Timor Express

POLITIK

Kegelisahan Intelektual dan Kekuasaan

Oleh Inda Khristin Dethan

ASN Pemkot Kupang, Alumni Pascasarjana FE-UGM

            Adalah Prof. Cornelis Lay, (2019), dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fisipol UGM, bertajuk Jalan Ketiga Peran Intelektual : Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusian. Dalam bagian akhir pidato, menggarisbawahi, keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan dan tujuan yang melekat dalam  filsafat kekuasaan bertumpu pada kehendak yang sama : cita-cita pembebasan dan pemuliaan kemanusiaan.

Lebih lanjut, menurut Lay, kesamaan kehendak inilah yang menjadi titik konvergensi di antara keduanya. Dengannya, sekalipun tampak hidup dalam dunia yang terpisah, pada dasarnya keduanya saling menghidupi: intelektual pasti hidup dalam kekuasaan, dan kekuasaan membutuhkan ilmu pengetahuan.

Abstraksi demikian agaknya masih langka ditemui di negeri kita. Karena, memang sangat terkesan, landasan ide yang diangkat – secara filosofis – bertitik tolak dari sudut idealis. Namun, agaknya perlu juga dijernihkan agar kita mampu menatap simbiosis intelektual dan kekuasaan tak hanya sekedar ide-ide moral, tapi juga sebuah realitas sosial dan memerlukan sorotan secara kongkret dan empiris.

Ada sejumlah spekulasi tentang relasi intelektual dan kekuasaan. Mengingat, kedua entitas bukan saja berbeda legitimasi maupun otoritasnya, tetapi juga seringkali bersitegang. Sehingga, memunculkan salah satu pertanyaannya, apakah intelektual pasti hidup dalam kekuasaan, dan kekuasaan membutuhkan ilmu pengetahuan, identik dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, sedangkan klaim absolutnya terhadap kebenaran tak diyakini lagi dalam kekuasaan?.

Tema soal hubungan intelektual dan kekuasaan meskipun cukup klasik namun terus saja problematis. Mengingat, relasi intelektual dan kekuasaan yang sarat kepentingan, menyebabkan sejarah kekuasaan dimana-mana pada dasarnya adalah sebuah ironi bagi subyek dan sistem. Karena itu, teori-teori sosial besar tak lagi mampu mengungkap apa sesungguhnya yang menjadi prinsip dibalik realitas ini.

Problem aktualisasi

Adalah benar bahwa kita memiliki kultur sendiri akibat historisitas yang berbeda. Namun benar pula bahwa kekuasaan memiliki dimensi yang universal. Ditinjau dari logika dan psikologi kekuasaan dapat dijelaskan bahwa kekuasaan itu sendiri sifatnya “dominatif dan ekspansif”: ambigu, menguasai, mengontrol, dan menghendaki ketaatan. Bahkan, ia bisa saja memangsa “anak kandungnya” sendiri. Intinya, kekuasaan adalah konsep yang kompleks.

Sehingga, berangkat dari rentetan masalah serta konstelasi kekuasaan, seperti apakah hingga muncul “kegelisahan” yang dirasakan intelektual hingga menimbulkan perasaan “dipinggirkan” atau bahkan dipersulit. Realitas seperti inilah yang masih membelenggu intelektual. Bahkan yang lebih ironis lagi intelektual seringkali mengelabui dirinya sendiri, agar dapat menerobos pagar kekuasaan.

Barangkali karena dominasinya negara lah yang menjadi batu sandungan mengapa intelektual menghadapi “problem aktualisasi diri”. Mereka menghadapi kesukaran untuk mengaktualisasi potensi yang dimilikinya. Disini, ada problem ketakutan. Dalam konteks kebebasan, pertanyaan filsafat moralnya, “bebas dari apa” dan “bebas untuk apa”?.

Karena itu, logika berpikir induktif yang mengatakan bahwa jika ada intelektual bersikap pragmatisme dan opurtunisme maka semua intelektual mengambil posisi pragmatisme dan opurtunisme, itu tidak mempunyai nilai validitas. Dalam logika berfikir tersebut, yang ada adalah probabilitas, artinya, tidak semua intelektual bersikap pragmatisme dan opurtunisme.

Menurut Habermans dalam Andang (1993), tidak satu pun teori atau pengetahuan yang tidak memiliki inters koqnitif tertentu. Justru kepentingan ini menjadi orientasi dasar dan akan mempengaruhi corak serta obyek pengetahuan tertentu. Tak heran, mantan presiden, Abdurahman Wahid, pernah mengatakan adanya “intelektual tukang”.

Dalam hal siapa dan hakikat intelektual, kita juga mengalami kesulitan untuk sekedar mengidentifikasi dan mendefinisikannya. Meskipun begitu, ada ukurannya: sosok, profil, dan kinerja, sehingga mudah pula mengkaji peran dan aktivitas intelektual. Di Indonesia, kata “intelektual” sering kali digunakan secara mutatis mutandis sama dengan “cendekiawan”, “kaum terpelajar”, “ilmuwan”, “tokoh LSM” , dan lain-lain.  Karena itu, setiap orang mempunyai potensi, namun tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai keberfungsian intelektual.

