Timor Express

EKONOMI

DPRD Warning Perusahaan yang Abaikan Pekerja

RAPAT.Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto didampingi sekretaris dan anggota saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Kopnakertrans NTT serta sejumlah perusahaan di Gedung DPRD NTT, Senin (20/5)

HUMAS SETWAN NTT

RDP dengan Dinas Kopnakertrans NTT

KUPANG, TIMEX-Komisi V DPRD Provinsi NTT memberikan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerja. Selain upah, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan kerja wajib dipatuhi perusahaan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kopnakertrans) NTT di Ruang Rapat Pimpinan DPRD NTT, Senin (20/5).

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto didampingi Sekretaris Komisi, Ismail Samau. Hadir sejumlah anggota, yakni Winston Rondo, Yohanes Rumat, Veronika Bantang, Kristine Samiyati Pati, Aurora Modok, Alex Ena dan Ansel Tallo.

Kepala Dinas Kopnakertrans, Sisilia Sona pada kesempatan itu menjelaskan, saat ini total perusahaan kecil, menengah dan besar yang terdaftar sebanyak 5.859. Total tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan tersebut sebanyak 73.992 orang. Sisilia akui, belum semua perusahaan telah menaati undang-undang tentang ketenagakerjaan. Misalnya terkait upah minimum kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP). Belum semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaaan.

Rapat tersebut juga sebagai tindaklanjut dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan tim komisi V bersama Dinas Kopnakertrans dan Satuan Pol PP pada 13 Mei 2019 lalu di Kota Kupang. Dalam sidak tersebut tim menemukan sebagian besar perusahaan yang didatangi belum patuh. Sehingga, dalam rapat tersebut, dihadirkan perwakilan dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan klarifikasi.

Sayang, sebagian besar dari perwakilan perusahaan yang hadir, tidak bisa memberikan kepastian tentang tindaklanjut dari hasil rapat tersebut. Sehingga DPRD langsung menjadwalkan rapat ulang pada 28 Mei 2019 mendatang.

DPRD memberikan catatan tegas terhadap peruashaan-perusahan yang mempekerjakan karyawan di NTT, khususnya Kupang, namun tidak memiliki kantor cabang di Kota Kupang. Misalnya, empat perusahaan outsourcing yang mempekerjakan karyawan di Lippo Plasa. Hasil klarifikasi dalam rapat tersebut ditemukan, empat perusahaan itu tidak memiliki kantor cabang di NTT.

“Memang tidak ada cabang di Kupang. Ini kerja sama dari pusat yang buat perjanjian kerja dengan empat perusahaan outsourcing ini,” jelas Legal Officer Lippo Kupang, Silvia Pelt dalam rapat tersebut.

Hal ini langsung ditanggapi tegas oleh komisi V. Jimmy Sianto menegaskan, perusahaan yang tidak memiliki cabang di NTT adalah perusahaan yang tidak bertanggungjawab.

“Ini kalau mereka tidak bayar gaji karyawannnya, siapa yang tanggung jawab? Kami minta hadirkan pimpinan perusahaannya tanggal 28 Mei nanti. Kalau tidak, kita rekomendasikan tutup sementara,” tegas Jimmy.

Hal senada juga ditegaskan anggota komisi V, Winton Rondo. Menurut dia, DPRD tidak berniat untuk menghalangi atau membatasi perusahaan berinvestasi di NTT. Namun perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap daerah dan para pekerja. “Urusan investasi, kami buka pintu lebar-lebar. Tetapi kalau menyangkut hak-hak pekerja, kami tidak main-main,” tandas Winston.

Yohanes Rumat menambahkan, jika perusahaan tidak membuka cabang di NTT, secara ekonomi daerah ini dirugikan. Pasalnya, semua keuntungan dibawa ke luar NTT. “Itu sudah pasti tidak bayar pajak. Dan pemda tidak dapat PAD dari sana,” kata Hans Rumat.(cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!