Hak Disepelekan, Masyarakat Tertindas – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Hak Disepelekan, Masyarakat Tertindas

DEMO. Masyarakat Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur saat menggelar aksi demo di gedung DPRD NTT, Kamis (18/7).

ORANIS HERMAN/TIMEX

Aksi Demo Masyarakat Nunkurus

KUPANG, TIMEX – Janji Forum Relawan Jokowi NTT untuk menemui DPRD NTT, ditepati. Bersama masyarakat Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, Forum Relawan Jokowi NTT menggelar aksi demo menuntut penyelesaian okupasi tanah milik masyarakat di Desa Nunkurus.

Forum Relawan Jokowi NTT yang tergabung didalamnya DPD Seknas Jokowi NTT, DPD Jenggala Center NTT, Poros Jokowi NTT dan Rumah Jokowi DPD NTT mendampingi masyarakat Desa Nunkurus mengelar aksi demonstrasi, Kamis (18/7).

Salah satu orator, Albertus Vinsensius dalam orasinya mengatakan, ada oknum bermain mengatasnamakan produk nasional kemudian menindas masyarakat. Hak masyarakat disepelekan dan masyarakat tertindas di tanah mereka. Karena itu, pemerintah dan DPRD harus berpihak kepada masyarakat.

“Forum Relawan Jokowi NTT dengan masyarakat Desa Nunkurus hadir untuk menyampaikan bahwa kapital mengambil alih hak masyarakat melalui investasi bodong. Ada pencaplokan tanah hak ulayat masyarakat Nunkurus. Tanah masyarakat diambil oknum-oknum kapital untuk mendapat keuntungan,” ujarnya.

Orator lainnya, Hildebertus Selly mengatakan, pemerintah telah mencabut HGU PT Panggung Guna Gandasemesta, tapi sayangnya pencabutan HGU bukannya permasalahan selesai, tapi muncul permasalahan lain di Desa Nunkurus. HGU dicabut, tanah tersebut bukan diserahkan ke rakyat, tetapi muncul pemilik tanah baru yang diberikan oknum-oknum tertentu.

“Atas nama swasembada garam, oknum-oknum tertentu memainkan hak rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tanah mereka diberikan kepada pemilik tanah baru,” katanya.

Forum Relawan Jokowi NTT dan masyarakat Desa Nunkurus diterima Jhon E Parera di pelataran gedung DPRD NTT. Setelah berdialog beberapa lama, Forum Relawan Jokowi NTT dan utusan masyarakat diterima di ruang Komisi I untuk berdialog.

Dialog dipandu anggota komisi I, Yunus Naisunis didampingi Jhon Parera dan Umbu Hiya Amataki.

Saat menerima Forum Relawan Jokowi NTT dan masyarakat Nunkurus, Yunus Naisunis mengaku, ketua komisi I dan beberapa anggota sementara bertugas di luar daerah, sehingga tidak bisa berdialog dengan massa. Namun, Yunus berjanji, sepulangnya ketua komisi, dirinya akan melaporkan dan sesegera mungkin menjadwalkan rapat lengkap komisi bersama BPN Provinsi NTT serta Forum Relawan Jokowi NTT dan perwakilan masyarakat untuk membahas mengenai okupasi lahan masyarakat Nunkurus.

Dalam dialog, Ketua DPD Jenggala Center NTT, John Ricardo menjelaskan, kehadiran Presiden Joko Widodo memberikan makna dan senyuman bagi rakyat. “Kami tidak bisa lagi berharap kepada DPRD Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang,” ujarnya.

Diceritakan, 1 September 2018 lalu, Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Desa Nunkurus dan Desa Bipolo serta Kelurahan Babau dan Kelurahan Merdeka mendatangi DPRD Provinsi NTT. Setelah berbagai proses yang dilakukan Gubernur NTT, akhirnya HGU PT Panggung Guna Gandasemesta dibatalkan oleh pemerintah.

Dikatakan, sejarah tanah ketika proses dari ulayat ke HGU melalui proses intimidasi yang luar biasa. Rakyat diberikan kertas kosong untuk dibubuhi cap jempol. Terakhir baru diketahui itu proses pelimpahan tanah. Rakyat diintimidasi pada saat itu oleh oknum aparat keamanan untuk tanah itu diberikan kepada pemerintah.

“Saat itu pak gubernur cukup punya data yang kuat untuk melihat bahwa sebenarnya tanah ini dicaplok pemerintah pada saat itu. Akhirnya HGU dibatalkan dengan asumsi, proses terjadinya HGU dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah HGU dicabut rakyat bergembira. Dalam perspektif kami bahwa masyarakat diberikan kewenangan dikembalikan haknya setelah itu masyarakat Kabupaten Kupang silakan menggunakan tanah itu,” ujarnya.

John menjelaskan, di Desa Bipolo dan Kelurahan Merdeka, rakyat diberikan kesempatan sebagai pemilik tanah untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan yang masuk ke tempat itu. “Untuk bapak-bapak ketahui, masyarakat Kabupaten Kupang tidak pernah menolak investor. Karena mereka sadar benar pemerintahan Jokowi membutuhkan swasembada garam,” tegasnya.

Dijelaskan, kondisi yang terjadi di Desa Bipolo dan Kelurahan Merdeka, tidak terjadi di Desa Nunkurus. Ketika HGU dibatalkan, harusnya setelah dikembalikan ke pemerintah, pemerintah memberikan tanah itu kepada mereka yang punya hak atas tanah. “Yang terjadi, ternyata HGU dibatalkan, tanah ini diberikan kepada orang-orang baru yang bukan pemilik tanah. Tanah sawah rakyat, dikapling dan diukur untuk kepentingan pemilik tanah yang tidak tahu dari mana asalnya,” katanya.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPD Seknas Jokowi NTT, Rudy Tokan, Ketua DPD Jenggala Center NTT, John Ricardo, Ketua Poros Jokowi NTT, FN Sambi Dede dan Ketua Rumah Jokowi DPD NTT, Hildebertus Selly. (ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!