Timor Express

NASIONAL

Rp 47 Dihambur ke TPS

ILUSTRASI MARTEN LADO/TIMEX

61 Persen Anggaran untuk Honor
Total 119 Ribu Petugas di NTT

KUPANG, TIMEX – Pemilu serentak nasional 2019 menjadi momen bersejarah. Pasalnya, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) melonjak seiring bertambahnya jumlah surat suara. Dan, termasuk honor petugas pun membengkak.
Kesiapan penyelenggara pemilu tidak main-main. Di Provinsi NTT dengan 14.979 TPS, sedikitnya ada 119.832 petugas yang akan berada di TPS.

Jumlah tersebut terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak tujuh orang dari KPU dan satu pengawas dari Bawaslu. Sehingga total penyelenggara per TPS mencapai delapan orang. Ditambah saksi peserta, yakni dua paslon capres-cawapress, 36 calon DPD RI dan 16 partai politik.

Sekretaris Bawaslu NTT, Ignasius Jani yang diwawancara Timor Express, Minggu (14/4) menjelaskan, setiap pengawas TPS diberikan honor sebesar Rp 550.000. “Honor pengawas TPS sebesar Rp 550.000,” jelas Ignas.

Sementara untuk KPPS yang direkrut oleh KPU, masing-masing diberikan honor Rp 500.000 untuk ketua KPPS dan Rp 450.000 untuk anggota. Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan, seluruh biaya untuk honor KPPS ditanggung APBN. “Pemilu itu dari APBN. Kecuali kalau pilkada baru APBD,” terangnya.

Berdasarkan data itu, jika dihitung total anggaran untuk honor, di seluruh NTT, akan mencapai Rp 66 miliar (lihat grafis). Ternyata anggaran paling banyak habis untuk membayar honor KPPS. Totalnya mencapai Rp 47 miliar lebih. Namun, khusus petugas di TPS, yakni KPPS dan pengawas, total honornya mencapai Rp 56.171.250.000.

Ini hanya perhitungan untuk pembayaran honor petugas pemilu. Belum termasuk anggaran administrasi dan kebutuhan lain di TPS. Misalnya biaya pembuatan TPS yang mencapai Rp 1 juta per TPS. Selain itu, anggaran untuk logistik.

Bagaimana dengan tingkat nasional? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sebesar Rp 25,59 triliun untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019. Angka ini naik 61 persen dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun. “Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp 465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp 9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp 15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp 25,59 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan Askolani dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Askolani menjelaskan, alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan, dan kegiatan pendukung seperti keamanan.

Selain anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 25,6 triliun, juga dialokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp 4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp 3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp 3,29 triliun (anggaran 2014 Rp 1,7 triliun).

Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp 1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp 3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Askolani menyampaikan terdapat dua faktor utama kenaikan anggaran pemilu ini. Pertama, adanya pemekaran daerah. “KPU Provinsi jumlahnya bertambah satu ya, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU Kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota,” terangnya.

Hal ini selanjutnya berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS. “Inilah yang menyebabkan biaya bertambah. Karena memang penyelenggaranya dan lembaganya juga bertambah,” ungkap Askolani.

Sebab kedua, adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri. “Kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumariyandon mengemukakan, meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pelaksanaan pemilu serentak tahun ini juga mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan.

Untuk biaya honor petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. Selain itu, KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan sebanyak satu kali pada awal persiapan pemilu.

Upaya mengefisiensikan anggaran oleh KPU juga dilakukan dalam beberapa aspek. Dalam hal pengadaan logistik, misalnya, KPU telah melaksanakannya secara elektronik melalui Katalog Nasional. Upaya ini diakui Sumariyandono mampu menghemat anggaran yang cukup besar dari pagu yang tersedia. “Tahun Anggaran 2018, pengadaan logistik dapat menghemat 50,57 persen atau setara dengan Rp 483 miliar, sedangkan Tahun Anggaran 2019, efisiensi mencapai 31,4 persen atau setara dengan Rp 355 miliar,” jelas Sumariyandono.

Tidak sampai di situ, KPU juga mengupayakan terobosan baru berupa penggunaan kotak suara dari bahan karton yang kedap air. Dari upaya tersebut, biaya pengadaan kotak suara diketahui bisa dipangkas hingga 70 persen. (cel/jpnn/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!