IMEI Ponsel Tak Terdaftar, Siap-Siap Diblokir – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

IMEI Ponsel Tak Terdaftar, Siap-Siap Diblokir

Pemerintah Godok Aturan Validasi IMEI untuk Redam Ponsel Ilegal

JAKARTA, TIMEX – Peredaran ponsel ilegal (black market) yang umumnya dibanderol lebih murah dari ponsel resmi sebentar lagi tak akan bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Pemerintah tengah menggodok dan segera memfinalisasi aturan validasi nomor international mobile equipment identity (IMEI). Rencananya aturan tersebut akan diberlakukan mulai 17 Agustus mendatang.

Dengan aturan tersebut, ponsel ilegal yang IMEI-nya tak terdaftar di database pemerintah akan diblokir atau tidak dapat mengakses jaringan dari operator Indonesia.

Peraturan tersebut akan diatur oleh tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. Alasan pemerintah ingin segera mengetok aturan yang sudah diinisiasi sejak dua tahun lalu itu tak lain adalah membengkaknya angka impor ponsel ilegal di Indonesia. Di tahun 2017 saja, ada sebanyak 11,4 juta unit ponsel ilegal yang menggempur pasar Indonesia. “Saat ini sedang dikerjakan terus permennya,” ujar Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto, saat dihubungi, kemarin (10/7).

Menurut Janu, dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut, pemerintah akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA). Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator. Target implementasi peraturan itu yaitu pada 17 Agustus 2019. “Momentum di 17 Agustus 2019 akan jadi milestone berupa penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi Pengendalian IMEI menuju pembebasan dari handphone black market,” tambah Janu.

Seperti yang pernah disampaikan pihak Kemenperin, sistem yang dikembangkan untuk kontrol IMEI tersebut berbasis Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS), hasil kerjasama dengan perusahaan Qualcomm. Software open source tersebut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel.

Nantinya pemerintah akan menggandeng semua pemangku kebijakan untuk menghimpun dan mengintegrasikan IMEI dengan sistem operator. Ponsel yang IMEI-nya tak terdaftar akan terblokir dari semua bentuk akses jaringan seperti sms, telepon, dan paket data internet operator. “Jadi memang maksudnya terblokir itu bukan 100 persen mati total ponselnya. Ponsel tetap bisa nyala, mau pakai Wifi bisa. Tapi kalau IMEInya tidak terdaftar maka akan terblokir dari semua sistem operator yang ada di Indonesia,” beber Janu.

Namun mengenai teknis yang lebih detil Janu masih belum dapat memaparkan. Sebab, petunjuk teknis dari aturan itu disebut masih terus dibahas oleh semua stakeholder. Namun pihak Kemenperin berharap agar masyarakat tak resah. Disamping tujuan dasar dari aturan tersebut adalah melindungi industri dan konsumen di dalam negeri, Kemenperin memastikan bahwa masyarakat yang sudah terlanjur membeli atau menggunakan ponsel dari pasar black market sebelum aturan tersebut diketok akan diberi pemutihan.

Pemutihan dalam hal ini adalah nantinya pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk meregistrasikan IMEI ponsel mereka ke database Kemenperin, sehingga ponsel mereka tidak terblokir setelah regulasi diterapkan. Janu juga menjelaskan bahwa halaman pengecekan dan registrasi IMEI tersebut tengah disiapkan. “Masih disiapkan, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengecek IMEI ponsel miliknya,” terangnya.

Sementara itu, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengaku mendukung penuh aturan kontrol IMEI yang akan disahkan pemerintah tersebut. Menurut data APSI, sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal. “Dampaknya akan membuat pertumbuhan industri ponsel lebih sehat. Ponsel black market ini menghindari pajak sehingga negara juga berpotensi kehilangan pemasukan,” ujarnya.

Menurut Hasan, ada sebanyak 45-50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total impor ponsel ilegal bisa mencapai Rp 22,5 Triliun.

Ponsel black market juga cukup deras penjualannya di kanal e-commerce. Menanggapi langkah pemerintah, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengaku siap mematuhi rencana penerapan aturan pemerintah tentang pengendalian database nomor identitas asli ponsel (IMEI) demi mencegah penjualan ponsel dari pasar gelap atau black market (BM) di Tanah Air.

“Anggota-anggota idEA berbadan hukum di Indonesia dan kami tunduk pada regulasi yang berlaku di Indonesia,” ujar Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga.

Bima menjelaskan jika memang terdapat aturan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pihaknya bisa melarang atau memblokir iklan serta penjualan produk ponsel ilegal tersebut. Ketentuan atau prosedur tersebut bisa dilakukan jika brand-principal merek ponsel tersebut mengajukan agar penjualan dan upaya promosi ponsel ilegal itu diblokir.

“Kami sudah memiliki aturan tersebut, dan bisa saja men-takedown (produk ponsel ilegal, red) jika diperlukan,” pungkasnya.

Di lain pihak, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan tim sosialisasi khusus. Sosialisasi pada masyrakat akan dilakukan secara masif. “Masih dimatangkan aturannya dan metode sosialisasi yang paling tepat,” jelasnya.

Yang jelas kata Ismail, identifikasi melalui IMEI memiliki banyak manfaat. Selain perlindungan data pribadi bagi para user, pelayanan publik akan lebih mudah bagi masyarakat yang ponselnya hilang atau dicuri. Dari sisi bisnis, regulasi IMEI akan turut memperbaiki tata niaga penjualan ponsel agar lebih patuh dengan aturan perpajakan. “Utamanya juga memberikan perlindungan buat masyarakat dari ponsel ilegal yang tidak terjamin kualitasnya,” tutup Ismail. (agf/tau/jpg/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!