Wawali Minta Inspektorat Periksa – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Wawali Minta Inspektorat Periksa

PADA sub judul berita edisi Jumat (10/5), tertulis: Telendmark: Ada Apa antara BPK dan Kontraktor? Seharusnya, Telendmark: Ada Apa antara PPK dan Kontraktor?. Demikian kesalahan diperbaiki. Redaksi.

PERBAIKAN

Proyek Gedung Dukcapil Mangkrak

Cegah Kerugian Negara

KUPANG, TIMEX – Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang untuk menuntaskan masalah pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang.

Hermanus meminta kepada Dinas PUPR agar melakukan pemeriksaan bersama dengan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, gedung kantor Dinas Dukcapil ini seharusnya sudah selesai pada Desember 2018 lalu.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Dita Putra Rahanawa dan bernilai Rp 3 miliar lebih ini sampai sekarang tidak menunjukan progres yang baik.

“Kita harus lihat agar jangan sampai merugikan keuangan negara. Jika memang seperti yang dikatakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bahwa tidak ada kerugian negara, maka periksa dan audit agar jangan sampai muncul masalah di kemudian hari,” kata Hermanus Man saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Jumat (10/5).

Menurut Wawali, gedung Dukcapil ini sangat penting bagi masyarakat Kota Kupang, sehingga jangan sampai tertunda pemanfaatan gedung ini hanya karena kontraktor yang tidak mampu bekerja secara baik.

“Kita harus lihat asas manfaatnya gedung ini untuk pelayanan publik. Jika tertunda seperti ini maka kapan bisa difungsikan. Setiap hari orang berteriak dan mengeluh pelayanan di Dukcapil, bagaimana pelayanannya bisa baik sementara gedung kantornya tidak representatif,” terangnya.

Dia berharap agar masalah pembangunan kantor Dukcapil segera diproses dan selesai, mulai dari perhitungan pekerjaan dan anggaran yang sudah dibayarkan, agar jangan sampai ada kerugian negara di dalamnya.

“Harus segera diperiksa. Di-PHK jika tidak mampu bekerja. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut lalu membiarkan masyarakat menunggu untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di gedung yang layak. Tahun 2019 gedung ini harus dilanjutkan agar segera selesai dan dapat dimanfaatkan,” ujarnya.

Gedung kantor Dinas Dukcapil, lanjut Hermanus, adalah salah satu upaya pemerintah Kota Kupang untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan.

“Kita tahu bersama bahwa saat mengurus administrasi penduduk seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lainnya tentunya masyarakat susah karena gedungnya kecil, maka kita anggarkan untuk membangun gedung yang lebih representatif untuk masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek gedung kantor Dukcapil, Herold Devi Loak, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kontraktor, dan sementara ini sudah diproses di Inspektorat dan sudah dilakukan perhitungan oleh BPK.

Progres pekerjaan sekarang menurut dia, sudah mencapai 24 persen lebih, dan pekerjaan juga baru sampai di tahapan rabat dan kolom.

“Kamarin saya sudah dengan Inspektorat, dan PHK sudah pasti dilakukan, sementara untuk perhitungan oleh BPK juga sudah dilakukan dan hanya menunggu untuk BPK menghitung bobot terakhir,” katanya.

Devi melanjutkan, jika dilihat apakah ada kerugian negara atau tidak, tentunya tidak ada, karena pekerjaan itu baru dibayarkan uang muka sebesar 20 persen, sementara tidak ada pembayaran lainnya lagi.

“Jadi semua aturan tetap kita ikuti agar dapat menyelesaikan persoalan ini. Kontraktornya tidak mampu kerja maka di-PHK. Lalu pekerjaan ini diperiksa BPK untuk menghitung semua pekerjaan yang sudah ada. Kami tetap berjalan sesuai dengan aturan,” terang Devi Loak.

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud juga mempertanyakan hubungan antara kontraktor dengan PPK.

Telendmark mempertanyakan, kenapa sampai sekarang PPK masih selalu mengatakan bahwa optimis pekerjaan gedung kantor Dinas Dukcapil ini akan selesai, sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.

“Saya juga bertanya-tanya, ada apa antara PPK dengan kontraktor. Kenapa PPK terkesan tidak berani mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kontraktor yang jelas-jelas tidak bisa bekerja,” kata Telendmark saat diwawancarai, Kamis (9/5).

Dia meminta agar PPK segera mengambil langkah tegas, agar jangan sampai muncul persepsi ada permainan antara PPK dan kontraktor, karena hal ini sudah dibiarkan sangat lama dan akhirnya menimbulkan masalah.

Legislatif asal Partai Golkar ini meminta dengan tegas agar pekerjaan kantor Dinas Dukcapil ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat progres pekerjaan dan menghitung biayanya, agar jangan sampai merugikan keuangan daerah.

“Jadi progres pekerjaan tidak bisa hanya dengan melihat kasat mata lalu mengatakan bahwa sudah 20 sekian persen, namun harus dihitung secara baik oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Saya yakin, mereka hanya mau mengejar uang muka 20 persen saja, tetapi harus dihitung jangan sampai kurang dari 20 persen,” tegasnya.

Telendmark juga mengkhawatirkan jika proyek ini akan bermasalah dan berpengaruh pada progres dan kualitas pekerjaan, karena sudah dibiarkan sekian lama dan tidak bisa menjamin juga bahwa bahan yang digunakan sudah sesuai dengan standar.

“Jadi harus segera diproses dan dilakukan perhitungan agar jika nantinya pekerjaan ini bisa dianggarkan pada anggaran perubahan nanti, maka dapat dilakukan. Jangan sampai terkendala dengan masalah ini,” terangnya. (mg25/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!