Sisipkan DPTb di TPS Reguler – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Sisipkan DPTb di TPS Reguler

H-5 Coblosan, KPU Fokus Siapkan Pemungutan Suara

JAKARTA, TIMEX–Tahap Pemilu 2019 hampir mencapai puncak. Jumlah pemilih hampir pasti tidak mengalami perubahan. Kini KPU berfokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Termasuk rekapitulasi pemilih pindahan yang masuk daftar perpanjangan.

’’Saat ini (pemilih pindahan) sedang direkap,’’ terang Komisioner KPU Viryan Azis saat ditemui di KPU kemarin (11/4). Dimulai dari rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, lalu direkap di tingkat provinsi, dan terakhir rekap secara nasional di Jakarta.

Mengenai kebutuhan surat suara, KPU tidak lagi menambah produksi seperti yang dilakukan sebagai konsekuensi adanya TPS tambahan. ’’Kami akan menggunakan surat suara yang ada di TPS,’’ lanjut mantan komisioner KPU Kalbar itu.

Para pemilih tambahan yang empat golongan itu akan disebar ke TPS-TPS reguler. Sebab, tidak semua TPS regular memiliki pemilih tepat 300 orang. Sebagian di antaranya memiliki pemilih kurang dari 300 orang. ’’Supaya tidak perlu membuka TPS baru,’’ timpal Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.

Keberadaan TPS tambahan yang berjumlah 829 itu merupakan imbas dari pemilih tambahan yang terkonsentrasi. Jumlah mereka melebihi batas maksimal pemilih per TPS. Mau tidak mau, harus ada TPS baru yang melayani mereka.

Hasyim mengatakan, sebaran TPS baru sangat bergantung pada kondisi di lapangan, khususnya di desa. Misalnya, ada desa yang di dalamnya terdapat pondok pesantren. ’’Kalau memang terkonsentrasi, pemilih kita berkumpul di situ, tidak mungkin dipindah. Maka, didirikan TPS tambahan,” katanya. Contoh lainnya adalah lapas.

Menurut dia, di beberapa daerah ada risiko keamanan bila logistik pemilu dikirim lebih awal. ’’Berdasarkan analisis itu, ada yang tetap dipertahankan di ibu kota kabupaten dulu,’’ tambahnya. Namun, di beberapa daerah yang memiliki kepulauan, logistik justru dikirim lebih awal. Misalnya, di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Persiapan pencoblosan tidak hanya dilakukan penyelenggara pemilu. Kemarin (11/4) Kemendagri juga membentuk tim pemantauan pemilu. Mereka bertugas untuk mengecek kesiapan pada hari pemungutan suara di daerah. ”Tim pemantau hanya memastikan bahwa tugas KPU dan panwas di daerah tidak sampai terhambat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tim pemantau akan bertugas untuk memberikan dukungan kepada petugas inti yang bekerja. Misalnya, pada hari pemungutan suara, mereka membutuhkan bantuan teknis berupa sarana transportasi, tambahan sumber daya manusia (SDM), hingga kebutuhan alat tulis-menulis.

Tjahjo menjelaskan, timnya juga akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya kerusuhan di setiap TPS. Terutama di kawasan yang dianggap rawan. ”Rawannya masalah apa, mana yang bisa dipantau. Nanti kami serahkan ke Polri untuk ditindaklanjuti. Kalau ada pelanggaran gakkumdu, ya kami koordinasikan dengan kejaksaan setempat,” bebernya.

Politik uang juga menjadi atensi utama tim pemantau Kemendagri. Terutama di masa-masa tenang sebelum hari pencoblosan alias serangan fajar. ”Kami hanya akan menginfokan itu ke kesbangpol daerah untuk ikut terlibat mengawasi, tengah malam sampai pagi harinya jangan sampai ada politik uang,” tegas Tjahjo. (byu/bin/c6/agm/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!