Timor Express

NASIONAL

KALAH!

Para Mantan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di NTT Berguguran di Pileg

KUPANG, TIMEX – Pemilu legislatif 2019 masih menjadi buah bibir. Mereka yang terpilih dan yang kalah jumlah suara pun punya cerita.

Dalam daftar calon legislatif DPR RI daerah pemilihan NTT I dan NTT II, terdapat sembilan nama mantan kepala daerah di NTT. Jumlah ini bisa dikatakan yang terbanyak sepanjang perhelatan Pemilu di NTT. Mulai dari gubernur, wakil gubernur dan bupati. Ironisnya, tidak ada satu pun yang terpilih ke Senayan.

Frans Lebu Raya misalnya, Gubernur NTT periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Caleg PDIP di dapil NTT I ini harus mengakui keunggulan caleg petahana, Andreas Hugo Parera. Frans Lebu Raya hanya mengoleksi 59.296 suara, sementara Andre Parera meraih 91.610 suara.

Kerabat Frans Lebu Raya, yakni Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018, Benny Litelnoni juga mencoba peruntungan di pileg. Benny yang juga mantan Wakil Bupati TTS itu caleg Demokrat dari dapil NTT II. Namun Benny finis di urutan keempat dengan mengoleksi 12.160 suara. Jauh di bawah caleg petahana, Anita Gah yang mendapat 48.086 suara.

Dari dapil NTT I, Bupati Manggarai Timur dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), Yosep Tote juga belum beruntung. Yoseph Tote hanya meraih 10.506 suara dan kalah dari caleg petahana Partai Demokrat, Benny Kabur Harman yang meraih dukungan 35.932 suara.

Ada pula Chris Rotok yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTT pada Pilgub NTT 2018 lalu. Politikus PAN ini adalah Bupati Manggarai dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Dia hanya mengoleksi 22.594 suara. Rekan satu partainya, Antony Bagul Dagur juga bernasib sama. Antony, Bupati Manggarai Periode 2000-2005 hanya mendapat 7.537 suara dan berada di urutan keempat. Keduanya kalah dari caleg petahana, Ahmad Yohan yang berhasil mengumpulkan 49.129 suara.

Tiga mantan bupati juga bernasib sama di Partai Golkar dapil NTT II. Paul Mella, Bupati TTS dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) mendapat dukungan 34.699 suara.

Diikuti Ayub Titu Eki, Bupati Kupang dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) mendapat 32.068 suara. Caleg petahana, Julianus Poteleba, Bupati Sumba Barat periode 2010-2015 mendapat 27.616 suara. Ketiganya kalah dari Emanuel Melkiades Laka Lena yang mendapat 56.942 suara. Melki Laka Lena adalah Ketua DPD I Golkar NTT yang pernah mengikuti Pilgub NTT 2013 sebagai cawagub mendampingi Ibrahim A. Medah.

Masih di dapil NTT II, Bupati Sumba Tengah dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), Umbu Sappi Pateduk punya kisah lebih tragis. Caleg PDIP ini sempat unggul jauh dari caleg muda, Yohanes Fransiskus Lema saat penghitungan suara masih minus Kota Kupang. Namun hasil finalnya terbalik.

Umbu Sappi Pateduk mendapat 39.615 suara dan berada di urutan ketiga, di bawah Yohanes Fransiskus Lema yang meraih 44.619 serta caleg petahana Herman Hery 98.987 suara. Herman Hery dan Yohanes Fransiskus Lema melenggang ke Senayan karena PDIP berhak atas dua kusi.

Selain mereka, ada pula dua mantan bupati yang gagal ke Senayan, yakni Ibrahim Agustinus Medah dan Paulus Moa. Keduanya adalah caleg Partai Hanura. Iban Medah adalah mantan Bupati Kupang dan juga Anggota DPD RI aktif saat ini. Sementara Paulus Moa adalah mantan Bupati Sikka yang pernah mendampingi Iban Medah sebagai cawagub NTT 2008 lalu. Paulus Moa maju di dapil NTT I, sementara Iban Medah di dapil NTT II. Iban sendiri mendapat dukungan suara lebih tinggi dari suara kursi kedua PDIP.

Namun sayang, Partai Hanura tidak lolos parliamentary threshold (PT) empat persen suara nasional. Jika saja Partai Hanura memenuhi target PT, maka Hanura yang berhak atas kursi ketujuh dari dapil NTT II, karena mengoleksi 80 ribu lebih suara.

Terjungkalnya para mantan kepala daerah dalam Pemilu kali ini memang aneh. Menurut pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Rajamuda Bataona, ternyata kekuasaan dan pengaruh itu bisa cepat sekali sirna dan memudar bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan seorang pemimpin. “Ini kan sebenarnya sederhana, bahwa soal jasa, terkadang seorang guru yang adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa bisa saja lebih diingat oleh para di muridnya, ketimbang seorang mantan pemimpin daerah yang adalah seorang pahlawan dengan tanda jasa dari negara. Ini ironi karena seharusnya seorang mantan kepala daerah akan lebih diingat karena karya-karyanya,” kata Michael, Senin (13/5) di Kupang.

Oleh karena itu, tanpa hasil karya yang monumental, dukungan publik bisa cepat sekali bergeser. Dikatakan, tokoh-tokoh ini sangat disukai dan didukung saat Pilkada, tapi setelah purnatugas, mereka cepat sekali dilupakan. Secara akademik, hal ini membuktikan bahwa politik itu unpredictable. Sulit diprediksi. Karena ada banyak variabel kunci yang bermain di dalamnya. “Jadi yang menjadi alasan mengapa para tokoh ini terdepak, tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu perspektif. Tapi secara umum fenomena politik ini mengkonfirmasi sebuah fakta bahwa bagi rakyat, hasil karya dan jasa adalah sesuatu yang sangat monumental bagi mereka,” ujar Michael.

