Perhatikan Penegakan Hukum Privat dan Umum – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Perhatikan Penegakan Hukum Privat dan Umum

Semuel Haning

Permintaan kepada Penegak Hukum

KUPANG, TIMEX – Penegak hukum diminta untuk memperhatikan ranah hukum privat dan umum dalam melakukan penegakan hukum. Sering terjadi ranah hukum privat namun diselesaikan secara umum.

Hal ini dikatakan praktisi hukum Semuel Haning, SH, MH kepada koran ini, Selasa (11/6) di Kupang. “Saya sering mendapat pengaduan dan sering menangani perkara yang sebenarnya masuk dalam wilayah perdata, namun diproses secara pidana. Harus dibedakan mana itu ranah privat dan umum,” jelas Sam Haning.
Ranah hukum privat, jelasnya, masuk dalam hukum perdata yang memuat perjanjian para pihak. Sementara ranah umum masuk dalam hukum pidana.

Dirinya mengatakan, beberapa kasus yang ditangani berakhir dengan bebasnya terdakwa karena masalah perdata yang dibawa ke ranah pidana. “Sudah tiga kasus yang saya dampingi dan berakhir dengan bebas,” kata pengacara ini. Khusus perdata, jelasnya, sudah diatur jelas dalam pasal 1313 dan pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian setiap persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata yakni perjanjian antara para pihak harus diselesaikan secara perdata.

Karena menurutnya, dalam sebuah perjanjian, sudah diatur jelas ketentuan jika kemudian hari terjadi wanprestasi. Juga diatur jelas mengenai adendum. “Jika terjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara mufakat barulah dilanjutkan di pengadilan,” jelasnya.
Bahkan menurutnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia lebih tegas lagi. Yakni, pasal 19 ayat 2 UU No. 39 yahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia berbunyi “tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan tidak mampu untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. “Artinya pengadilan tidak bisa memidanakan seseorang lantaran tidak mampu membayar utang karena kasus masuk dalam ranah hukum privat bukan hukum publik,” jelas Sam Haning.

Karena itu, Sam Haning yang juga dosen di UPG 45 ini meminta masyarakat atau khususnya para pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk memahami betul perjanjian itu. Dan lebih dari itu masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Demikian pun penegak hukum, Sam mengharapkan untuk lebih teliti sehingga tidak salah dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum. (ito/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!