Gubernur Pecat 12 ASN Mantan Narapidana Korupsi – Timor Express

Timor Express

NUSANTARA

Gubernur Pecat 12 ASN Mantan Narapidana Korupsi

MATARAM, TIMEX-Pemprov akhirnya memecat 12 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan terpidana korupsi. Pemecatan ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 862 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Surat tersebut terbit 30 April.

Mereka adalah H Saudi, Pengumpul dan Pengolah Data Dinas Sosial NTB. H Muhammad Saleh, Widyaiswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB. Nina Fitriati, Pelaksana Badan Penghubung Daerah NTB. Kemudian, drh. Erwin Kusbianto, Penganalisa Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. H Zainul Wardi, Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Amirudin Ismail, Guru SMAN 3 Bolo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. H Budi Subagio, Penganalisa Data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah. Asriadyn, pegawai UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima. Syafruddin, Kasubag Tata Usaha SMKN 4 Kota Bima, Dikbud NTB.

Juga Suhardi, fungsional umum UPTD Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea, Dinas LHK NTB. Moh. Zulpan, Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan Dinas ESDM NTB. Serta H Kirim, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB.

Total jumlah ASN yang diberhentikan se-NTB 76 orang. Mereka tersebar di kabupaten/kota. SK PTDH diterbitkan masing-masing kepala daerah. ”Mudah-mudahan ini menjadi warning untuk kita lebih berhati-hati ke depan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, pada Lombok Post (Grup Timex).

Selaku kepala daerah dia mengeluarkan SK pemberhentian dengan berat hati. Tapi pemerintah daerah tidak punya pilihan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan para ASN terhadap SKB tiga menteri merupakan keputusan final. Eksekusi pemecatan harus dilakukan, batas terakhirnya 30 April lalu. Bila tidak dilakukan, kepala daerah akan dipecat pemerintah pusat.

”Pemerintah (daerah) tidak punya ruang melakukan apa-apa, selain mengekseskusi keputusan itu, sekali pun dengan berat hati,” ujar politisi PKS itu.

Baginya, kadang-kadang ASN tidak punya niat jahat untuk melakukan korupsi. Tetapi mereka menjadi korban sistem yang ada saat ini. Sistem politik, sistem birokasi hingga perilaku yang terbangun banyak menjebak ASN. Meski begitu, dia ingin semua ASN selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas. Aspek akuntabilitas harus diutamakan dalam membelanjakan uang negara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman memastikan, semua daerah seudah melakukan langkah yang sama. Mereka sudah memberhentikan para ASN yang pernah terlibat kasus korupsi. ”Sudah semua,” katanya.

Menurutnya, pemberhentian tersebut pasti sangat berat bagi mereka. Namun keputusan itu harus dilaksanakan karena sudah berkekuatan hukum tetap. Dia yakin pasti akan ada hikmah di balik apa yang dialami.

Pemecatan tersebut diharapkan menjadi pelajaran bagi yang lain. Mereka harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Aspek regulasi wajib diperhatikan sebelum mengeksekusi anggaran atau program. (ili/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!