Hari Terakhir Serahkan LPPDK – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Hari Terakhir Serahkan LPPDK

SERAHKAN LPPDK.Peserta pemilu menyerahkan LPPDK di Kantor KPU NTT disaksikan Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna dan Anggota KPU NTT, Jefri Galla

ISTIMEWA

Baru Tujuh Parpol dan 21 Calon DPD RI

KUPANG, TIMEX-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, batas waktu penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh peserta pemilu, adalah Kamis (2/5). Dan, tidak diperpanjang.

Sementara data KPU Provinsi NTT menyebutkan, hingga Rabu (1/5), baru tujuh partai politik peserta pemilu yang sudah menyerahkan LPPDK. Selain tujuh parpol, calon DPD RI yang sudah menyerahkan LPPDK sebanyak 21 orang.

Hal ini juga diakui Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jemris Fointuna kepada Timor Express, Rabu (1/5). Jemris sebutkan, ketujuh parpol tersebut, yakni PAN, PDIP, Demokrat, Gerindra, PKS, Nasdem dan PPP.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu yang diwawancara terkait mekanismen penyampaian LPPDK menjelaskan, untuk partai politik tingkat provinsi, menyerahkan langsung ke Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kantor KPU NTT.

Sementara parpol tingkat kabupaten/kota, menyerahkan ke KPU kabupaten/kota untuk diteruskan ke KAP di Kantor KPU NTT. “Kalau calon DPD menyerahkan ke KPU NTT untuk diserahkan ke KAP di Kantor KPU RI,” terang anggota KPU NTT dua periode itu.

Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli yang dikonfirmasi terpisah menegaskan, bagi peserta pemilu, yakni calon DPD RI dan parpol yang belum menyerahkan LPPDK, hanya diberi waktu hingga pukul 18:00 Wita sesuai aturan. Dan, tidak ada perpanjangan waktu. “Peserta yang tidak serahkan, kalau ada kursi, tidak ditetapkan (sebagai calon terpilih),” tegas Yosafat.

Sebelumnya diberitakan koran ini, penyerahan LPPDK kepada kantor akuntan publik (KAP), dimulai Jumat 26 April sampai 2 Mei 2019. Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Djawa di Kupang, Rabu (24/4).

Thomas didampingi anggota Bawaslu lainnya, Jemris Fointuna dan Sekretaris Bawaslu NTT, Ignasius Jani. “Kami sudah menyurati bawaslu kabupaten/kota untuk mengawasi dan memantau proses penyerahan LPPDK yang telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Thomas.

Pihaknya ingin memastikan kebenaran LPPDK dan ketaatan prosedur.
Bawaslu, lanjut dia, ingin memastikan jumlah sumbangan dana kampanye yang melebihi batas ketentuan dan memastikan sumber dana kampanye yang dilarang.

Dalam pasal 338 UU pemilu disebutkan, sanksi tegas bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Peserta Pemilu 2019 diwajibkan menyampaikan LPPDK 15 hari setelah pemungutan suara. “Calon yang sudah terpilih itu nanti tidak ditetapkan oleh KPU menjadi calon terpilih,” tandas dia.

Laporan yang disampaikan meliputi penerimaan dan pengeluaran. Dan, harus mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.(cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!