Yos Rera Beka Masih Penjabat Sekda – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Yos Rera Beka Masih Penjabat Sekda

Sampai Ada Sekda Definitif 

KUPANG, TIMEX – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe, mengaku sampai hari ini Penjabat Sekda Kota Kupang masih dijabat oleh Yos Rera Beka.

“Kalau untuk Penjabat Sekda, saya rasa belum ada pergantian. Sampai sekarang masih dijabat oleh Yos Rera Beka dan sesuai dengan aturan memang jabatan Penjabat Sekda hanya bisa diusul satu kali, tidak bisa lebih,” kata Ade Manafe, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang.

Ade Manafe mengaku ke kantor DPRD Kota Kupang untuk membahas dan membicarakan hasil konsultasinya ke Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, terkait pergantian Penjabat Sekda ini.

Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 2018, menurut Ade Manafe, jelas dituliskan bahwa Penjabat Sekda hanya bisa dijabat oleh satu orang, dan masa jabatannya akan berakhir sampai dilantiknya pejabat definitif.

“Jadi dalam Keppres Nomor 3 tahun 2018 ini juga tidak disebutkan adanya hak prerogatif Gubernur untuk menunjuk lagi siapa yang menggantikan jabatan Penjabat Sekda, karena hanya bisa diusulkan satu kali oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Ade mengaku, dirinya telah mengkosultasikan Keppres Nomor 3 tahun 2018 ini ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, agara Keppres ini tidak ditafsirkan salah.

Pasalnya, dalam aturan juga disebutkan bahwa apabila terjadi kekeliruan dalam penafsiran Keppres ataupun aturan lainnya, maka harus dikonsultasikan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang ditunjuk.

Dia melanjutkan, berdasarkan hasil konsultasinya dengan Kementerian Hukum dan HAM, maka masa jabatan Sekda yang dalam SK Gubernur dituliskan selama tiga bulan.

Maka secara otomatis sampai ada pejabat Sekda definitif, juga disarankan agar klausa kata “tiga bulan” diganti dengan kata “sampai adanya pejabat definitif”.

Karena masalah Penjabat Sekda belum ada kejelasan, dan belum dikonsultasikan ke gubernur, maka sidang pembahasan Badan Anggaran diskors sampai tanggal 1 Juli mendatang.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Kupang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali akan mengkonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, dalam hal ini Gubernur NTT, terkait Surat Keputusan (SK) yang dimiliki Asisten II Setda Kota Kupang,  Elvianus Wairata.

DPRD Kota Kupang kembali mempertanyakan siapa yang sekarang menjabat sebagai Penjabat Sekda Kota Kupang. Apakah masih dijabat oleh Yos Rera Beka atau sudah diganti dengan Elvianus Wairata.

Fakta yang terjadi, sampai berita ini diturunkan, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, belum pernah melantik Elvianus Wairata,  dan jabatan Penjabat Sekda masih dijabat oleh Yos Rera Beka.

Namun karena berbagai isu yang berkembang, bahwa Elvianus Wairata telah mengantongi SK Gubernur NTT, yang mengangkat atau menunjuk dirinya sebagai Penjabat Sekda.

Dinamika tersebut tidak hanya berhenti di situ. Sesuai dengan agenda sidang DPRD Kota Kupang yang masuk dalam tahapan Pembahasan Badan Anggaran (Banggar), maka DPRD menskors sidang sampai adanya kejelasan siapa yang menjabat sebagai Penjabat Sekda.

Pasalnya, memasuki sidang pembahasan Badan Anggaran, Penjabat Sekda berperan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang mana semua yang dibahas harus memiliki keabsahan,  termasuk pejabat yang menjabat.

Pada sidang DPRD, Sabtu (22/6), DPRD bersama pemerintah sepakat untuk menskors sidang sampai Senin (24/6). Juga telah diagendakan agar pimpinan DPRD dan pemerintah mengkonsultasikan persoalan ini di Gubernur NTT.

Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, pimpinan DPRD menskors sidang Badan Anggaran karena sampai sekarang belum ada kejelasan terkait Penjabat Sekda.

Ada dua pendapat atau dua isu yang berkembang, yaitu secara otomatis, Yos Rera Beka melanjutkan masa jabatan Penjabat Sekda sampai adanya pejabat sekda definitif.

Kedua, lanjut Adrianus, ada isu yang berkembang bahwa ada SK Gubernur yang menunjuk Elvianus Wairata sebagai Penjabat Sekda.

“Nah ini mana yang benar, karena posisi atau jabatan Sekda itu berperan sebagai Ketua Tim Anggaran, dan sidang saat ini sampai di Badan Anggaran. Tentunya kami mengharapkan, agar produk rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD 2018 itu dapat diterima secara hukum dan legal,” kata Adrianus.

Yang dikhawatirkan menurut Adrianus adalah ketika sudah selesai pembahasan pertanggungajawaban APBD 2018 antara pemerintah dan DPRD, lalu timbul persoalan bahwa produk yang dihasilkan tidak legal.

Lalu, hasil pertanggungjawaban ini akan dikonsultasikan ke Gubernur NTT, dikhawatirkan hasil pembahasan ini akan ditolak karena masalah Penjabat Sekda ini.

“Jadi Senin jam 10, pimpinan DPRD dan Pemerintah akan bersama-sama ke Gubernur untuk mengkonsultasikan hal ini,” terangnya. (mg25/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!