Banyak Fisik Aset Hilang – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Banyak Fisik Aset Hilang

Namun Masih Tercatat

KUPANG, TIMEX – Menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT terkait aset yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, Jeffry Pelt, mengaku akan terselesaikan dalam bulan ini.

Jeffry Pelt sampaikan, untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK,  setiap minggu nya semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rapat bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekda, untuk melihat progress tindaklanjut temuan BPK ini.

“Untuk penataan aset, saat ini kita sementara laksanakan rekonsiliasi untuk menyamakan data, antara  data yang tercatat di masing-masing OPD dan data yang ada di Badan Keuangan, khusus di Bidang Aset dan Akuntansi,” kata Jeffry Pelt saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Rabu (17/7).

Dia menyebutkan, ada aset-aset daerah yang tidak lagi diketahui keberadaannya karena hilang atau musnah.

KBAD sudah meminta ke OPD terkait agar mengajukan permohonan,  sehingga nantinya BKAD dapat memproses agar aset yang sudah tidak ada lagi fisiknya ini dapat dihapuskan.

“Untuk penghapusan asset daerah terutama kendaraan ini memang prosedurnya berbeda. Jadi atas hasil pemeriksaan itu, kami sementara melakukan verifikasi dan ditelusuri berdasarkan hasil temuan BPK itu,” ujarnya.

Menurut Jeffry, banyak terjadi di OPD-OPD, ada kendaraan atau ada fisik barang. Namun dokumennya tidak diketahui keberadaannya lagi, atau ada juga yang dokumennya ada, namun fisiknya tidak atau belum ditemukan. Inilah yang sementara dilakukan penelusuran.

“Jika semua tahapan penelusuran dan verifikasi ini sudah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan, baik itu dihapuskan atau dilengkapi dokumen beserta fisiknya,” terangnya.

Adapula kasus lainnya, lanjut Jeffry, yaitu ada pimpinan yang memiliki kendaraan dinas di OPD A dan tercatat di OPD tersebut kendaraan itu sebagai asset.

Lalu ketika dia dipindahkan ke OPD B, dia membawa serta kendaraannya, lalu dicatat di OPD B tempat dia berpindah tadi, maka tentunya terjadi pendobelan pendataan aset.

“Hal ini akhirnya terkesan kalau kendaraan kita banyak, padahal hanya ada satu kendaraan yang sama yang dicatat di beberapa OPD, karena dibawa oleh pejabat terkait. Inilah yang sementara kami telusuri juga, agar ada kejelasan, kendaraan ini seharusnya ada dimana, agar nantinya kita minta ke OPD, agar jika ada kendaraan yang tidak lagi mendukung tupoksi di OPD tersebut, maka jangan dicatatkan lagi sebagai aset tetapi harus dikeluarkan,” ungkapnya.

Saat ini kata dia, pihaknya sementara melakukan pemilahan terhadap kondisi yang terjadi.

Ada juga persoalan lain, misalnya ada aset tetapi nilai perolehannya tidak diketahui. Ini juga dikelompokan dalam kategori sendiri, dan akan dilaporkan kepada pimpinan atau kepala daerah untuk dapat bekerja sama dengan Aprisal, untuk menghitung nilai saat barang itu diperiksa.

“Tujuan dilakukannya perhitungan oleh Aprisal agar nilainya jelas ketika dimasukan dalam daftar kekayaan daerah, karena di hasil pemeriksaan itu, ada fisik dan dokumennya, namun tidak terdapat nilai perolehan barang itu, sehingga tidak bisa dicatat. Ini kita kelompokan sendiri, untuk menggunakan Aprisal melakukan perhitungan atas nilai aset, agar nantinya dapat dicatatkan secara jelas bahwa asset ini nilai sekian,” kata dia.

Jeffry melanjutkan, inilah beberapa kondisi yang terjadi dan menjadi temuan BPK terhadap aset. Contohnya juga seperti kendaraan-kendaraan lama, yang ada tahun 1990an, memang datanya ada, namun secara fisik kendaraannya sudah tidak ada lagi.

Jadi kata dia, BKAD mengelompokan semua masalah ini, diidentifikasi lalu akan diambil langkah untuk penyelesaian atas aset ini.

Sementara untuk temuan yang harus atau menjadi kewajiban OPD, untuk disetor ke kas daerah, dan menjadi tugas Inspektorat untuk mengawasi dan menindaklanjutinya agar dapat disetor kembali ke kas daerah.

“Memang ada beberapa yang sudah menunjukan progres yang baik, juga melalui rapat yang dilakukan, semua OPD telah menindaklanjutinya, juga diminta agar jika sudah disetor kembali ke kas daerah, maka buktinya dikirimkan ke Inspektorat dan ke BKAD, agar BKAD juga dapat menghitung progresnya,” kata Jeffry. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!