Antisipasi Penumpang Gelap Pemilu – Timor Express

Timor Express

OPINI

Antisipasi Penumpang Gelap Pemilu

Oleh: Lasarus Jehamat

Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

Kampanye terbuka Pemilu 2019 yang dimulai Minggu 24 Maret 2019 menuntut semua elemen bangsa mewaspadai munculnya penumpang gelap pemilu. Awasan mewanti sebenarnya sudah disampaikan oleh benyak elemen. Gerakan Pemuda (GP) Ansor saat bertemu Presiden Jokowi berpesan bahwa penumpang gelap politik tidak bisa dianggap sepele (nasional.sindonews.com, 12 Januari 2019).

Hasil amatan GP Ansor menunjukan banyak kelompok radikal terkonsilidasi karena kontestasi Pilpres. Penyebarannya pun melingkupi hampir seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, kelompok radikal tersebut tidak bertujuan merusak pemilu. Kelompok radikal memboncengi peserta pemilu untuk tujuan pencapaian agenda politiknya.

Banyaknya penumpang gelap pemilu menunjukan bahwa politik kita memiliki ruang kosong. Demokrasi liberal sebagai model utama politik memiliki arena yang bisa disusupi dan dimasuki oleh beragam kelompok dengan bermacam kepentingan di dalamnya.

Keberadaan ruang kosong mendapatkan kepenuhan ketika banyak elemen politik menarik masuk elemen primordial di kanal politik. Yang terjadi dalam politik Indonesia beberapa waktu belakangan, entitas primordial bahkan menjadi menu harian untuk sebuah pertarungan kekuasaan yang kontestatif.

Seakan mempertegas temuan GP Ansor, media ini menulis, gelombang politik identitas bernuansa agama terus menjadi komoditas elite-elite politik. Pasca Pilkada DKI Jakarta dua tahun lalu, politisasi agama masih mewarnai wacana publik jelang pemilu serentak pada April mendatang.

Gejala Post-Sekularisme?

Bangkitnya agama dan ditariknya agama masuk ke kanal sosial dan politik disebut sebagai fenomena postsekularisasi (Madung, 2017). Menurut Madung, postsekularisme merupakan fenomena kritik atas gerakan sekularisasi. Postsekluarisme sebagai sebuah fenomena sosial yang lahir untuk melakukan kritik atas implikasi bangkitnya sekularisasi.

Dalam praktiknya, modernitas dituduh sebagai entitas yang membawa agama ke ruang sempit. Agama akhirnya menjadi tidak menunjukan muka dan batang hidungnya di publik. Agama disingkirkan ke arena privat.

Beragam soal yang muncul pada masyarakat modern disinyalir muncul karena rezim modernitas mencampakan agama ke ruang sempit peradaban. Karena itu, menurut Madung, postsekularisme adalah antitesis atas fenomena masyarakat sekular dalam pengertian empiris dan normatif.

Di aspek empiris, postsekularisme diarahkan untuk kembali menempatkan agama ke ruang publik guna menyelesaikan masalah publik. Selanjutnya, di aspek normatif, postsekularisme adalah ruang di mana agama bisa kembali mempromosikan nilai etis dalam praktik hidup bermasyarakat.

Fenomena Kekerasan

Sulistyo (2014) menyebutkan kekerasan yang mengatasnamakan agama dan keyakinan sering dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme semenjak dicetuskannya program Global War on Terror (GWoT) oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001.

Fakta itu mengingatkan kita akan sebuah akronim yang amat ideologis buatan orde baru. Suku, Ras, Agama dan Antargolongan (SARA). Kala itu, secara hegemonik dan ideologis, orde baru menyebut SARA sebagai sebuah ideologi berbahaya yang eksistensinya mesti lenyap di bumi Indonesia.

Ideologisasi seperti itu jelas bertentangan dengan realitas nyata keindonesiaan Indonesia yang sangat beragam. Di bawah rezim orde baru, diskusi tentang suku, agama dan ras di Indonesia sebisa mungkin harus ditiadakan. Kalau pun tetap ada maka negara harus bisa memastikan bahwa peserta tidak mengarahkan keinginannya ke arah pemisahan dengan negara pusat.

Persoalan muncul ketika keinginan negara yang demikian diikuti dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat dan keras kepada kelompok di luar negara. Belakangan diketahui bahwa rezim otoriter orde baru ternyata berusaha agar dominasi kekuasaan tidak bisa direbut dan diambil alih oleh siapa pun.

Di titik yang lain, negara bisa memengaruhi modal untuk dan demi kepentingan kekuasaan. Agama dan kelompok lain di luar negara kemudian menjadi sangat takut dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa tanpa awasan negara.

Konteks Politik Indonesia

Bibit-bibit radikalisme sebenarnya telah tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan gerakan radikalisme ketika itu bertujuan untuk mengusir negara kolonial. Radikalisme yang demikian sejatinya bersifat positif karena berkaitan dengan tujuan bersama semua masyarakat.

Dalam perjalanan, bibit radikalisme tumbuh subur saat rezim orde baru dengan kuat kuasanya mengontrol dan merebut pengaruh masyarakat. Kemiskinan dan ketidakadilan kemudian menjadi gejala umum yang lahir di tengah masyarakat. Realitas inilah yang akhirnya dianggap sebagai biang kerok munculnya fundamentalisme di Indonesia.

Masalah berlanjut ketika agama ditarik masuk oleh beberapa elemen politik Indonesia kontemporer. Beragam gerakan yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik terlampau sering disaksikan oleh masyarakat kita. Meminjam analisis Otto Gusti Madung, agama seakan menunjukan otoritasnya yang selama ini disingkirkan secara sistematis oleh rezim orde baru.

Di titik yang lain, banyak orang dari beragam kelompok politik yang kehabisan energi dan akal rasional menggunakan cara-cara negatif untuk mencapai kekuasaan. Penggunaan simbol agama, etnis dan golongan dalam politik hemat saya dapat dibaca sebagai ketiadaan energi politik untuk mencapai kekuasaan.

Pertanyaan kritisnya adalah apakah beberapa elemen politik sungguh kehabisan energi politik sehingga harus menarik entitas primordial untuk menambah daya gedor di kanal politik? Tidak. Banyak soal menjadi penyebab. Yang pasti, selain banyak kelompok yang tidak mendapatkan kepercayaan publikk untuk duduk di kursi kekuasaan, watak infantil politik para elite politik kita menjadi sebab lain ditariknya agama ke ruang politik.

Dalam beberapa kasus, banyak elite politik yang cengeng akan realitas ketiadaan dukungan dan simpati. Padahal, lembaga politik yang menjadi wadah pergerakan politik merekalah yang mestinya bertanggung jawab akan munculnya fenomena ketidakpercayaan rakyat tersebut.

Payahnya, disadari atau tidak, kelompok radikalisme kemudian memanfaatkan jalan yang dibuka lembaga politik tertentu untuk merepresentasikan agenda kelompoknya. Sulit dibaca menang. Hanya, yang melek politik akan segera tahu bahwa beragam kelompok radikal tersebut muncul karena diberi ruang yang lebar oleh beberapa elemen politik bangsa ini.

Semua pihak dituntut sadar dan segera waspada. Awasan mewanti GP Ansor harus menjadi tantangan bersama menjelang kontetasi politik April 2019. Jika tidak, negara ini akan jatuh ke tangan pecundang. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!