Walaupun para caleg ini sudah pernah ditabiskan sebagai tokoh-tokoh lokal, bahkan punya banyak pengikut, ternyata ketika kekuasaan mereka berakhir, tidak ada banyak hal yang diingat oleh masyarakat. Padahal dalam praksis politik dan konsolidasi lapangan, modal ekonomi dan modal sosial, juga modal pengetahuan sangat penting. Soal modal dana dan biaya politik, para tokoh ini sangat berkecukupan. Tapi modal ekonomi saja tidak cukup dalam politik.

Menurut Michael, investasi paling mahal dari seorang pemimpin adalah investasi sosial. Terutama lewat kebijakan-kebijakan monumental, juga karya-karya besar dan berefek psikis pada psikologi rakyat. Seseorang akan dicintai karena legacy atau kebijakan, perbuatan baik dan karya-karyanya. Dari perbuatan baik, karya-karya nyata dan legacy atau kebijakan yang ditinggalkan itulah, ia akan mendapatkan apa yang oleh filsuf Pierre Bourdieau disebut sebagai modal sosial. “Nah, dalam hal ini secara hipotetis kita bisa katakan bahwa para tokoh ini ternyata tidak punya modal sosial yang cukup kuat. Mereka dikenal tapi tidak lalu otomatis disukai rakyat yang pernah mereka pimpin. Belum lagi kurang disukai, dan apalagi didukung oleh rakyat di luar teritori elektoral mereka,” jelas Michael.

Padahal, kata Michael, dalam politik dengan model proposional terbuka seperti ini, pertarungannya akan sangat brutal di akar rumput. Sehingga modal ekonomi, kekuasaan dan biaya saja tidak cukup. Justru modal sosial yang diinvestasikan selama berkuasa, akan sangat membantu di saat-saat kritis seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa hanya mengandalkan modal pengaruh, juga ekonomi, tanpa modal sosial dan modal budaya atau pengetahuan, siapa pun akan kesulitan mendulang suara signifikan di basis, juga ketika harus bertarung ke luar daerah basis mereka. “Contohnya adalah lolosnya wajah baru seperti Ansy Lema. Sebagai tokoh muda yang baru terjun untuk melakukan eksperimen politik di Dapil II, ternyata dia berhasil mendapat dukungan kelas menengah kota dan sebagian besar pemilih rasional terutama di Kota Kupang dan beberapa wilayah lainnya,” ujarnya.

Fenomena Ansy Lema mengkonfirmasi bahwa modal sosial dan modal pengetahuan ternyata bisa sukses mengganti modal pengaruh dan modal ekonomi dalam pertarungan elektoral. Modal ekonomi tanpa modal lainnya ternyata sulit. Apalagi dengan model proporsional terbuka seperti saat ini di mana satu suara sangat penting untuk setiap caleg.

Selain itu, dari data-data hasil pleno KPU, bisa dilihat bahwa hampir semua tokoh ini meski pun didukung di wilayah yang pernah menjadi daerah kekuasaan mereka, namun angkanya tidak signifikan. Padahal, dukungan pada basis teritori mereka itulah penentunya. “Kalau berharap massa di luar basis kan tentu agak sulit. Misalnya mantan Bupati Kupang seharuanya menang telak di daerah basisnya. Demikian juga di Manggarai, Sumba Tengah atau di TTS misalnya. Dengan menang telak di teritori mereka, para tokoh ini akan mudah mendapatkan peluang masuk dalam hitungan pembagian kursi,” tutur Michael.

Ternyata para tokoh ini tidak menang mutlak di wilayah mereka. Lemahnya dukungan suara dari ceruk yang menjadi basis mereka, ditambah dengan kurangnya dukungan di luar teritori mereka, membuat mereka tidak bisa mengumpulkan cukup suara untuk bisa lolos.

Selain itu, lanjut Michael, hasil Pemilu kali ini sebenarnya menunjukkan sisi romantis dan  heterogennya watak dan jenis pemilih di NTT. Bahwa rakyat saat ini cenderung cepat berpindah dukungan. Pemilih di NTT bisa tertipifikasi ke dalam beberapa model. Mereka yang masuk klaster pemilih ideologis adalah seperti sebagian pemilih PDIP. Tapi juga ada sebagian besar pemilih NTT adalah pemilih liberal dan juga feodal. Mereka yang masuk tipe feodal masih banyak di kampung-kampung yang kurang akrab dengan hiruk pikuk media sosial atau media daring dan internet. Mereka ini umumnya setia dengan calon-calon petahana dari partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP. Oleh karena itu, mengapa di Dapil NTT II, Herman Hery begitu dominan disusul Melki Laka Lena yang dipandang sebagai tokoh muda Golkar pengganti Novanto. Dan di Flores, Melki Mekeng dan Hugo Parera juga Johny Plate begitu dominan menjadi vote getter untuk partai-partai besar yaitu Golkar, PDIP dan Nasdem.

Selain itu, kata Michael, tersingkirnya para tokoh lokal ini juga karena pemilih-pemilih yang masuk dalam kelompok kelas menengah kota yang melek informasi dan media daring, terutama facebook yang lebih memilih tokoh-tokoh muda dan menarik secara style, juga pengetahuan. “Pemilih-pemilih liberal saya kira mencakup juga pemilih milenial yang menjadi kunci pergeseran atau migrasi suara yang cukup besar pada Pileg kali ini dari calon-calon incumbent atau wajah lama ke calon-calon baru,” tutup Michael. (cel/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!