DPRD ‘Semprot’ Wali Kota – Timor Express

Timor Express

METRO

DPRD ‘Semprot’ Wali Kota

SIDANG. Suasana sidang I DPRD Kota Kupang di ruang sidang kantor DPRD Kota Kupang, Senin (13/5).

FENTI ANIN/TIMEX

KUPANG, TIMEX – Di ruang sidang DPRD Kota Kupang, para wakil rakyat itu mempertanyakan pernyataan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore yang menyebutkan bahwa anggota DPRD Kota Kupang bodoh.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I Padron Paulus, setelah ditutupnya sidang I DPRD Kota Kupang dengam agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang.

Dalam forum ini, hadir Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Penjabat Sekda Yos Rera Beka dan semua pimpinan OPD serta camat dan lurah.

Sementara dari DPRD Kota Kupang, hadir Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe, Wakil Ketua Cristian Baitanu, Telendmark Daud,  Adrianus Talli, Jhon G Seran, Padron Paulus, Daniel Hurek, Mery Salouw, Robby Kan, Abidin Aklis, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Livingston Ratu Kadja dan jajaran anggota DPRD Kota Kupang lainnya.

Sebelum masuk dalam pembahasan ini, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe menutup sidang I secara resmi agar jangan tercampur antara sidang resmi dengan hal-hal di luar kepentingan sidang.

Setelah ditutup, Padron Paulus langsung menyerang Wali Kota Kupang dengan pertanyaannya terkait ungkapan Wali Kota Kupang saat memimpin apel di Balai Kota, Senin (13/5).

Padron Paulus mempertanyakan apakah benar yang didengarnya bahwa Wali Kota menyebutkan bahwa anggota DPRD Kota Kupang bodoh dan tidak mengerti aturan.

Pernyataan ini langsung sampai ke telinga DPRD Kota Kupang dan membuat mereka merasa tidak puas dengan pernyataan orang nomor satu di Kota Kupang ini.

“Apakah benar Pak Wali mengatakan bahwa kami anggota DPRD bego,  bodoh dan tidak mengerti aturan. Jika benar maka tolong Pak Wali sebutkan di bagian mana kami seperti orang bodoh dan tidak mengerti aturan,” kata Padron.

Padron meminta klarifikasi dari Wali Kota terkait pernyataan ini. Dia juga meminta Wali Kota menyebutkan bagian mana yang DPRD terlihat bodoh dan tidak mengerti aturan.

“Jangan sampai hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari,  karena bahasa-bahasa yang tidak enak ini. Saya sudah jadi anggota DPRD Kota Kupang hampir menginjak angka 5 tahun, dan saya akan lanjutkan 5 tahun lagi. Jujur saja pernyataan Wali Kota ini sangat menyinggung, karena kita adalah mitra kerja yang seharusnya saling menjaga,” katanya.

Padron mengaku selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang tidak pernah menerima perlakukan dan kata-kata seperti ini, dan sangat tidak pantas kata-kata ini keluar dari seorang kepala daerah.

Sementara itu, Daniel Hurek, mengatakan dirinya juga membaca sebuah media online, yang judulnya menuliskan bahwa Wali Kota Kupang bersyukur banyak anggota DPRD Kota Kupang tidak terpilih kembali.

Dalam berita itu, kata Daniel Hurek, Wali Kota menceritakan tentang kegigihannya memperjuangkan untuk pengadaan pakaian seragam.

Namun dinamika yang terjadi selama persidangan akhirnya menjadi konsumsi publik, dengan berita yang tidak utuh dibuat, serta hanya berdasarkan perjuangan dan kata Wali Kota Kupang saja.

“Saya bacakan beberapa penggalan dalam berita tersebut, yaitu,  uang itu bukan yang nenek moyang DPRD sehingga tidak mau menyetujui usulan pakaian seragam yang diusulkan,” kata Daniel.

Dalam berita tersebut, lanjut Daniel Hurek, sangat jelas Wali Kota hanya menunjukan kegigihannya memperjuangkan hak rakyat,  dengan dasar bahwa mutu pendidikan dapat dirubah dengan adanya pakaian seragam ini.

“Dalam berita tersebut juga tertulis dengan jelas dan detail kata-kata yang dipakai oleh Wali Kota, seperti kata nenek moyang dan lainnya, yang menurut saya kata-kata ini tidak pantas keluar dari kepala daerah,” terangnya.

Daniel Hurek juga meminta kepada Wali Kota untuk menjelaskan pernyataan tersebut. “Jika tidak benar, maka medianya yang salah, yang menulis berita tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,” tandas Daniel Hurek.

Sementara itu, Theodora Ewalde Taek mengatakan, jika Wali Kota dipilih oleh rakyat, maka DPRD juga dipilih oleh rakyat, yang dipercayakan untuk duduk di sini dan menjadi wakil rakyat.

“Kata-kata  idak pantas yang dikeluarkan oleh Wali Kota ini saya merasa sangat kecewa dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pemimpin daerah. Saya juga tidak kaget lagi, karena sering menonton siaran langsung di akun media sosial Wali Kota, yang juga kadang menggunakan kata-kata tidak pantas,” katanya.

Ewalde Taek sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Wali Kota.

Menurut dia, Kota Kupang sementara berjuang untuk menuju kota yang cerdas, namun pemimpinnya sendiri menggunakan kata-kata yang kurang sopan dan tidak santun dalam etika.

“Saya meminta agar Wali Kota dapat menjelaskan ini, karena tentunya pola seperti ini akan sangat berpengaruh, terutama kepada semua bawahan. Bagaimana seorang pemimpin mau memberikan contoh yang baik, tentunya apa yang dicontohkan itu yang akan digunakan sebagai acuan. Bisa saja kata-kata ini akan digunakan pimpinan OPD atau bagian untuk bawahannya,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore,  meminta anggota DPRD untuk tidak menggunakan lembaga yang terhormat tersebut hanya untuk menyampaikan informasi yang sesat.

Dia menduga, jangan sampai informasi yang didengar oleh DPRD hanya potongan-potongan cerita saja, namun langsung menerima informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Jadi yang terjadi sebenarnya adalah, ketika saya memberhentikan PTT ada oknum anggota DPRD yang menelepon dan SMS saya bahwa harus berikan peringatan dan lainnya barulah memberhentikan PTT,” katanya.

Menurut Jefri, memang ada oknum DPRD yang mengatakan bahwa yang dirinya lakukan untuk pemberhentian PTT itu keliru dan melanggar aturan.

Karena itu Jefri menilai bahwa ada anggota DPRD yang tidak mengerti aturan. Pasalnya PTT itu dikontrak hanya satu tahun saja, dan jika kontraknya sudah selesai, maka dapat diberhentikan.

“Memang kalau bahasa-bahasa yang didengar hanya setengah-setengah, maka tentunya harus diragukan kebenarannya. Jangan sampai makna pembicaraannya lain, tetapi diplintir sedemikian rupa untuk memperkeruh suasana,” katanya.

Wali Kota mangaku, DPRD adalah mitra pemerintah yang seharusnya saling mendukung untuk membangun Kota Kupang lebih baik. Karena itu, masalah dan bisikan-bisikan orang seharusnya tidak didengarkan.

“Jika ada kekeliruan tentunya itu manusiawi, tetapi marilah kita bermitra dengan baik agar Kota Kupang ini bisa menjadi lebih baik ke depannya,” ujar mantan anggota DPR RI dua periode ini.  (mg25/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!