Pengadilan Tinggi Tolak Upaya Banding Jaksa – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Pengadilan Tinggi Tolak Upaya Banding Jaksa

TERIMA PUTUSAN. Penasihat hukum terdakwa, Novan Erwin Manafe, SH., dan Bildad Torino M.Thonak, SH., menerima surat putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kupang, Rabu (10/7).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Penggelembungan Suara di Pileg 2019 

KUPANG, TIMEX – Pengadilan Tinggi (PT) Kupang telah memutuskan dan menetapkan pengajuan banding yang diajukan pihak Kejaksaan terhadap putusan perkara dugaan pelanggaran Pemilu oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Hal ini tertuang pada putusan Nomor: 74/PID/2019/PT/KPG, dimana mengadili terdakwa Frengky Elkianus Sula, warga Jalan Nuri, Nomor 4, RT 001/004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, dalam kasus pengelembungan suara pada Pemilihan Umum yang berlangsung pada 27 April 2019 lalu.

Terdakwa sebelumnya menerima putusan bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, karena dakwaan yang yang didakwa oleh jaksa tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terhadap putusan bebas tersebut, jaksa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, namun sesuai dengan fakta, majelis Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan untuk memperkuat hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Kuasa hukum terdakwa, Bildad Torino M. Thonak, S.H yang dikonfirmasi Timor Express, mengatakan, pihaknya telah menerima surat putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kupang melalui akta pemberitahuan putusan pengadilan Nomor: 24/Akta Pid/2019/PN.Kpg pada tanggal 10 juni 2019.

Amar putusan tersebut menyatakan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 144/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 25 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut dan membebankan biaya perkara kepada negara.

“Upaya hukum banding ini adalah putusan yang sudah final, tidak ada upaya hukum lain lagi, sehingga putusan ini dengan sendirinya menjadi incrah,” ujar Bildad Thonak.

Sementara, Novan Erwin Manafe, SH., menambahkan sebagai penasihat hukum mewakili terdakwa, dia menyampaikan apresiasi kepada pihak Pengadilan atas putusan bebas yang diterimanya.

Menurutnya, putusan tersebut sudah adil karena terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh jaksa.

Terkait dengan langkah hukum pasca menerima putusan, menurut Novan, pihaknya akan menempuh gugatan ganti rugi terhadap Bawaslu Kota Kupang Cq Sentra Gakumdu Kota Kupang.

“Secepatnya dalam bulan ini juga kami akan melakukan gugatan ganti rugi dari klien kami, karena kasus ini mengakibatkan klien kami mengalami kerugian,” ujar Novan.

Lanjut Novan, sebagai kuasa hukum dari terdakwa, pihaknya segera menyampaikan putusan ini dan berkoordinasi dengan terdakwa dan keluarga.

Sebelumnya, terdakwa Frangky Elkianus Sula didakwa melakukan pengelembungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Terhadap perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadi peningkatan perolehan surat suara atau menguntungkan caleg PKPI atas Anselmus Djobo.

Sesuai dengan formulir C1, Anselmus Djobo tercatat memperoleh suara sebanyak 105 suara, namun setelah dilakukan perhitungan ulang di tingkat PPK perolehann suara tersebut menurun menjadi 73 suara.

Dalam dakwan jaksa menyebutkan terdakwa melakukan pengelembungan suara dengan cara melakukan penghitungan suara sah kepada caleg PKPI yang juga adalah keluarga terdakwa sehingga merugikan dan surat suara mengalami kekurangan surat suara sah untuk caleg lainnya.

Kasus dugaan pengelembungan surat suara tersebut baru diketahui setelah dilakukan perhitungan hasil pemilihan di tingkat PPK di Kecamatan Oebobo.

Lalu dilakukan penyelidikan dan melalui hasil gelar perkara bersama di Sentral Gakkumdu Kota Kupang, terdakwa diduga melakukan tindak pidana, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Kupang Kota.

Dari laporan tersebut penyidik melakukan penyilidikan dan menetapkan Frangky Sula ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa dalam proses pemilihan terdapat indikasi ada pihak-pihak yang sengaja melakukan kecurangan dalam hal membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai (tidak dapat dihitung sebagai suara yang sah), atau menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya suara (perolehan suara) peserta pemilu.

Amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., tersebut menetapkan terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.

“Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang diungkapkan para saksi yang diperiksa, terdakwa tidak sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujar Teddy Windiartono.

Dikatakan, terdakwa yang berperan sebagai anggota KPPS 07 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang tersebut dibebaskan dari seluruh dakwan yang dituntut.

Bukti-bukti yang disita juga dikembalikan kepada pihak KPU seperti formulir C1 dan barang bukti hasil sitaan lainnya.

“Amar putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga kedua belah pihak yang ingin melakukan banding atas putusan tersebut akan diberikan waktu 14 hari setelah amar putusan tersebut dibacakan,” ujar Teddy Windiartono setelah mengetuk palu putusan.

Terdakwa Frangky itu didampinggi penasehat hukumnya, Bildad Torino Tonak, SH., dan Novan Erwin Manafe, SH., serta dihadiri keluarga terdakwa. (mg29/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!