin, dengan mengatakan, “2019 kalau dua periode, enggak akan ada suara azan, tidak ada lagi anak-anak yang mengaji, tidak ada lagi yang memakai kerudung, perempuan dengan perempuan bisa menikah, laki-laki dengan laki-laki bisa menikah”. Beruntung polisi bertindak cepat menangkap dan memproses pelakunya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye hitam adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik. Hal-hal yang dilarang dalamkampanye pemilu antara lain: mempersoalkan dasar negara (Pancasila, UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan RI, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghasut dan mengadudomba perseorangan ataupun masyarakat, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan (Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu).

Haram

Kampanye hitam, termasuk membawa isu-isu agama adalah teror bagi demokrasi. Kampanye tak berbasis fakta dan kebenaran tersebut telah menyelewengkan rasionalitas publik ke dalam pola pikir konfrontatif, sehingga akan memengaruhi masa depan perpolitikan kita ke depan. Masyarakat akan terjerumus dalam cara pandang antagonisme yang tidak berbasis kenyataansehingga cara pandang terhadap isu-isu faktual atau yang terkait dengan kepentingan publik dalam kontestasi politik kian jauh dari bangunan nalar yang sehat.

Namun meski disadariefek kampanye hitam tidak memberikan deposit apa-apa bagi perbendaharaan peradaban politik, masih saja ada yang menggunakannya sebagai jurus untuk menaklukkan rivalnya. Oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut mungkin “yakin”, dengan strategi kampanye menyesatkan, mereka bisa mendulang keuntungan elektoral bahkan “melegitimasi” kekuasaan yang diperolehnya kelak.

Menurut peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahmad Khoirul Umam, kampanye hitam terkait suku, agama, ras dan politik identitas masih mewarnai Pilpres 2019 karena hal tersebut sangat sensitif memengaruhi perilaku pemilih di Pilpres 2019. Walaupun kedua kubu capres sudah “membentengi” diri dari serangan isu SARA dan politik identitas dengan menghadirkan figur ulama di barisannya, isu SARA dan politik identitas tidak otomatis hilang (BBC News Indonesia 24/9/2018).

Isu-isu seperti ini tetap “digandrungi” khususnya oleh politisi yang syahwat politiknya “liar”. Dan di sisi lain, mereka mahfum bahwa kepemilikannya terhadap modal gagasan atau jaringan dukungan pun tidak kuat. Padahal di sisi lain, banyak penjelasan yang menunjukkan bahwa penggunaan kampanye deviatif tersebut justru bisa merugikan bagi kubunya sendiri.

Dalam survei Founding Fathers House (FFH) dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) yang dilakukan beberapa waktu lalu misalnya, mobilisasi isu SARA ternyata potensial memperkecil peluang kemenangan calon dalam Pemilu 2019 (Teropong Senayan 2/2/2019). Ini bisa jadi karena masyarakat yang kritis akan memilih menghindarkan dirinya dari pergulatan isu yang “sensitif”, yang dianggap bisa mengurangi kejernihan cara memproyeksi dan menilai aktor-aktor politik yang bersaing. Denganwatak latenmasyarakat yang mudah bersimpatik pada mereka yang “dikorbankan” oleh isu-isu miring, pola politik menyemburkan kabar-kabar dusta terhadap kubu politik tentu akan difilter semaksimal mungkin oleh masyarakat.

Sikap tegas pemerintah terhadap mereka yang suka menebar kebohongan dan fitnah sejauh ini sudah tepat. Pikiran-pikiran picisan yang beririsan dengan upaya menegasi lawan politik secara tidak jujur dan beradab harus disumbat secepat mungkin agar ia tidak diamplifikasi sebagai senjata yang mematikan sirkulasi gagasan dan prestasi kerja di dalam diri kontestan politik. Berlebihan, jika kekuasaan dianggap terlalu reaktif atau opresif di dalam menyikapi kampanye hitam yang berpotensi menimbulkan kekacauan sosial.

Tak ada alasan

Dalam karya klasik Leviathan yang sekaligus merupakan masterpiece Hobbes (1588-1679), alasan lahirnya pemerintah di tengah kekacauan masyarakat seperti homo homini lupuskarena berkembangnya karakter manusia yang selfish, haus kekuasaan, kejam dan jahat, sehingga pemerintah harus menjamin kebebasan yang bertanggung jawab sekaligus memastikan karakter alami di atas tidak berkembang biak dalam siklus tak berkesudahan (Labolo dalam Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara Gagal,2012: 201-202). Lagi pula dalam sebuah pemerintahan yang memiliki konstitusi, sebuah otoritas haruslah mendampingi kekuasaan, tanpa otoritas maka kekuasaan akan menjadi kekerasan yang merusak dan menjadi tak teratur (McIver, 1985:25).

Maka dalam konteks negarademokrasi, tidak ada alasan untuk menjustifikasi politik kampanye hitam di dalam pemilu. Masyarakat butuh suasana rivalitas politik yang edukatif, yang menstimulasi para kontestan untuk memproduksi kontestasi yang inovatif dan memberikan kewarasan berpikir demi memajukan bangsa.

Kita perlu menggarisbawahi cara capres petahana Jokowiyang menggunakan momentum senam bersama para Srikandi Jokowi-Ma’ruf Amin di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu (9/3/209) pagi, untuk mengajak emak-emak Srikandi Jokowi-Ma’ruf melawan hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah dari pintu ke pintu. Sekaligus memintaseluruh Srikandi Jokowi-Ma’ruf memberikan penjelasan atau klarifikasi atas sejumlah isu yang mengarah pada hoaks dan fitnah kepada masyarakat dari pintu ke pintu. Hal tersebut merupakan salah satu cara memersuasi kesadaran masyarakat, betapa kita lebih membutuhkan suasana pemilu yang diselimuti rapat oleh otentisitas gagasan, keagungan sikap dan laku terpuji terutama oleh para elite politik, ketimbang sekadar sikap antagonisyang menggersangkan etika dan kedewasaan berpolitik. (**)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!