Timor Express

NASIONAL

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

Jika Tak Pecat PNS Koruptor

JAKARTA, TIMEX – Batas waktu 30 April 2019 yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) untuk memberhentikan PNS koruptor belum membuat jajaran Pemerintah Daerah bergegas. Terbukti, hingga waktu yang ditetapkan, baru 53 persen saja yang sudah dieksekusi pelaksanaannya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengatakan, sebagaimana Surat Edaran Menpan, jika hingga 30 April tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum. Dan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2015 tentang Pemda, Kemendagri yang berwenang menjatuhkan sanksi. “Pasal 67 ada kewajiban kepala daerah mentaati seluruh peraturan UU. Di 68 disebutkan apabila tidak melaksanakan kewajiban ada sanksi,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (1/5).
Akmal mengatakan, sanksi yang dilayangkan ke kepala daerah berupa sanksi administrasi. Sebagai tahap awal, maka sanksi administrasi yang diberikan adalah teguran tertulis. “Minggu ini akan kita surati teguran pertama agar segera memberhentikan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, sanksi akan bisa ditingkatkan jika dalam perkembangannya Kepala Daerah belum juga menaati instruksi tersebut. Levelnya naik mulai dari pemberhentian hak keuangan, pemberhentian sementara jabatan, hingga pemberhentian tetap.
“Sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan. Tentu kepala daerah punya argumnentasi kenappa tidak melakukan pemecatan. Yang jelas kita beri sanksi dulu,” tuturnya.

Soal, berapa kepala daerah yang mendapat sanksi, Akmal mengaku jajarannya sudah melakukan penghitungan. Dia menegaskan, sanksi hanya diberikan kepada kepala daerah yang di wilayahnya ada tanggungan pemecatan PNS korupsi. “Ini hari libur jadi saya ga pegang data,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang diterima Badan Kepegawaian Nasional hingga 30 April 2019, baru 1.237 PNS atau 53 persen yang diberhentikan. Padahal, jumlah total PNS yang sudah inkerah dan wajib dipecat encapai 2.357 orang. Dengan demikian, masih ada 1.120 yang belum dipecat dan masih menerima gaji.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menjelaskan, berdasarkan informasi ada empat kendala yang menjadi alasan daerah. Misalnya, instansi belum mendapat putusan pengadilan PNS Tipikor. Daerah beralasan, tidak ada kewajiban pihak pengadilan meneruskan putusan ke instansi.

Namun, Ridwan menilai hal itu bukan kendala. “Dalam hal ini instansi yang dituntut bergerak proaktif mengajukan permintaan data ke pengadilan,” ujarnya.

Selain itu, ada juga instansi yang beralasan menunggu terbitnya putusan MK soal gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam UU 5/2014 tentang ASN. Selama ini, gugatan tersebut menjadi tameng bagi PNS Korupsi untuk menunda penundaan. Namun, sebetulnya putusan MK sendiri sudah dibacakan pada pekan lalu. (far/jpg/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!