APBD untuk Kesehatan Belum Terserap Optimal – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

APBD untuk Kesehatan Belum Terserap Optimal

JAKARTA, TIMEX – Pasca penonaktifkan 5.227.852 peserta penerima bantuan iuran (BPI), masih ada persoalan lain. Kementerian Sosial yang melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus memastikan mereka yang menggantikan memang pantas menerima dan tidak ada kesalahan administrasi. Jika tidak, maka risikonya adalah menghamburkan uang negara.

Setiap bulan, Kemensos selalu melakukan update data penerima PBI. Update ke tujuh ini merupakan yang terbesar dibanding bulan-bulan sebelumnya. “Prevalidasi jalan terus. Kemensos ini hati-hati,” ungkap Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu kemarin (1/7).

Dia menyatakan bahwa mereka yang dinonaktifkan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah keluar dari DTKS. Artinya mereka sudah dianggap mampu. Alasan lainnya adalah NIK tidak jelas dan tidak pernah mengakses layanan kesehatan. Ada sekitar 4,5 juta peserta PBI yang dinonaktifkan karena NIKnya tidak jelas.

Jika dihitung, setiap bulan pemerintah memberikan iuran Rp 120.240.596.000 kepada 5.227.852 peserta. Iuran PBI dibayarkan dimuka oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Jika ada peserta PBI yang didaftakan ternyata tidak beridentitas dengan jelas, maka ada peluang uang negara dibuang sia-sia.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf saat dikonfirmasi Jawa Pos menyatakan bahwa seluruh dana yang dibayarkan pemerintah telah disalurkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan posnya. “Biaya kapitasi kan tetap dibayarkan,” tuturnya. Kapitasi merupakan pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasar jumlah peserta terdaftar. Meskipun peserta yang terdaftar ternyata memiliki NIK yang tidak jelas.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa keberadaan peserta PBI ini harus betul-betul diawasi. Alasannya iuran dibayarkan di awal, sehingga harus dipastikan ada yang menggunakan iuran tersebut. Jika tidak maka, jaminan kesehatan yang seharusnya bisa digunakan oleh mereka yang betul membutuhkan malah diberikan pada peserta yang tidak beridentitas jelas. Sehingga jaminan itu tidak bermanfaat.

Masalah lainnya adalah sosialisasi. Timboel menyatakan bahwa pemanfaatan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) golongan PBI lebih rendah dari pada jenis peserta lainnya. Dia mengkhawatirkan bahwa hal itu ada kaitannya dnegan tidak adanya informasi yang diterima oleh peserta. Dengan kata lain peserta tidak tahu kalau dirinya dijamin oleh negara untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Plh Kepala Pusat Data dan Informasi Adhi Karyono menyatakan bahwa warga yang masuk DTKS pasti menjadi peserta PBI. “Peserta baru dikasih tahu (menjadi peserta PBI), ketika masuk DTKS,” ujarnya kemarin. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pun diberitugas untuk menginformasi hal ini.

Sementara itu mereka yang sudah dinonaktifkan dirasa tak perlu diberi tahu. Menurut Adhi, alasannya adalah mereka tidak memiliki identitas yang jelas.

Di sisi lain, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui usulan agar BPJS didesentralisasi. Agar rentang kendalinya lebih pendek. Pengawasannya bisa oleh gubernur dan Bupati/Wali Kota. Bila itu diwujudkan, maka otomatis anggaran juga akan mengikuti sistem desentralisasi tersebut. Teknisnya masih akan dikaji lebih lanjut.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti rencana sharing biaya BPJS dengan daerah itu. hanya saja, tidak mungkin dilakukan tahun ini karena APBD sudah berjalan. “Kami akan membuat regulasi dalam pedoman penyusunan APBD bahwasanya daerah wajib mengalokasikan untuk belanja itu (BPJS) sekian persen,” terangnya di kemendagri kemarin.

Dari 10 persen APBD yang dianggarkan untuk pos kesehatan, sejauh ini berdasarkan kajian kemendagri belum terlalu optimal. Berdasarkan penelitian, ada kemungkinan porsi besar dari anggaran tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan. “Padahal kita juga tidak tahu apakah alkes itu benar-benar bermanfaat,” lanjutnya. Setidaknya, bila dibandingkan dengan membiayai pengobatan warga.

Pedoman umum APBD wajib menjadi acuan bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk BPJS. Hanya saja, teknis pengalokasian beserta porsinya belum diputuskan. Pihaknya harus menggelar rapat lebih dahulu dengan kemenkes. “Hasil rapat dengan kementerian kesehatan nanti akan termuat dalam pedoman umum APBD kita,” tutur Akmal.

Pedoman umum tersebut akan berbentuk Permendagri, sebagai acuan untuk penyusunan APBD mulai tahun anggaran 2020. Tentu saja, pedoman tersebut akan mengikat daerah. Bila tidak dilaksanakan, maka APBD tidak bisa digedok.

Saat ini, memang sudah ada beberapa daerah yang mengalokasikan beberapa persen APBD untuk membiayai BPJS warganya. Penerbitan pedoman penyusunan APBD itu nanti akan mempertegas dasar hukum bagi daerah untuk turut serta membiayai pengobatan warganya yang sakit. (byu/lyn/jpg/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!