Perkuat Pengawasan, Bawaslu NTT Gelar Bimtek – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Perkuat Pengawasan, Bawaslu NTT Gelar Bimtek

Banwaslu NTT gelar bimtek pengawasan pemilu di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, Jumat (29/3).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX.

KUPANG, TIMEX-Pemilu serentak tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan sedang dilakukan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terus memperkuat pengawasan.

Bawaslu bertekad, pemilu serentak nasional pertama itu mendapat pengawasan maksimal, sehingga tidak terjadi kecurangan maupun masalah-masalah yang timbul saat pungut hitung.

Untuk mendukung pengawasan, Bawaslu NTT menggelar bimbingan teknik (Bimtek) pengawasan partisipatif, Jumat (29/3).

Kegiatan Bimtek yang digelar di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, menghadirkan LSM, mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang dan sejumlah wartawan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan, berkaitan dengan Pemilu 17 April 2019, Bawaslu NTT akan menggelar bimtek pengawasan partisipatif. “Kita gelar bimtek pengawasan partisipatif kepada stakeholder menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2019,” ujar Jemris.

Dijelaskan, tujuan bimtek tersebut agar semua komponen masyarakat bisa terlibat aktif dalam mengawasi Pemilu 2019 secara partisipatif terutama saat pungut hitung.

Dikatakan, saat ini sedang dilakukannya kampanye oleh peserta pemilu, karena itu pengawasan harus dilakukan secara efektif agar peserta pemilu bisa berkampanye sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Jamris mengatakan terdapat 51 lembaga pemantau pemilu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari penelusuran, terdapat sebanyak 7 lembaga pemantau pemilu yang alamat atau memiliki cabang di NTT.

Jemris harapkan sebelum pemilu, lembaga-lembaga pemantau pemilu lebih banyak lagi agar bersama-sama membantu proses pemilu yang aman dan damai.

Dari lembaga pemantau dan para saksi, jika terdapat masalah atau ada yang melanggar aturan, pihak TPPS akan mengambil sikap tegas sesuai aturan yang berlaku untuk mencabut pihak yang terkait dalam pengawasan sebagai saksi.

“Sesuai regulasi, pengawas atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan harus melaporkan hasil pantauannya kepada pengawas pemilu atau Banwaslu. Hal-hal yang perlu dilaporkan, yakni sesuatu yang dianggap melanggar aturan maka langsung disampaikan agar langsung diproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Idealnya pengawas dan saksi sebanyak sesuai dengan jumlah partai dan wajib mandatnya tiga hari sebelum pemilihan berlangsung. Sebelum pemungutan berlangsung, Ketua KPPS wajib menjelaskan kepada pemilih tentang proses pencoblosan hingga proses perhitungan berlangsung.

Kepada para saksi dan pengawas serta petugas KPPS untuk saling mengingatkan jika ada hal yang terlewatkan atau pun yang tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Di masing-masing TPS tidak ada saksi lain dari saksi yang sudah memasukan mandat dari partai tiga hari sebelum pemungutan suara belangsung. Sehingga pengawas dapat memantau saksi bayangan yang ada di TPS. Jika ada saksi banyangan, wajib dilaporkan untuk ditindaklanjuti karena patut diduga terjadi money politic oleh oknum-oknum tertentu.(mg29/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!