Empat Capim KPK Gugur – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Empat Capim KPK Gugur

Hasil Uji Kompetensi Diumumkan 25 Juli

JAKARTA, TIMEX – Tahapan uji kompetensi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tuntas dilakukan kemarin (18/7). Meski hasilnya belum diketahui, empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan tersebut.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnarsih mengatakan, empat capim tersebut gugur dengan berbagai alasan. Dua orang menyatakan tidak hadir tanpa keterangan, satu orang mengundurkan diri, dan satu orang terlambat hadir ke lokasi melampaui batas maksimal toleransi. “Toleransinya 30 menit,” ujarnya di lokasi.

Yanti tidak merinci semua nama-nama capim yang gugur. Dia hanya menyebut salah satu, yakni Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Jawa Barat Brigjen Akhmad Wiyagus yang menyatakan mengundurkan diri.

Dalam tes tahap kedua itu, 188 capim KPK yang mengikuti diminta untuk melaksanakan dua jenis ujian. Pertama, adalah tes kompetensi dengan menjawab 70 pertanyaan pilihan ganda terkait tugas pokok dan fungsi KPK, serta persoalan korupsi di Indonesia. Kedua, para capim diminta untuk membuat makalah terkait ide pemberantasan, pencegahan, serta problematika korupsi di Indonesia. Kedua tes itu dilaksanakan secara maraton dari pukul 08.00-13.00 WIB. “Jadi, kita ingin menggali dari mereka sejauh mana mereka memahami permasalahan korupsi di Indonesia,” imbuh Yenti. Anggota Pansel Capim KPK Al Araf menambahkan, hasil uji kompetensi kemarin akan diumumkan pada 25 Juli pekan depan. Nantinya, nama-nama yang lolos akan melanjutkan dengan tes tahap tiga berupa psikotes.

Terkait berapa nama yang ditargetkan masuk ke tahap psikotes, pansel tidak mematok jumlah tertentu. Sebab bergantung pada hasil uji kompetensi yang diikuti para capim. “Dilihat dari ukuran nilai, jadi tidak ditarget berapa jumlahnya,” ujarnya. Salah seorang capim, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli mengaku berhasil menjawab 70 pertanyaan dan membuat makalah yang diminta.

Terkait kesulitannya, mantan Deputi Penindakan KPK itu menilai relatif. “Kalau bicara sulit, itu ya semuanya mengalami,” ujarnya. Disinggung soal sejauh mana peluangnya lolos sebagai pimpinan KPK, Firli enggan sesumbar. Dia hanya mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin. “Selebihnya Tuhan yang menentukan,” imbuhnya.

Sementara itu, capim dari incumbent Basaria Panjaitan mengaku tidak mengalami kesulitan yang berarti. Mengingat dirinya sudah pernah mengikuti proses tersebut lima tahun lalu. Baik pertanyaan maupun makalah yang dibuat tidak banyak berubah. Perbedaan hanya dirasakan pada medium yang digunakan. “Kalau tahun lalu kita harus tulis ya, tangannya sampai pegel. Sekarang harus diketik, harus 11 jari lagi, ngetiknya jadi lambat,” ujarnya. Perempuan pertama yang mencapai pangkat jenderal bintang dua itu mengaku optimistis bisa kembali melenggang ke KPK.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian dari pansel, apakah hasil seleksi capim KPK akan diserahkan ke DPR periode sekarang atau DPR yang baru nanti. Sebab, masa jabatan DPR sekarang akan berakhir pada 30 September 2019. “Karena DPR yang baru akan dilantik pada 1 Oktober 2019,” tuturnya dalam acara diskusi di Media Center DPR RI kemarin.

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, dirinya lebih setuju jika hasil seleksi capim KPK diserahkan kepada DPR periode sekarang. Karena pihaknya lah yang selama ini mengawal KPK, mengetahui kondisi komisi antirasuah itu, dan seperti apa pemimpin KPK yang dibutuhkan.

Menurut Trimedya, hasil fit and proper test capim KPK nanti akan menjadi kado dari Komisi III DPR RI periode 2014-2019. Jadi, pansel bisa mempertimbangkan untuk menuntaskan seleksi dan menyerahkan hasilnya kepada Komisi III. Dia meminta awal September hasil seleksi sudah diserahkan ke dewan.

Dia berharap pansel memilih orang-orang yang berkualitas. Selain mempunyai kemampuan keilmuan sesuai dengan bidangnya, pimpinan KPK juga harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan KPK, menjadi  konduktor yang baik, sehingga tidak ada lagi persoalan di antara penyidik. “Misalnya  ada klik penyidik independen dengan penyidik polri. Nanti tidak ada lagi klik seperti itu,” ucap dia. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menambahkan, susunan pimpinan KPK yang sekarang terindikasi melanggar undang-undang. Menurut dia, Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa komisioner KPK terdiri dari lima orang. Mereka harus ada unsur penuntut umum dan penyidik.

Pimpinan yang sekarang hanya ada dari unsur penyidik, dari unsur penuntut umum tidak ada. Berati hal itu melanggar undang-undang. Persoalan itu harus dipahami oleh pansel capim KPK. “Jangan sampai terjadi lagi,” papar dia saat menjadi narasumber pada acara diskusi di Media Center DPR RI kemarin.

Antasari menegaskan bahwa pimpinan KPK harus lebih pintar daripada anak buahnya. Apakah dia dari unsur penyidik atau pun penuntut umum. Sebab, sebelum perkara dibawa ke pengadilan narus terlebih dahulu dipaparkan dengan pimpinan. Jika pimpinan tidak pintar dan tidak bisa merespon paparan itu, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi.

Direktur Indonesia Round Table (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyampaikan bahwa pansel capim KPK juga harus lebih terbuka. Sejauh ini, dia menilai pansel masih kurang terbuka. “Pansel harus terbuka dan mendorong publik memberikan masukan,” kata dia. Menurut Erwin, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pansel. Sebab, bukan tidak mungkin mereka luput ketika menyisir rekam jejak para capim.

Selain itu, keterbukaan juga penting untuk menunjukan transparasi. Apalagi sejak pansel dibentuk dan memulai seleksi, tidak sedikit kritik disampaikan oleh masyarakat. Termasuk di antaranya dari organisasi non pemerintah yang concern mengawal isu pemberantasan korupsi. “Kami masih lihat beberapa orang yang punya potensi masalah ke depan masih lolos (seleksi administrasi) juga,” imbuhnya.

Dengan masukan dari masyarakat, Erwin yakin pansel bisa dapat banyak masukan. Khususnya yang terkait dengan rekam jejak para calon. Posko pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Koalisi Kawal Capim KPK, lanjut Erwin adalah salah satu alternatif jalur masukan yang bisa diterima oleh pansel. “Ketika pansel tidak berjalan dengan mulus menggaet informasi dari publik,” kata dia. (far/lum/syn/jpg/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!