Aksentuasi tersebut harus dibaca secara jernih dan tajam, dalam rumusan konseptual siapa dan hakekat intelektual, demi menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksisnya, sehingga tak boleh menegasikan peran intelektual terhadap kekuasaan.

Jurus selamat”

Berbagai kepentingan terus tumbuh dan berkembang. Tak pelak, pengalaman sejarah menunjukkan peran intelektual berbeda-beda dalam hubungannya dengan kekuasaan karena perbedaan konteks politik dan budaya masyarakat. Meski begitu, tampak ada kesamaan : dunia ide dan dunia praktis memang berbeda, tetapi memiliki pemihakan kepada manusia.

Terlepas dari pengamatan dan berbagai pernyataan yang muncul, namun ada hal lain yang cukup substantif di kalangan akademik mengenai relasi intelektual, dan kekuasaan. Di beberapa negara, soal peran intelektual di dunia kekuasaan sejak lama menjadi perdebatan. Misalnya, muncul pertanyaan: apa yang disebut dan mengapa harus ada “intelektual publik”? Bagaimana seharusnya intelektual menyikapi kekuasaan?

Jika ditelusuri, motivasi seorang intelektual terjun ke dunia kekuasaan, sedikitnya ada empat alasan, yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan posisi di kekuasaan; survival karena menjadi penulis buku atau menulis tidak cukup untuk kehidupannya; obsesi ingin menerapkan ide intelektualnya demi kebanggaan diri; dan hasrat melakukan perubahan tanpa berharap jabatan politik apapun. Tentu, disini tak dapat dinafikan selalu saja ada alasan klise terpaksa sering diungkapkan seorang intelektual untuk menutupi sebuah peristiwa agar tidak terlihat merugikan.

Namun demikian, apapun alasannya seorang intelektual yang turun gunung memasuki arena kekuasaan, tidaklah otomatis ia langsung menjadi “juru selamat”. Logika “juru selamat” sengaja dibangun sehingga tidak terjadi pemelintiran makna sekedar sebuah prosesi peran intelektual. Kalau gejala ini dibiarkan tanpa kontra argumen yang didasarkan atas logika sehat dan realitas empiris, masyarakat akan terperdaya dan mempercayai tanda, simbol, dan perilaku palsu sebagai realitas. Kemuliaan intelektual menjadi sekedar komoditas yang dipasarkan melalui citra. Gejala, seolah-olah dianggap sebagai kebenaran.

Idealnya seorang intelektual dituntut untuk mengaplikasikan “kepakarannya”. Ia akan menjadi “juru selamat” bila mampu mewujudkan seoptimal mungkin platform yang dibawanya. Dan itu tidak mudah serta butuh konsistensi dengan asas moral keilmuan yang meliputi kerja keras yang kokoh, profesional, dan akuntabilitas, dengan tetap menyandarkan diri pada kekuatan argumentasi.

Desakralisasi kekuasaan

Bagaimana pun juga kehadiran seorang intelektual dalam kekuasaan harus dipandang sebagai investasi SDM, yang terbukti kompetensinya, bukan hasil pilihan yang “disukai”. Meskipun begitu, memang harus diakui mengukur return on investment-nya di bidang SDM bukanlah sesuatu yang mudah karena seringkali hasil positif baru dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, reposisional, profesionalitas,dan obyektifitas intelektual harus terus didorong dan dikembangkan. Masalahnya adalah bagaimana membangun suatu kerangka metodologis yang dapat memadukan secara fungsional antara kesadaran rasional yang cenderung analitis dan terpilah dengan otoritas kekuasaan yang berwatak dominatif dan ekspansif.

Lugasnya, bukan hanya pengetahuan itu kekuasaan, tapi juga kekuasaan adalah pengetahuan. Dalam bahasa yang lain, menurut Wilardjo (1993), ilmu pengetahuan ialah berkat yang bersyarat. Dengan paradigma ini, tetap memerlukan pendekatan fleksibilitas dan fisibilitas, sehingga, ilmu pengetahuan harus bebas dari prasangka irasionalitas. Artinya, ilmu pengetahuan semakin menyatakan dirinya benar, semakin ia menampakkan kekuasaannya.

Karena itu, seorang intelektual harus memiliki keberanian sebagai suatu kualitas individu. Orang yang berani itu selalu memiliki suatu prinsip kebenaran. Bukan kebenaran kontekstual, tetapi kebenaran universal sebagai kunci etika pengetahuan. Pada pijakan ini, kita mengapresiasi keberanian Prof. Cornelis Lay, melalui apa yang boleh disebut “the rite of academic community”, kembali menandaskan dan menggaungkan posisi intelektual dalam “mainstream” kekuasaan. Tentu, disini perlunya desakralisasi kekuasaan. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!