APBD TTS 2020 Teracam Minus – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

APBD TTS 2020 Teracam Minus

Lima Fraksi Tolak Bahas Ranperda

SOE, TIMEX – APBD Kabupaten TTS tahun anggaran 2020 terancam minus. Sebab, lima fraksi di DPRD TTS menolak pembahasan dua ranperda. Yakni ranperda kawasan bebas rokok dan ranperda penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapen Perda) DPRD TTS, Ruba Banunaek kepada Timor Express, di gedung DPRD TTS, Jumat (19/7) menjelaskan, lima fraksi yang menolak pembahasan dua ranperda itu yakni Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKPI dan Fraksi Partai Hanura.

Mayoritas lima fraksi menolak pembahasan dua ranperda itu dengan alasan tidak cukup waktu. Alasan lima fraksi itu dinilai tidak mendasar, dikarenakan semua tahapan pembentukan dua ranperda telah dilaksanakan, sehingga tersisa tahapan pembahasan pada tingkat paripurna dan dibawa ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan registrasi. Alasan dari lima fraksi menolak membahas dan menetapkan dua ranperda dipandang sebagai ketidak konsistenan lima fraksi di DPRD TTS, terhadap agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD TTS, karena dalam penjadwalan agenda terdapat utusan anggota fraksi pada Banmus. Sehingga, jika lima fraksi ingin menolak pembahasan dan penetapan dua ranperda itu, maka menolak pada tingkat Banmus.

Alasan yang dinilai tidak substansial adalah Fraksi Partai Nasdem, karena Fraksi Partai Nasdem menolak untuk paripurnakan dua ranperda itu dengan mengacu pada Permedagri Nomor 53/2011 tentang pembentukan perda harus disampaikan ke DPRD. Padahal, Pemendagri itu telah dihapus dan diganti dengan Permendagri Nomor 80/2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Alasan lain adalah dua ranperda itu belum masuk pada program pembentukan peraturan daerah Kabupaten TTS. Padahal, dua ranperda itu telah dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten TTS dengan Nomor 21/2019 dan dibuktikan dengan adanya keputusan DPRD TTS yang ditandatangani Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa yang juga adalah anggota Fraksi Partai Nasdem.

“Jadi alasan-alasan yang disampaikan oleh lima fraksi yang menolak untuk paripurnakan dua ranperda itu, saya rasa tidak masuk akal. Karena alasan yang disampaikan sesungguhnya sudah dilakukan. Kalau alasan waktu, saya rasa waktu yang ada sangat cukup. Kalau dua ranperda itu tidak ditetapkan, maka yang rugi adalah masyarakat karena tentu dana DAK yang seharusnya dapat Rp 15 miliar dari cukai rokok dan tambahan 20 persen dari DAK, nilainya bisa sampai ratusan miliar, Kabupaten TTS tidak dapat dan itu masyarakat sangat dirugikan,” ujar Ruba.

Jika hal itu terjadi, maka lima fraksi yang menolak paripurna yang paling bertanggung jawab, karena dengan tidak ditetapkannya dua ranperda itu, mencekal anggaran APBN masuk ke Kabupaten TTS untuk digunakan Pemkab TTS untuk membangun masyarakat. Selain itu, jika dua ranperda itu benar-benar ditolak, maka salah satu fungsi DPRD yakni fungsi legislasi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Sebab, tahun 2019 ditetapkan delapan ranperda hanya mampu menghasilkan satu perda yakni Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati TTS.

“Itupun karena pergantian kepala daerah. Seandainya kalau tidak ada pergantian kepala daerah, maka tahun 2019 DPRD TTS tidak menghasilkan perda. Padahal, salah satu pencapaian kinerja DPRD adalah menetapkan perda,” katanya.

Sementara, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun mengaku kecewa dengan penolakan lima fraksi di DPRD TTS untuk paripurnakan dua ranperda itu. Karena dengan ditolaknya paripurna dua ranperda, maka telah mencekal anggaran ratusan miliar dari APBN yang hendak masuk di Kabupaten TTS.

Jika demikian, maka tentu akan menghambat pembangunan di Kabupaten TTS. Meski demikian, saat ini ia meminta Sekda TTS untuk mempelajari regulasi kemudian pihaknya mengambil sikap. Selain itu, dengan ditolaknya paripurna dua ranperda oleh lima fraksi di DPRD TTS akan disampaikan kepada pemerintah provinsi guna mendapat petunjuk.

“Jelas kalau uang Rp 15 miliar dan tambahan 20 persen dari DAK itu sangat besar. Jika itu kita tidak dapat, maka rakyat yang sangat dirugikan,” papar Egusem. (yop/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!