Gerindra Optimistis Permohonan Dikabulkan – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Gerindra Optimistis Permohonan Dikabulkan

Sengketa PHPU Pileg NTT di MK

JAKARTA, TIMEX – Sebanyak 122 gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) DPR-DPRD dan DPD tahun 2019 akan diputuskan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa-Jumat (6-9/8). Di antara ke-122 sengketa PHPU Pileg 2019 ini, lima gugatan diantaranya berasal dari NTT yakni perkara Nomor: 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dapil Rote Ndao I, Nomor: 120-20-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Lembata III, Nomor: 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Alor IV, Nomor: 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil NTT II dan perkara Nomor: 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2029 dari Partai Garuda Dapil Flores Timur I.

Sidang dengan agenda mendengarkan keputusan atau ketetapan majelis hakim MK khusus untuk lima sengketa PHPU Pileg 2019 dari NTT ini akan digelar Selasa (6/8) pukul 08.00 WIB. Hal ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) MK, Fajar Laksono kepada Timor Express melalui sambungan telepon genggamnya, Sabtu (3/8) di Jakarta. Dikatakan Fajar, sebanyak 122 sengketa PHPU Pileg 2019 akan diputus oleh majelis hakim MK sesuai jadwal yang sudah ditentukan. “Jadi, sebanyak 122 perkara PHPU Pileg 2019 akan diputus majelis hakim sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan jadwal sidang putusan untuk sengketa PHPU Pileg 2019 dari NTT akan digelar pada Selasa. Kita sudah sampaikan pemberitahuan sidang ke pihak pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait,” jelas Fajar.

Sementara kuasa hukum dari salah satu pemohon sengketa PHPU Pileg 2019 dengan perkara Nomor: 159-02-19/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil NTT II, Antonius Ali kepada Timor Express malam tadi melalui sambungan telepon genggamnya menegaskan bahwa dirinya sudah menerima pemberitahuan sidang lanjutan dari MK maupun dari partai. “Saya sudah terima pemberitahuan dari Kepaniteraan MK melalui pesan singkat karena memang surat pemberitahuan resmi tentang sidang lanjutan sudah disampaikan ke partai sore tadi (petang kemarin, Red). Partai juga sudah beritahu saya dan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan putusan atau ketetapan digelar hari Selasa pagi (besok, Red),” ujar Anton sapaan akrabnya.

Lebih dari itu, dirinya menegaskan bahwa ia sangat optimis sekali jika permohonan gugatan yang sudah diajukan ke MK akan dikabulkan majelis hakim. “Saya sangat optimis sekali dengan gugatan yang sudah kami ajukan ke MK. Rasa optimis saya ini beralasan karena kami sudah ajukan bukti-bukti yang meyakinkan majelis hakim. Bukti-bukti itu seperti adanya pengurangan suara dari klien saya dan ditambahkan ke beberapa partai politik. Karena itu maka klien saya mengalami masalah saat ini,” ungkap advokat Peradi NTT ini.

Dirinya mengharapkan agar permohonan gugatan yang nanti diputus besok oleh majelis hakim juga harus memerintahkan pihak termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang. “Kita harapkan agar majelis hakim perintahkan termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang. Karena akibat permainan suara saat pleno maka suara klien saya banyak yang hilang. Ini sesuai dengan bukti yang sudah kami serahkan ke MK,” pungkasnya.

Untuk diketahui, lima gugatan PHPU Pileg 2019 yang disidangkan di MK semuanya diputus lanjut setelah putusan diamissal. Hanya saja, tiga perkara gugatan diputus lanjut ke pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian yakni perkara dengan Nomor: 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dapil Rote Ndao I, Nomor: 120-20-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Lembata III dan Nomor: 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Alor IV.

Sementara dua perkara langsung pada putusan atau ketetapan yakni perkara Nomor: 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil NTT II dan perkara Nomor: 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2029 dari Partai Garuda Dapil Flores Timur I. Hal ini karena majelis hakim MK menganggap bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait dianggap sudah cukup bagi majelis hakim untuk memutuskan dua perkara tersebut. (gat/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!