Akuntabilitas Pengawas Pemilu dalam PHPU – Timor Express

Timor Express

OPINI

Akuntabilitas Pengawas Pemilu dalam PHPU

Oleh: Silvester Sili Teka
Aparatur Sipil Negara Bawaslu NTT

Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, baik peserta pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini saling mempersiapkan diri dengan matang agar mampu mempertahankan kedudukan hukum yang akan dibangun. Peserta Pemilu sebagai Pemohon kini harus menyiapkan akta bukti yang kuat guna meyakinkan Hakim agar permohonannya dikabulkan. Sedangkan KPU mau tidak mau harus melindungi dan memperkuat keputusannya terkait hasil penghitungan suara sebagai objectum litis (objek perkara) dan bukti-bukti yang dimiliki di depan hakim konstitusi.

Selain pihak-pihak tersebut, Pengawas Pemilu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu juga harus menyiapkan diri sebagai pihak yang turut berpartisipasi dalam sengketa hasil tersebut. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU pihak-pihak yang terlibat antara lain pihak pemohon, termohon dan pihak terkait, sedangkan dokumen hukum dalam sengketa hasil tersebut ialah permohonan dari Pemohon, jawaban dari Termohon keterangan pihak terkait dan keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Urgensi Peran Bawaslu
Kehadiran Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dalam PHPU membuktikan peran pengawas Pemilu menjadi sangat vital dalam momen final penegakkan keadilan Pemilu tersebut. Lembaga yang semula bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dianggap MK sebagai salah satu penentu demokratis tidaknya penyelenggaraan Pemilu di negeri ini. Ditengah merebaknya distrust terhadap penyelenggara Pemilu dewasa ini, Bawaslu bertransformasi menjadi Hakim Pemilu melalui penguatan kewenangan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Selaku institusi semi peradilan yang berwenang memutus perkara terkait pelanggaran administrasi, dan sengketa proses melalui adjudikasi, dalam PHPU Bawaslu diminta memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan serta mampu menunjukkan hasil kerja pengawasan, tindak lanjut temuan dan laporan serta data penanganan pelanggaran Pemilu.

Sengketa hasil di MK menjadi ajang akuntabilitas kinerja Bawaslu kepada peserta pemilu dan masyarakat. Posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan secara tidak langsung menunjukkan dirinya sebagai pihak yang dianggap netral dan tidak berpihak kepada Pemohon maupun Termohon. Walaupun merupakan kesatuan penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kerja independen dan tidak bergantung sama sekali apalagi memihak kepada KPU. Dan memiliki tugas penting memastikan penyelenggaraan demokrasi elektoral sesuai dengan Undang-Undang.

Antisipasi PHPU
Bawaslu sedari awal juga harus mengantisipasi PHPU dengan mempersiapkan laporan pencegahan seperti kegiatan sosialisasi dan surat menyurat kepada Peserta Pemilu, KPU, elemen-elemen masyarakat yaitu lembaga keagamaan, Organisasi Masyarakat Sipil, Media Massa hingga jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholder Pemilu. Upaya diatas bertujuan memberi penegasan dan instruksi agar pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu selalu berdasarkan regulasi yang diatur baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Bawaslu dan PKPU. Kesiapan lainnya yakni formulir hasil Pengawasan yang disertai dengan bukti-bukti hingga tim kuasa Hukum.

Dibandingkan dengan Pihak Terkait yang diberi batasan waktu menyampaikan keterangan dua hari setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Bawaslu justru memiliki waktu yang relatif lebih singkat karena harus mengajukan keterangan ke MK dua hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Karena itu antisipasi terhadap sengketa hasil Pemilu di MK harus dilakukan sedini mungkin atau bahkan sejak awal tahapan Pemilu dilaksanakan melalui konsolidasi berjenjang mulai dari pusat hingga daerah. Aturan tersebut kembali menunjukkan betapa pentingnya Keterangan Bawaslu bagi MK dalam memeriksa sengketa hasil Pileg dan Pilpres.
Bawaslu sendiri dalam Perbawaslu nomor 22 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam PHPU mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dimiliki anggotanya sebagai pemberi Keterangan yakni harus memiliki integritas, netralitas, profesionalitas, soliditas, tidak memiliki konflik kepentingan, memiliki komunikasi yang baik dan kinerja yang baik. Kriteria komunikasi yang baik tidak lepas dari ketentuan pemberian keterangan yakni selain keterangan tertulis, Pengawas Pemilu juga dapat memberi keterangan lisan. Baik keterangan dan bukti yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif Bawaslu tetap mendasari pada fakta pengawasan dan dokumen bukti yang bisa diverifikasi kebenarannya. Penguasaan materi keterangan juga mutlak dimiliki Pengawas Pemilu. Syarat-syarat diatas merupakan komitmen Bawaslu selaku bagian dari rezim Hukum Pemilu yang berorientasi pada keadilan sebagai salah satu parameter utama kualitas sarana kedaulatan rakyat tersebut.

Akuntabilitas Pengawas Pemilu
Mempunyai peran yang cukup esensial dalam PHPU tak pelak membuat Bawaslu menjadi pihak yang patut diperhitungkan bagi Peserta Pemilu sebagai Pemohon dan KPU sebagai Termohon. Dinamika pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran oleh Bawaslu yang sudah berlangsung sejak tahapan awal juga menjadi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berperkara. Betapa krusial peran Bawaslu menjadi tantangan tersendiri dimana kinerja Kelembagaan Pengawas sedang dituntut untuk menyajikan fakta hasil pengawasan yang kemudian dinarasikan dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dalam Keterangan di MK. Narasi maupun narator keterangan Bawaslu dalam persidangan nanti tak hanya menjadi pelengkap regulasi yang sudah diatur tetapi juga menanggung beban etis dimana integritas dan profesionalitas Pengawas diuji dan dipertanggungjawabkan.

Bawaslu yang juga terlahir dari semangat reformasi tidak akan memberikan opini yang tak berdasar melainkan konsistensi fakta pengawasan di lapangan yang kompatibel dengan pokok permohonan yang dimohonkan. Sekalipun bersinergi dengan penyelenggara Pemilu lainnya, Bawaslu menjunjung tinggi independensi dan imparsialitas dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya khususnya dalam Perkara PHPU.

Dalam Perbawaslu nomor 22 tahun 2018 penyusunan Keterangan PHPU harus sesuai dengan pokok permohonan, data hasil pengawasan, putusan rapat Pleno, dokumen dan bukti. Inti keterangan terdiri dari pengantar yang ditujukan ke MK, perihal keterangan Bawaslu, identitas Bawaslu atau kuasa hukumnya, isi keterangan diuraikan secara jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan persidangan yakni pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut temuan dan laporan, keterangan bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan dalam permohonan kemudian terakhir dilaporkan jumlah dan jenis pelanggaran terkait.

Kepercayaan terhadap pengawas Pemilu perlahan juga kian tumbuh dari peserta pemilu yang terlihat dari beberapa Petitum permohonan PHPU yang menginginkan eksistensi Bawaslu guna melakukan pengawasan melekat. Hal ini menandakan harapan akan keberadaan Bawaslu untuk mewujudkan pagelaran Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Posisi hukum Bawaslu dalam PHPU dengan serta merta menjadi forum penting untuk mendemonstrasikan akuntabilitas, transparansi selama proses pengawalan tahapan Pemilu. Meski tahapan Pemilu secara umum sudah usai, Bawaslu tetap memiliki andil penting dalam proses sengketa hasil di MK hingga pelaksanaan putusan MK nantinya. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!