Ungkap Kerugian Negara – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Ungkap Kerugian Negara

MANGKRAKNYA empat bangunan gedung kantor di Kabupaten TTU yakni, gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta kantor Dinas Kesehatan, diduga kuat beraroma korupsi.

Meski demikian, hingga kini belum ada lembaga penegak hukum baik itu pihak kepolisian maupun kejaksaan melakukan penyelidikan untuk mengungkap adanya kerugian negara yang disebabkan oleh mangkraknya keempat gedung kantor tersebut.

Informasi yang berhasil dirampung Timor Express menyebutkan, empat gedung kantor yang mangkrak tersebut diduga kuat dikerjakan oleh oknum anggota polisi dan oknum anggota kejaksaan. Keempat gedung kantor tersebut merupakan kue APBD II Kabupaten yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait menyebut mangkraknya empat bangunan gedung kantor di Kabupaten TTU yakni, gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta kantor Dinas Kesehatan, diduga kuat beraroma korupsi.

Pasalnya, kontraktor pelaksana yang memenangkan tender untuk mengerjakan bangunan gedung kantor tersebut tidak memiliki kualifikasi yang baik. Bahkan, dukungan peralatan yang digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan tidak memadai, sehingga hasilnya sangat memprihatinkan.

“Kontraktor yang diloloskan untuk mengerjakan proyek gedung kantor itu secara administrasi tidak memenuhi kualifikasi. Bahkan, dukungan peralatan pun tidak memadai, namun dipaksakan untuk mengerjakan proyek tersebut,” tuturnya.

Menurut Viktor, target dari setiap proyek pembangunan itu tentunya harus bermanfaat. Namun yang terjadi pada proyek pembangunan empat gedung kantor itu, konsultan pengawas maupun PPK dinilai tidak memiliki fungsi sama sekali. Pasalnya, hingga bangunan gedung itu mangkrak, fisik pekerjaan tidak mencapai 30 persen.

Ia menambahkan, mangkraknya keempat gedung kantor tersebut menunjukkan buruknya perencanaan dan skala prioritas pembangunan di Kabuapten TTU. Bahkan, pembangunan empat gedung kantor pemerintah itu dibiarkan terbengkalai hingga dua sampai tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keempat gedung kantor dipaksakan untuk menghabiskan anggaran tanpa memikirkan manfaatnya.

“Keempat gedung kantor ini sangat urgen dan penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama pelayanan kepada masyarakat. Namun ternyata proyek tersebut tidak bermanfaat. Padahal anggaran untuk pembangunan keempat gedung kantor itu miliaran rupiah,” jelasnya.

Kendati demikian, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas adanya kerugian negara yang timbul akibat bangunan keempat gedung kantor tersebut. Apabila aparat penegak hukum memilih diam, maka dugaan proyek tersebut dikerjakan oleh aparat penegak hukum benar adanya.

Selain itu, kuasa pengguna anggaran dari keempat gedung yang mangkrak itu pun harus bertanggung jawab secara hukum. Terutama menyampaikan kepada publik terkait penyebab mangkraknya pembangunan keempat gedung kantor tersebut.

“Pemilik proyek harus bertanggung jawab. Itu bukan sekadar pertanggungjawaban administrasi saja, namun harus bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.

Terpisah, Kapolres TTU, AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto belum berhasil dikonfirmasi Timor Express hingga berita ini diturunkan. Sedangkan, Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Bambang Sunardi pun belum berhasil dikonfirmasi. (mg26/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!