Prabowo dan Jokowi Diminta Bubarkan Koalisi – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Prabowo dan Jokowi Diminta Bubarkan Koalisi

SALAMAN.Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersalaman usai debat capres dalam pemilu 2019.

FOTO JPNN

TKN Nilai Mengada-ada

JAKARTA, TIMEX-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta Prabowo Subianto dan Joko Widodo membubarkan koalisi untuk menyiapkan diri menghadapi sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Rachlan, pembubaran koalisi bisa mengurangi tensi perpecahan di akar rumput. “Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” cuit Rachlan melalui akunnya di Twitter, Minggu (9/6).

Rachlan melanjutkan, mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. “Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” tambah dia.

Lebih lanjut, kata Rachlan, siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet.

Kenangan partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. “Begitulah sistem presidensial,” tambahnya.

Karena itu, Rachlan mengingatkan kepada Prabowo dan Jokowi untuk bertindak benar. Dalam situasi ini, menurut dia, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. “Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai,” pungkas dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Ma’ruf) Verry Surya Hendrawan menilai pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachlan Nashidik soal pembubaran koalisi terlalu mengada-ada. Menurut Verry, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) justru perlu diteruskan.

“KIK terbentuk dengan tujuan menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dan negara, dengan mendukung Pak Jokowi menjadi presiden di periode kedua 2019-2024. Artinya, lima tahun ke depan KIK perlu terus berperan mengawal pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ditawarkan dalam masa kampanye,” kata Verry kepada JPNN.com, Minggu (9/6).

Sekretaris PKPI ini menambahkan, KIK selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif tanpa narasi negatif, apalagi hoaks mengedepankan program kerja serta rekam jejak pencapaian capres dan cawapres.

Ini dinilainya positif untuk demokrasi Indonesia, karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak.
“Kami selalu memandang bahwa pilpres adalah proses kontestasi yang harus dimenangkan hanya dengan cara-cara yang berkeadaban, sesuai koridor hukum dan konstitusi. Karena persatuan Indonesia adalah lebih utama. Ini juga positif untuk demokrasi kita,” jelas dia.

Di samping itu, dia menyayangkan kemungkinan Koalisi Adil dan Makmur dibubarkan. Sebab, koalisi Prabowo Subianto – Sandiaga Uno itu sejatinya bisa selalu menjadi sparring partner yang baik dan sehat. “Menjadi unsur koreksi dan penyeimbang, demi bersama-sama memajukan negeri tercinta ini,” kata Verry.(tan/jpnn/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!