Pemilik Lahan Buka Dialog dengan Pemerintah – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Pemilik Lahan Buka Dialog dengan Pemerintah

Setelah PN Oelamasi Kabulkan Gugatan

OELAMASI, TIMEX – Pemilik lahan di RT 20/RW 07 Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur yang saat ini dibangun pasar oleh Pemkab Kupang, memberi kesempatan kepada pemerintah untuk dilakukan dialog pasca putusan PN Oelamasi, Senin (6/5).

Dalam putusan itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat mengenai kepemilihan lahan seluas 1,5 hektare.

“Dalam sidang dengan agenda putusan, majelis hakim yang dipimpin Abraham Amrulah dengan anggota Wayan Eka Satria Utama dan Made Dwi Payana mengabulkan gugatan penggugat. Dengan demikian, lahan seluas 1,5 hektare itu adalah milik penggugat,” kata kuasa hukum penggugat, Semuel Haning kepada Timor Express, Senin (6/5).

Dalam perkara tersebut, penggugat adalah Betji Manoe dan Habel Manoe yang adalah ahli waris pemilik tanah atas nama Markus Habel Manoe. Sementara, tergugat pertama adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT. Tergugat dua adalah Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang dan tergugat tiga adalah Bupati Kupang. Tergugat diwakili tujuh pengacara selama proses persidangan.

Dijelaskan, dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang sudah dibangun pasar itu adalah milik penggugat.

Namun, lanjut Sam Haning, pihaknya masih membuka ruang dialog dengan Pemkab Kupang pasca putusan tersebut. “Kami masih buka kesempatan untuk dialog dengan pemerintah setelah keputusan ini. Karena kami juga mempertimbangkan bangunan yang sudah dibangun di atas lahan itu yang manfaatnya untuk seluruh masyarakat karena digunakan sebagai pasar,” jelas Sam.

Pihaknya tidak ingin bangunan pasar senilai sekitar Rp 6,5 miliar itu mubazir. Untuk diketahui, bangunan pasar di atas lahan sengketa tersebut belum bisa digunakan karena masih berperkara sejak tahun 2018. Akibatnya, masyarakat menggunakan sebagian badan jalan raya sebagai pasar. Tak pelak kemacetan terjadi di pasar Oesao setiap hari.

Karena itu, Sam Haning mengatakan, penggugat berniat baik untuk berdialog dengan Pemkab Kupang untuk mencari solusi agar lahan dan bangunan pasar tidak mubazir.

Ditanya mengenai perkara tersebut, Sam menjelaskan, tahun 1949 sebelum Pamkab Kupang terbentuk, ayah penggugat telah menggarap tanah seluas 1,5 hektare yang jadi objek perkara tersebut. Tahun 1969 setelah Pemkab Kupang terbentuk, pemerintah meminta menggunakan lahan tersebut menjadi pasar Pelita.

“Namun, ada perjanjian jika sewaktu-waktu pemilik lahan membutuhkan tanah tersebut, maka pemerintah harus mencari lokasi lain untuk dipindahkan pasar Pelita. Ini yang jadi bukti penggugat karena pemerintah tidak menjalankan kesepakatan tersebut,” jelas Sam. (*/ito/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!