Timor Express

EKONOMI

1.087 BUMDes di NTT, Aktif Hanya 781

SOSIALISASI. Ratusan pengurus BUMDes dari beberapa kabupaten di NTT saat mengikuti sosialisasi dan penguatan BUMDes di Aula Fernandez, Gedung Sasando Lantai 4, Senin (20/5).

TOMMY AQUINODA/TIMEX

KUPANG, TIMEX – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu ada optimalisasi dan penguatan BUMDes sehingga bisa menggerakan aktivitas ekonomi di desa. Atas dasar ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT selaku pengarah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTT bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) NTT melaksanakan sosialisasi penguatan BUMDes di wilayah NTT.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Fernandez, Gedung Sasando Lantai 4, Senin (20/5) tersebut dihadiri 200 pengurus BUMDes dari beberapa kabupaten di NTT. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTT, Semuel Rebo.

Kepala OJK NTT, Robert HP. Sianipar dalam sambutannya, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari arah kebijakan OJK dalam mendorong peran sektor jasa keuangan dalam percepatan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan mulai dari wilayah perdesaan. Hal tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memiliki misi membangun Indonesia dari pinggiran dengan penguatan daerah-daerah dan desa.

Robert menyebutkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“Dari pengertian tersebut BUMDes dinilai memiliki potensi dalam pengembangan usaha di desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa,” ujarnya.

Robert menambahkan, berdasarkan data Dinas PMD NTT terdapat 3.026 desa di NTT dan telah terbentuk 1.087 BUMDes. 781 BUMDes diantaranya berstatus aktif dengan total penyertaan modal sebesar Rp 118 miliar yang berasal dari dana desa. Sebanyak 55 desa telah memiliki produk unggulan dan dapat melakukan ekspor, sementara 1.041 desa telah memiliki produk unggulan.
OJK, lanjut Robert, merasa perlu mendorong sektor jasa keuangan untuk turut berkontribusi dalam menciptakan kemandirian desa, sebab saat ini akses layanan keuangan di perdesaan masih terbatas. Untuk itu, OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan platform baru yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru di desa.

“Penguatan BUMdes melalui fasilitasi pendirian BUMDes Center oleh OJK merupakan salah satu kebijakan OJK dalam bentuk mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, lewat sosialisasi ini dapat terjalin sinergi yang baik dalam mendorong BUMdes di NTT menjadi lebih maju, berdaya saing dan mampu meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa secara umum,” sebut Robert.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTT, Semuel Rebo, mengharapkan dukungan dari semua stakeholder sehingga percepatan pembentukan BUMDes dapat tercapai. Pemprov NTT juga mendukung pengembangan BUMDes yang digagas OJK lewat pembentukan BUMDes Center 100 kabupaten secara nasuional.

“Kita berharap, di NTT nanti ada BUMDes Center yang dibangun oleh OJK sebagai pilot project untuk mendorong pengembangan BUMDes di seluruh NTT,” sebut Semuel.

“Jika nanti di NTT akan dibentuk empat Bumdes Center di setiap pulau besar, maka pembinaan serta pengembangan yang dilakukan oleh OJK, BI mapun LJK harus juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Kolaborasi pengembangan BUMDes Center juga dapat dilakukan dengan bersinergi bersama dengan stakeholder lainnya,” ungkap Semuel.

Sementara Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk dalam paparannya, mengatakan, setiap desa semestinya harus memiliki BUMDes. Dengan demikian di NTT harusnya ada 3.026 BUMDes karena ada 3.026 desa. Namun saat ini baru ada 1.087 BUMDes dan yang aktif hanya 781.

“Ada satu dua desa sampel yang sudah saya datangi. Seperti di Rote, TTS, Belu, Malaka dan Kabupaten Kupang. BUMDes yang ada skalanya terlalu kecil untuk dijadikan sebagai penggerak ekonomi desa. Ada BUMDes yang hanya punya papan nama dan pengurus, tapi tidak ada aktivitas sama sekali. Ada yang hidup enggan mati tak mau,” kata Sinun Manuk dalam sesi pemaparan materi yang dipandu Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT, Jusuf Rupidara.

Sinun mengaku, Gubernur NTT telah member target 1.500 BUMDes di akhir RPJMD tahun 2023. Dia berharap, ke depan Dinas PMD Provinsi NTT bisa mendorong desa untuk membentuk BUMDes. Dan dia optimis target tersebut bisa tercapai karena saat ini ada beberapa stakeholder yang sudah terlibat. Misalnya OJK yang nantinya akan membentuk empat BUMDes Center. Ada Aliansi Akademisi Desa NTT dari beberapa perguruan tinggi. Juga ada partisipasi dari perbankan seperti Bank NTT yang akan berkolaborasi dengan Pertamina untuk menghadirkan Pertamini bagi BUMDes.

“Harapan kami, BUMDes Center yang dibentuk OJK dilengkapi dengan diklat untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Kami sedang berpikir agar ke depan mahasiswa KKN harus pergi ke desa untuk urus BUMDes, dampingi dan perbaiki manajemen BUMDes,” katanya.

Sinun menambahkan, Gubernur NTT melalui Pergub menetapkan satu destinasi wisata baru di setiap kabupaten/kota dan pengelolaannya dipercayakan kepada BUMDes. Kota Kupang di Pantai Lasiana, Kabupaten Kupang di Pantai Limaun, TTS di Fatumnasi (Mutis), Belu di Motaain, Lembata di Lamalera, Alor di Moru, Flores Timur di Ile Boleng, Sikka di Uma Uta, Ende di Danau kelimutu (Koanara), Nagekeo di Riung, Ngada di Kampung Adat Bena, Mangarai Timur di Rana Mese, Manggarai di Liang Buang, Manggarai Barat di Sano Nggoang, SBD di Waikelo (sawah), Sumba Barat di Wailiang, Sumba Tengah di Praimadita, Sabu Raijua di Kalaba Madja dan Rote Ndao di Mulut Seribu.

“Ini target yang harus dicapai sampai akhir RPJMD. Tahun ini kami keroyok di beberapa kabupaten,” sebutnya.

Kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Sinun berharap ada intervensi modal bagi BUMDes. Sebab saat ini, hampir seluruh BUMDes, penyertaan modal utamanya hanya dari Dana Desa. Dengan suport dari LJK, Sinun optimis, pengurus BUMDes akan lebih kreatif dan berinovasi untuk menggerakan aktivitas ekonomi desa. (tom)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!