Polda Periksa Hadmen Puri – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Polda Periksa Hadmen Puri

BERI KETERANGAN. Samuel Haning diapit oleh Marthen Dillak (kiri) dan Simson Lasi (kanan) saat memberikan keterangan pers di Celebes Cafe & Resto, Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sabtu (20/7).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan oleh Linda Liudianto

KUPANG, TIMEX – Kuasa hukum tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair, Hadmen Puri selaku Direktur PT Cipta Eka Puri melaporkan Linda Liudianto, salah satu tersangka dugaan korupsi proyek NTT Fair ke Polda NTT atas dugaan pemalsuan tanda tangan.

Laporan dugaan pemalsuan dokumen dalam proyek pembangunan gedung NTT Fair diterima Brigpol Joao Vrengqi Talan, Banum I SPKT Polda NTT dengan Nomor: LP/B/214/VI/RES.19/2019/SPKT tertanggal 19 Juni 2019.

Samuel Haning, S.H, M.H, selaku ketua tim kuasa hukum Hadmen Puri, saat mengelar konferensi pers di Celebes Cafe & Resto, Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sabtu (20/7), menjelaskan laporan tersebut dilaporkan dan sementara ditangani pihak Polda.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pihak Polda NTT atas kerjanya yang langsung memeriksa klien kami dan sudah berupaya menindaklanjuti laporan ini,” ujar Samuel Haning.

Sam Haning yang didampinggi oleh Marthen Dillak, S.H dan Simson Lasi, S.H, M.H., menuturkan bahwa awalnya ketika mereka meminta kepada penyidik Kejaksaan Tinggi NTT untuk melakukan konfrontir antara Linda Liudianto dengan PPK Dona Febiola Toh, dan terkuak pengakuan dari Dona Febiola Toh.

Dijelaskan, sebanyak 11 dokumen yang diduga dimanipulasi karena kliennya tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada dokumen yang menjadi temuan dugaan korupsi.

“Jadi ketika dikonfrontir oleh jaksa maka ada pengakuan. Sebanyak 11 dokumen yang dipalsukan oleh Linda Liudianto,” kata Marthen Dillak yang dibenarkan Sam Haning.

Pemalsuan tanda tangan pada 11 dokumen, diantaranya surat perintah mulai pekerjaan, jaminan pekerjaan proyek, jaminan uang muka, garansi bank, jaminanan pemeliharaan, pencairan uang muka, pencairan termin I-III, pencairan uang Rp 1,7 miliar tanpa cek, direktur belum memberikan faktur pajak setiap pencairan.

Simson Lasi menjelaskan, terkait dana Rp 12 miliar tersebut, sebenarnya merupakan pencairan tahap ketiga dana proyek diblokir Bank NTT.

“Dana ini awalnya di rekening BNI 46 di Tangerang, namun dalam perjalanan secara diam-diam Linda merubah dan memindahkan rekening perusahaan ke Bank NTT. Ini atas permintaan Bank NTT untuk bisa mengajukan pinjaman,” ungkap Simson.

Simson juga menegaskan bahwa tidak ada anggaran Rp 12 miliar di rekening bank kliennya.

Ia melanjutkan, dana yang diblokir di Bank NTT itu kemudian dicairkan oleh PPK Dona Febiola Toh. Pencairan dana blokir ini dilakukan Linda, setelah menjaminkan 2 unit ekskavator milik nya.

Atas jaminan dua eksavator itu, baru lah Dona memberikan surat ke Bank NTT untuk membuka blokir dan Linda mengambil Rp 1,7 miliar dan sisa Rp 12 miliar lebih disimpan nomor rekening pribdi Linda Liudianto.

Ditambahkan, dalam rekening koran terkait proyek NTT Fair tidak tercantum dana Rp 12 miliar tersebut.

“Kalau uang Rp 527.800.000 di klien kami itu sebagai fee untuk perusahaan karena pinjam bendera perusaahan nya,” sebut dia.

Namun dalam perjalanan, ada permintaan ke kliennya agar komitmen fee dinaikan 1 persen lagi dari kesepakatan sebelumnya sebesar 5

persen. Fee 6 persen ini disebutkan akan diserahkan ke ‘orang atas’.

“Jadi ibu Yuli sampaikan ke klien kami agar sampaikan ke ibu Linda bahwa ‘orang atas’ minta naikan fee satu persen lagi. Awalnya fee perusahaan 2,5 kemudian naik 3 persen dan 1 persen, sehingga akhirnya menjadi 6 persen,” beber dia.

Sehingga total dana yang masuk Rp 590.500.000, dan karena sesuai komitmen dikirim lagi Rp 60.700.000 melalui rekening

anak buah,” paparnya. (mg29/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!