Fraksi Demokrat Ribut Soal Proyek – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Fraksi Demokrat Ribut Soal Proyek

JAWAB.Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam paripurna di Ruang Kelimutu DPRD NTT, Kamis (13/6).

HUMAS SETWAN DPRD NTT

* Tuding Pemprov NTT Geser Anggaran di Luar Aturan
* Jalan Poros Tengah Semau Naik Status Sejak 2017

KUPANG, TIMEX-Rapat paripurna DPRD NTT dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait APBD Provinsi NTT 2019 diwarnai interupsi.

Fraksi Partai Demokrat mempermasalahkan jawaban pemerintah atas pendapat Fraksi Demokrat yang meminta penjelasan tentang adanya dugaan pergeseran anggaran sebesar Rp 60 miliar lebih yang sudah disepakati bersama DPRD.

Anggota Fraksi Demokrat, Leo Lelo, Kardinad Kale Lena dan Ketua Fraksi, Winston ROndo bahkan secara gergantian mengajukan interupsi karena menilai pemerintah tidak memberikan jawaban atau penjelasan sesuai permintaan Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat sebelumnya mempertanyakan alokasi anggaran untuk item pekerjaan jalan provinsi di selatan Sumba Timur yang telah disepakati di Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp 74 miliar lebih. Namun, di dalam APBD berkurang menjadi Rp 46 miliar.

Di sisi lain, pada item pekerjaan jalan segmen Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang justru mengalami kenaikan. Dari Rp 155 miliar lebih yang disepakati, meningkat menjadi Rp 185 miliar lebih.

Data ini berbeda dengan data yang disampaikan Plt Kadis PUPR, Maksi Nenabu saat acara peletakan batu pertama pembangunan jalan tersebut pada 17 Mei 2019 lalu. Menurut Maksi, jalan Bokong-Lelogama yang terbagi dalam empat segmen itu dianggarkan sebesar Rp 175,5 miliar. Namun setelah tender terjadi efisiensi sebesar Rp 9 miliar lebih. Sehingga anggaran yang digunakan hanya Rp 165 miliar lebih.

Tidak sampai di situ. Menurut Fraksi Demokrat, ada item pekerjaan jalan poros tengah di Pulau Semau Kabupaten Kupang dengan dana Rp 10 miliar lebih. Menurut Fraksi Demokrat, pergeseran anggaran tersebut tidak melalui mekanisme yang benar dan bahkan disinyalir siluman.

Winton Rondo menegaskan, APBD sudah dibahas di tingkat komisi, diskusi di Badan Anggaran lalu dibawa untuk konsultasi ke Kemendagri. Hasilnya diteken oleh pimpinan DPRD dalam nota persetujuan. “Ternyata hasil yang disepakati dengan DPRD itu berbeda. Di dalam tata kelola pemerintahan, ini persoalan serius,” kata Winston.

Menurut anggota Komisi V itu, semua pergeseran itu belum pernah dibahas bersama DPRD. Termasuk peningkatan jalan poros tengah Pulau Semau dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

“Kita sudah tanya ke Kemendagri, Divisi Anggaran soal pergeseran anggaran. Dan itu dibolehkan jika perintah UU, darurat, mendesak atau membayar hutang. Karena itu kami tanya apa alasannya dan ini pelanggaran serius,” tandas Winston.

Sementara dalam jawaban pemerintah yang disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dikatakan, pemerintah provinsi NTT baru akan memberikan penjelasan terkait hal tersebut pada sidang perubahan APBD 2019. “Terkait pandangan Fraksi Partai Demokrat bahwa adanya pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2019, akan pemerintah jelaskan pada sidang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang akan datang,” kata Josef.

Fraksi Demokrat pun menggelar konferensi pers untuk menjelaskan sikap mereka terkait jawaban pemerintah tersebut. Secara tegas, Demokrat meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lengkap. Pasalnya, banyak persoalan yang diangkat Fraksi Demokrat, namun hanya isu pergeseran anggaran tersebut yang tidak dijawab.

Data yang dihimpun Timor Express menyebutkan, jalan poros tengah Pulau Semau sudah naik status menjadi jalan provinsi sejak tahun 2017 di masa kepemimpinan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

Hal ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur NTT dengan nomor : 256/KEP/HK/2017 tentang ruas jalan provinsi NTT. Dalam SK yang ditandatangani Frans Lebu Raya tertanggal 2 Oktober 2017 itu disebutkan, jalan Poros Tengah Pulau Semau Kabupaten Kupang sepanjang 50 kilometer dari Haengsisi-Meolao.

Selain itu, sejumlah anggota Komisi IV DPRD NTT yang membidangi infrastruktur mengakui, jalan Poros Pengah Pulau Semau sudah pernah dibahas di Komisi IV bersama mitranya, Dinas PUPR.(cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!