Dewan Baru Harus Lebih Kritis – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Dewan Baru Harus Lebih Kritis

ANGGOTA DPRD NTT Periode 2014-2019 mengakhiri masa tugasnya bulan ini. Sudah lima tahun mereka mengawal pembangunan NTT.

Terkait ini, pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Rajamuda Bataona mengatakan kinerja anggota DPRD NTT sangat miris. Pasalnya, lebih banyak tidak kritis terhadap pemerintah. “Hanya melaksanakan fungsi stempel atau persetujuan tanpa sikap kritis,” kata Michael.

Padahal, kata dia, DPRD diberi kekuasaan yang besar untuk mengontrol jalannya pembangunan. Namun, jika kekuasaan itu disalahgunakan maka DPRD hanya menjadi semacam ‘domba peliharaan pemerintah.’

Menurutnya, watak domba yang hanya menyatakan setuju kepada program dan rencana kerja pemerintah adalah watak naif yang harus dihindari DPRD periode ini. Jika mereka membaca data dan paham bahwa NTT masih masuk kategori daerah termiskin, maka mereka harus merefleksikan itu. “Jangan sampai mereka dicatat sejarah sebagai DPRD stempel yaitu DPRD yang tidak punya sikap kritis terhadap kekuasaan saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan hal wajib yang jadi pegangan adalah harus bersikap kritis. Dalam melakukan pengawasan tidak berarti memata-matai. Bukan itu artinya. Namun, kata Michael, mengawasi artinya punya basis argumentasi kontra tentang apa yang diajukan pemerintah jika itu buruk dampaknya bagi masyarakat dan hanya menghabiskan anggaran. Dikatakan, mengkritik bukan sebuah aib. Sebab negara demokrasi yang sehat adalah negara yang punya cukup banyak orang waras yang punya sikap kritis sesuai tugas dan fungsi mereka. “Apalagi DPRD. Mereka adalah lembaga yang sudah mendapat legitimasi masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawsan. Jadi masalah kemiskinan yang masih menjadi masalah krusial di NTT seharusnya menjadi entry point yang dipegang oleh mereka,” jelas Michael.

Menurut dia, DPRD wajib memahami bahwa legitimasi itu berkaitan dengan kepercayaan atau trust, bukan berkaitan dengan hal lainnya apalagi barter ekonomi. Sebab zaman berubah dan media sosial memungkinkan pengawsan itu langsung diberikan oleh warga tanpa ada filter. Artinya, menurut kata Michael, para anggota DPRD yang baru perlu mencamkan apa yang ratusan tahun lalu sudah diingatkan oleh Lord Action bahwa kekuasaan itu berpeluang untuk korup. Apalagi kekuasaan yang absolut, maka korupnya sudah pasti sangat besar. Oleh karena itu, para anggota DPRD yang baru harus bisa memiliki sikap kritis sejak awal mereka berkarya. Kekuasaan gubernur saat ini yang kadang sangat powerfull harus bisa dikritisi dan dievaluasim sebab tidak bisa dipastikan bahwa kekuasaan itu selalu bersih.

Karena selain mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, Lord Action juga mengatakan bahwa great men are almost always bad men. Yang artinya bahwa hampir semua orang besar itu jahat. Dengan demikian, fungsi pengawsan itu perlu dilakukan dengan sepenuh hati oleh para anggonta DPRD, bukan menjadi lemah hanya karena masuk angin. “Anggaran yang benar-benar prorakyat dan sesuai kebutuhan rakyat sangat penting ditegaskan dalam APBD. Bukan anggaran yang isinya komisi dan dapat untung,” kata Michael. (sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!