Pelanggar Masa Tenang Kena Pidana – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Pelanggar Masa Tenang Kena Pidana

Bawaslu Giatkan Patroli Siber di Medsos

JAKARTA, TIMEX – Tahapan pemilu memasuki babak baru. Mulai Minggu (14/4) masuk masa tenang menjelang pemungutan suara pemilu pada 17 April. Selama tiga hari itu, parpol peserta pemilu dan tim sukses dilarang berkampanye. Sanksi pidana siap dijatuhkan kepada siapa pun yang melanggar aturan pada masa tenang.

Pelarangan kampanye dilakukan di berbagai media. Mulai tatap muka hingga alat peraga kampanye (APK). Termasuk kampanye melalui media sosial (medsos). Baik di akun pribadi peserta pemilu maupun timsesnya. “Pelanggarannya bisa masuk ke kategori sanksi pidana, kampanye di luar jadwal,” ucap Ketua Bawaslu Abhan, Sabtu (13/4).

Khusus untuk kampanye di medsos, pelarangannya tentu saja berbeda dengan kampanye di dunia nyata. Peserta pemilu dan timses tidak perlu menghapus semua informasi yang diunggah pada masa kampanye. Lain halnya dengan aturan pencopotan APK selama masa tenang. “Pokoknya jangan ada posting (materi kampanye) baru di masa tenang atau repost dari yang lama dan secara masif disebarkan,” tambah Abhan. Termasuk pemberitaan oleh khalayak umum.

Abhan menjelaskan, berita-berita tersebut akan diuji kode etik jurnalistik. Pelanggaran ditetapkan jika pemberitaan yang dibuat tidak berimbang dan terkesan mempromosikan salah satu partai atau calon. “Dari situlah parameter yang kami gunakan untuk mengujinya,” tutur Abhan. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan patroli siber di berbagai media sosial.

Bukan hanya itu, dalam masa tenang Bawaslu juga mulai menggerakkan tim anti-politik uang. Sejak Minggu (14/4), mereka berpatroli ke beberapa wilayah untuk memastikan tidak ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hendak melakukan transaksi suara. Pencegahan politik uang dan kampanye di dunia siber merupakan atensi utama. “Seluruh daerah sudah kami instruksikan untuk patroli,” tambah pria asli Pekalongan tersebut.

Teknisnya, lanjut Abhan, mereka akan berpatroli secara mobile. Tim bakal diturunkan ke kecamatan di kabupaten dan kota. Mereka diperintah untuk menyusuri desa dan lokasi TPS di wilayahnya. Tujuannya, mencegah politik uang alias serangan fajar. “Termasuk memastikan apakah warga sudah mendapatkan C6 mereka. Ini kan juga bentuk pencegahan terjadinya keributan di hari pemungutan suara,” terang Abhan.

Jika memang ditemukan politik uang, pelaku akan ditindak sesuai dengan SOP. Pertama, tim anti-politik uang harus melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Baru setelah itu, mereka berlanjut ke pengumpulan bukti. “Kemudian akan kami komunikasikan ke sentra gakkumdu,” lanjut Abhan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Dir Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas) Kemendagri Arief M. Edie mengatakan, satuannya juga akan turun di patroli tersebut. Sebab, itu merupakan salah satu buah dari koordinasi dengan Bawaslu dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. “Sudah menjadi tugas kami untuk menjaga kamtibmas di seluruh Indonesia. Termasuk mencegah politik uang ini,” ucapnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos Minggu (14/4).
Pol PP dan linmas memang tidak bisa melakukan tindakan jika dalam patroli menemukan praktik politik uang. Namun, setidaknya mereka bisa langsung berkoordinasi dengan Bawaslu setempat. Dengan begitu, segera diambil langkah tegas penindakan. “Kami akan langsung laporkan ke Bawaslu jika ada temuan-temuan di lapangan,” lanjut Arief. (bin/c19/agm/jpg/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!