Komisi IV Ingatkan Biro PBJ Hati-hati – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Komisi IV Ingatkan Biro PBJ Hati-hati

RAPAT.Ketua Komisi IV DPRD NTT, David Melo Wadu (tengah) didampingi Wakil Ketua, Agus Lobo dan Sekretaris Komisi, Gabriel Manek saat rapat dengan BPBJ Setda NTT, Jumat (14/6).

HUMAS SETWAN NTT

Ada Proyek Bermasalah

KUPANG, TIMEX-Komisi IV DPRD Provinsi NTT menggelar rapat evaluasi penggunaan APBD tahun 2018 bersama mitranya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda NTT, Jumat (14/6).

Selain evaluasi tahun anggaran 2018, ada pula pembahasan tentang pelaksanaan APBD 2019. Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, Gabriel Manek itu, Komisi IV memberikan peringatan kepada OPD yang dipimpin Sipri Kelen itu untuk lebih hati-hati dalam proses lelang.

“Memang ada kasus itu bukan sepenuhnya tanggung jawab BPBJ. Tapi sejak awal pelelangan itu kan kisa bisa tahu. Misalnya siapa kuasa direkturnya, orang-orangnya siapa. Supaya ke depan kerja benar-benar bertanggungjawab dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita lihat bahwa ada dua bangunan yang mangkrak yang dibawa ke ranah hukum,” kata Anggota Komisi IV, Jefry Unbanunaek.

Hadir pula Ketua Komisi IV, David Melo Wadu dan wakilnya, Agus Lobo serta anggota lainnya, Bonifasius Jebarus. Jefry katakan, meski BPBJ sudah bekerja maksimal, namun harus terus berhati-hati dalam menentukan pemenang tender. ” Supaya lebih hati-hati, lebih selektif. Supaya proyek-proyek jangan lagi mangkrak,” kata Jefry.

David Melo Wadu pada kesempatan itu juga mengingatkan BPBJ untuk bekerja maksimal agar tidak ada lagi paket proyek yang gagal tender. Misalnya di 2018 lalu, sebanyak empat paket proyek yang tidak sempat ditender. Belum lagi paket proyek yang gagal tender.

Sementara Sipri Kelen pada kesempatan itu mengakui, pihaknya sudah bekerja secara baik, namun tidak bisa dipungkiri tetap ada proyek yang bermasalah seperti NTT Fair dan Monumen Pancasila.

“Dengan pengalaman ini (kasus NTT Fair), kami pasti lebih berhati-hati lagi. Kita berpikir ini baik, ternyata belum baik,” kata Sipri.

Salah satu kendala yang dihadapi di OPD tersebut, kaya Sipri adalah keterlambatan penyerahan dokumen dari OPD. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yan ditempatkan di Pokja pun harus terus ditingkatkan. Misalnya harus dipilih oleh OPD dan diserahkankan ke BPBJ untuk diberikan pelatihan satu tahun sebelumnya.

Menurut Sipri, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mencanangkan rencana aksi pemberantasan korupsi di NTT. Dia berharap semua pimpinan OPD lebih cepat menyerahkan dokumen ke BPBJ.

“Kami berusaha semampunya untuk cepat selesai. Awal tahun kami sudah bersurat ke semua pimpinan OPD untuk cepat serahkan ke kami,” bebernya. Sayang, pihaknya mengalami kesulitan karena banyak OPD yang tidak memiliki kepala OPD definitif akibat dari perubahan struktur OPD.(cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!