Timor Express

HUKUM

FP2SR Dukung Kejati NTT

Abdul Hakim

Tuntaskan Kasus Bansos Sarai

Penyidik Periksa Ahli di Jakarta

KUPANG, TIMEX – Forum Peduli Perubahan Sabu Raijua (FP2SR) melayangkan surat dukungan penegakan hukum kepada Kejati NTT yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai).

Surat dukungan tersebut juga ditujukan kepada Presiden RI, Jaksa Agung RI, Ketua KPK RI, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, dan Ketua Indonesia Coruption Watch (ICW).

Mereka menduga negara mengalami kerugian senilai Rp 35 miliar. Penanganan perkara dugaan korupsi dana Bansos ini telah berlansung lama.

Penyidik Kejati telah memeriksa pejabat-pejabat di lingkup Pemkab Sarai dan juga top leader-nya.

Sebagai masyarakat yang sangat peduli terhadap penanganan kasus korupsi di Kabupaten Sarai, FP2SR sangat menyayangkan berlarut-larutnya penanganan terhadap penanganan kasus korupsi tersebut sehingga dengan surat dukungan ini diharapkan Kejati NTT dapat melakukan proses lanjutan akan kasus tersebut.

Demikian disampaikan Ketua FP2SR Erwin D. Lobo Mone, saat dihubungi Timor Express, Jumat (10/5).

Dalam surat dukungan penegakan hukum yang dilayangkan tersebut, pihak FP2SR menyampaikan bahwa penyelidikan ini berbeda dengan penanganan kasus embung dan tambak garam Sarai yang juga ditangani oleh Kejati yang cepat dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai pada penetapan tersangka dan saat ini telah mendapat putusan incrah pada tingkat kasasi.

“Sebagai masyarakat Sarai, kami sangat merindukan serta mengharapkan terwujudnya suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan masyarakat Sarai pada umumnya. Sehingga menurut hemat kami dibutuhkan penanganan anti korupsi yang sangat serius dengan secepatnya menuntaskan kasus yang sudah menyelesaikan tahap penyidikan berdasarkan pernyataan pihak Kejati NTT dalam beberapa kesempatan yang lalu di media massa,” katanya.

Ditambahkan, sebagai mana yang terjadi, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT telah memeriksa lebih dari 300 lebih orang saksi untuk mendalami kasus tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat, FP2SR memohon kepada Presiden RI selaku Panglima Tertinggi dalam Penegakan Dalam Penegakan Hukum (chief of law enforcement officer) memberikan perhatian khusus terhadap penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi Dana Bansos Sarai yang sementara ditangani oleh Kejati NTT.

Mengingat kasus ini sudah berjalan sampai pada tahap penyidikan, dan telah memerisa sekitar 370 orang lebih saksi dan hanya menunggu hasil penghitungan kerugian Negara (PKN) dari BPKP Perwakilan NTT dan kasus ini melibatkan masyarakat melibatkan pejabat-pejabat daerah.

“Kami berharap dukungan Presiden sebagai Panglima Tertinggi penegakan hukum agar dalam penanganani kasus ini memberi perhatian serius agar tidak berlarut-larut dalam penanganannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjual belikan atau diperdagangkan,” tandas Erwin.

Kepada pimpinan KPK, FP2SR meminta agar melakukan pemantauan dan supervisi terhadap proses penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi dana Bansos Sarai sebagaimana yang sedang ditangani oleh Kejati NTT saat ini.

Sebab dalam ppengamatan FP2SR, kasus-kasus tersebut terjadi atas campur tangan dari eksekutif dan legislative. Tentu sebagai masyarakat kecil, hal ini akan menjadi tantangan luar biasa yang akan dihadapi oleh penegak hukum, mengingat banyaknya kepentingan yang akan mengintervensi proses penegakkan hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, kepada Jaksa Agung RI, FP2SR berharap agar sekiranya dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus tersebut dan terus mendorong pimpinan dan staf Kejati NTT dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Sarai, sehingga dengan adanya penegakkan hukum yang baik maka dapat mengontrol kewenangan besar yang dimiliki daerah lewat aliran kewenangan melalui sistem desentralisasi politik, yang seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

FP2SR juga mengharapkan dukungan dari Gubernur NTT sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, agar terus mendorong Kejati NTT dalam mengambil langkah-langkah konkret terhadap penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sementara ditangani agar proses yang dilaksanakan oleh Kejati NTT mendapatkan kepastian hukum bagi semua pihak, lebih khusus para saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebab kepastian hukum merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Sementara kepada Ketua DPRD Propinsi NTT, terkhusus ketua dan anggota Komisi I yang membidangi bidang hukum dan pemerintahan, agar memberi perhatian serius terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi yang dimaksud melalui fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sebagai masyarakat yang sangat mendambakan kemajuan dan kewibawaan penegakan hukum di Indonesia, NTT dan khusunya di daerah otonomi baru Kabupaten Sarai, FP2SR juga mendukung langkah penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejati NTT.

Sehingga dengan adanya proses hukum yang baik maka pembangunan yang dicita-citakan juga akan berjalan dengan baik pula, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami sebagai masyarakat Sabu Raijua siap memberi dukungan baik berupa informasi bila dibutuhkan, serta siap memberi bantuan apa bila diperlukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini ketika staf Kejati NTT di lapangan, mengingat dalam berbagai kasus di Sabu Raijua sulit ditindak mengingat tindakan anarkis pelaku korupsi sebelum-sebelumnya,” beber Erwin D. Lobo Mone.

Sementara, Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/5), mengatakan terkait proses hukum perkara dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Sarai, hingga saat ini penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP Perwakilan NTT.

“Penyidik terus berkoordinasi dengan BPKP terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara ini,” kata Abdul Hakim.

Menurut dia, penyidik juga telah melakukan penghitungan kerugian negara.

“Sesuai ketentuan yang berlaku, penyidik juga bisa melakukan penghitungan sendiri, tetapi untuk lebih akurat kita meminta BPKP dan masih menunggu hasilnya,” jelas dia.

Ditambahkan, penyidik juga telah memintai keterangan ahli keuangan negara di Jakarta, guna meminta pendapat tentang tata kelola keuangan negara. Dan keterangan ahli ini telah mendukung pembuktian penyidik. (mg29)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!