SUSU Terdistribusi, KPU Jamin Aman – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

SUSU Terdistribusi, KPU Jamin Aman

Surat Suara Kekurangan Tiba

KUPANG, TIMEX-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT memastikan, KPU di 22 kabupaten/kota sudah menerima logistik surat suara untuk pemilu 17 April 2019.

Meski belum lengkap karena ada kekurangan jenis dan juga banyak yang rusak, namun KPU NTT menjamin semua akan terpenuhi sesuai kebutuhan. Sejumlah daerah yang mengalami kekurangan, misalnya dari lima jenis surat suara, baru dua atau tiga jenis yang diterima. Dan, KPU sedang melalukan sortir.

“Kekurangan jenis dari lima jenis surat suara itu di TTS, TTU, Malaka dan Rote Ndao. Sekarang sudah tiba dan untuk Rote Ndao Senin baru bisa bongkar dan kirim melalui fery,” jelas Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Sabtu (23/3).

Hasil sortir akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada KPU RI. Misalnya, surat suara yang rusak lebih dari 350 ribu. KPU NTT akan berkoordinasi secara nasional akhir Maret nanti. “Dan KPU selalu memastikan bahwa yang namanya kebutuhan logistik pemilu, semua terpenuhi. Kami siap bahwa satu hari sebelum hari H, (16 April), semua logistik sesuai dengan jenis dan jumlahnya, dan tiba di TPS,” terang dia.

Thomas menjelaskan hal ini usai mengikuti seminar terkait pemilu aman, damai dan berkualitas yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof.Dr.Yohanes Usfunan, Sabtu (23/3).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Badan Kesbangpol NTT, Johanna Lisapaly. Hadir sebagai pembicara, Anggota Bawaslu NTT, Melphi Marpaung, Ketua DPD I Golkar NTT, Melki Laka Lena dan Akademisi Universitas Udayana Bali, Dr. Jimmy Usfunan serta perwakilan Polda NTT.

Thomas Dohu pada kesempatan itu menjelaskan, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pemilu 2019 ini melalui 11 tahapan. Dan, saat ini sedang berlangsung tahapan ketujuh, yakni masa kampanye. “Tahapan kampanye adalah tahapan paling lama, karena sekira 210 hari. Kami berharap semua calon sudah bertemu dengan 3 juta pemilih di NTT,” kata Thomas.

Selain logistik pemilu yang belum lengkap, KPU NTT juga dihadapkan dengan masalah, yakni dua KPU belum terisi komisionernya, yakni Sabu Raijua yang sudah berakhir masa jabatannya dan Ende yang segera berakhir pada 7 April nanti. Dua KPU tersebut sedang dalam proses seleksi oleh Tim Seleksi. Selain itu, 20 KPU lainnya baru dilantik pada Februari 2019, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, misalnya terkait disparitas antarwilayah dan tahapan rekapitulasi yang bertepatan dengan masa Paskah, KPU masih tetap yakin mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

“Kami yakin tidak sendiri. Untuk itu kami berharap, kalau pemilih cerdas, maka penyelengaraan pemilu sukses. Datang dan ikut memilih. Kami siap melayani secara setara dan merata,” imbuhnya. Seminar tersebut menghadirkan peserta dari kalangan akademisi Undana Kupang, mahasiswa dan puluhan siswa SMK/SMK di Kota Kupang.

Sementara Anggota Bawaslu NTT, Melphi Marpaung pada kesempatan itu mengatakan, pemilu kali ini diklaim sebagai pemilu paling rumit karena terdapat lima jenis surat suara. Bawaslu, kata dia, akan fokus pengawasan. Melphi akui, banyak pelanggaran pemilu, namun masyarakt enggan melapor ke Bawaslu.

Tidak hanya enggan melapor, masyarakat pun tidak bersedia menjadi saksi. Hal ini menurut dia bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat kepada Bawaslu untuk memroses pelanggaran pemilu. Menurut dia, masyarakat harus aktif melapor. Selanjutnya, proses diserahkan kepada Sentra Gakumdu yang di dalamnya ada Bawaslu, Polisi dan Jaksa.

“Sering orang menyalahkan Bawaslu padahal keputusan sebuah masalah itu bukan hanya Bawaslu tapi dengan polisi dan jaksa di Sentra Gakumdu. Saya juga kasi ingat soal politik uang, bahwa penerima dan pemberi sama-sama akan dihukum. Jadi kalau ada yang memberi uang, tolak uangnya dan laporkan orangnya,” papar dia.

Golput, Jangan Mau Dilayani Negara

Sementara Direktur STIKUM Prof. Yohanes Usfunan mengatakan, ke depan harus dipikirkan aturan yang mengikat masyarakat atau pemilih yang tidak menggunakan hal pilihnya pada pesta demokrasi seperti pemilu.

Menurut Prof. Usfunan, masyarakat selalu bicara tentang hak asasi manusia (HAM). Saat kebijakan pemerintah dinilai salah, masyarakat sering menggunakan tameng HAM untuk menuntut perlakuan adil dari pemerintah.

Namun saat diberi kesempatan untuk menggunakan haknya pada pemilu, tidak sedikit masyarakat yang justru apatis. Tidak ikut memilih atau golongan putih (golput).

Dalam kaitan dengan penggunaan hak, misalnya berkaitan dengan HAM politik, negara harus hadir di sana. “Anda tidak memilih, betul anda golput. Tapi kalau bisa, anda juga jangan mau dilayani oleh negara. Mengurus KTP, surat keterangan. Karena itu perlu ada satu pemikiran begitu (aturan baru). Tapi prosedur pemilihan tetap dilakukan,” kata Prof Usfunan.

Menurut dia, pemerintah atau penyelenggara tidak sekonyong-konyong memaksa orang untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Boleh pilih siapa saja. Dia contohkan, jika ada 100 calon yang ternyata memiliki rekam jejak sebagai pencuri atau koruptor.

“Tetapi kan ada yang korupsi, pencuri jagung, pencuri ayam. Paling tidak kita pilih yang baik dari yang pencuri itu. Misalnya pencuri ayam,” sambung dia.

Meski demikian, dia ingin gagasan ini menjadi bahan diskusi di tingkat legislatif. Dibutuhkan undang-undang. “Saya berpikir, kalau anda golput, tidak mau ikut memilih, kalau begitu pemerintah juga membatasi anda. Tidak melayani anda dalam urusan KTP. Setelah kami memperhatikan, anda tidak pernah menggunakan hak konstitusional anda. Padahal dalam konteks HAM, ini perlu ada keseimbangan. HAM sipil dengan HAM kepentingan umum,” papar dia.

Masih menurut dia, HAM politik berkaitan dengan penentuan kepentingan umum. Kalau wajib memilih, siapa saja bisa dia pilih. Makanya ke depan perlu aturan begitu. Karena HAM politik tidak berkaitan dengan HAM absolud.

“Jadi tidak perlu bikin undang-undang wajib memilih, tetapi kita atur supaya tidak melayani mereka yang tidak ikut memilih,” tambahnya.

Dia katakan, masyarakat pasti memiliki alasan golput yang berbeda-beda. Misalnya karena kurangnya sosialisasi dari penyelenggara dan juga peserta pemilu. “Atau memang orangnya cuek. Jadi maksudnya hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan sampai terkesan hanya menuntut hak saja tetapi tidak menjalankan kewajiban,” tutup dia. (cel/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!