Pemkab Tak Cairkan Rp 13,5 Miliar – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Pemkab Tak Cairkan Rp 13,5 Miliar

Dugaan Korupsi PDAM Kupang

Mantan Dirut Pernah Protes TPAD 

KUPANG, TIMEX – Pihak Kejati NTT melalui Bidang Intelijen terus mendalami perkara dugaan korupsi pada PDAM Kabupaten Kupang.

Penyelidikan terkait pekerjaan sambungan baru di Perumahan Avian Jaya Alak, pembayaran gaji 13, pembayaran jasa produksi dan penyertaan modal.

Terkait kasus ini, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Kupang, Johanis Ottemoesoe, angkat bicara.

Johanis Ottemoesoe kepada Timor Express, Selasa (16/7), mengatakan sejak masa kepemimpinannya terdapat kebijakan untuk gaji 13 sebagai pengganti jasa produksi pada tahun 2017 dan PDAM saat itu mengalami keuntungan sebesar Rp 1 miliar lebih.

Terhadap keuntungan tersebut, menurut dia, sesuai dengan aturan dilakukan pembagian sebesar 30 persen untuk jasa produksi dan untuk gaji pegawai PDAM setiap tahun menerima sebanyak 14 kali dengan rincian gaji pokok, tunjangan hari raya (THR) dan gaji produksi.

Maka terhadap keuntungan Rp 1 miliar lebih tersebut, diambil kurang lebih Rp 300 juta dan dibagi kepada 200 lebih pegawai.
Namun Rp 300 juta lebih tersebut kurang dari satu kali gaji pegawai, sehingga Johanis Ottemoesoe mengaku mengadopsi kebijakan dari PDAM SoE sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 Pasal 37 yang mengatur tentang pengajian karyawan PDAM dibolehkan menggunakan sistem pembayaran gaji PNS.

“Maka sebagai Dirut definitif saya mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang ada sehingga dibayarlah gaji 13,” sebut dia.

Ditambahkan pada tahun 2018, PDAM Kupang mengalami keuntungan kurang lebih Rp 5 miliar, namun penjabat sementara tidak lagi melakukan pembayaran gaji 13, padahal sebenarnya hanya membayar jasa produksi. “Ini yang menjadi persoalan dan dilaporkan,” imbuhnya.

Lanjut Johanis, terkait dengan penyertaan modal Rp 20 miliar, pada tahun 2014 PDAM Kupang baru menerima anggaran sebesar Rp 5 miliar dan pada tahun 2015 ditambahkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar, sehingga total anggaran yang diterima sebesar Rp 6,5 miliar. Sedangkan sisa anggaran Rp 13,5 miliar tidak dicairkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

“Saat itu saya melakukan protes kepada tim TPAD melalui Sekda karena sesuai dengan aturan, anggaran penyertaan dari Pusat tidak bisa dialihkan. Sementara anggaran penyertaan modal dialihkan oleh Pemda dan saat rapat dengar pendapat dengan DPRD dua kali namun Sekda Hendrik Paut saat itu tidak hadir dan yang diwakili Anton Suriasa selaku Kepala BPKD Kabupaten Kupang,” ungkapnya.

Johanis Ottemoesoe melanjutkan, terkait kasus dugaan korupsi ini, dirinya sebagai mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang mengharapkan pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah daerah yang saat itu dikelola oleh Sekda Kabupaten Kupang, Hendrik Paut dan Anton Suriasa selaku mantan Ketua BPKD yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.

“Kami saat itu belum menerima semua anggaran penyertaan modal dan proses peralihan anggaran tersebut pun kami tidak dilibatkan,” tegas Johanis yang mengaku akan memenuhi panggilan pihak Kejati NTT.
Sedangkan untuk proses pemasangan jaringan baru di CV.

Avian Jaya, menurut Johanis, dikerjakan saat dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PDAM, sehingga dia mengaku tidak mengikuti lagi proses pemasangannya.

“Proses pengajuan awal yang saya ketahui hanya 26, tapi proses pekerjaannya saya sudah tidak menjabat lagi.

Namun dengan pemasangan yang jumlahnya di atas 100 harus dibangun reservoar agar tidak mengganggu pelanggan lain,” jelasnya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi di PDAM Kabupaten Kupang. “Ya, masih penyelidikan jadi untuk sementara kami belum bisa menjelaskan lebih jauh,” singkat Abdul Hakim.

Informasi lain yang dihimpun Timor Express di lingkungan Kejati NTT, menyebutkan penyelidikan perkara ini sudah dilakukan Bidang Intelijen selama sebulan terakhir. Dan sudah ada belasan saksi yang diperiksa dari manajemen PDAM Kabupaten Kupang dan sejumlah pihak terkait lainnya. (mg29/joo/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!