Kasus Undana jadi Sorotan, Harus Ditangani dengan Serius – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Kasus Undana jadi Sorotan, Harus Ditangani dengan Serius

BAHAS MASALAH PERTANAHAN. Suasana diskusi Timex Forum yang digelar di Graha Pena Timor Express, Sabtu (3/8).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Dari Diskusi Forum Timex tentang Masalah Tanah di NTT

TIMEX Forum kembali menggelar diskusi. Diskusi yang dihelat Sabtu (3/8) lalu mengambil topik masalah pertanahan. Belakangan ini masalah tanah marak terjadi di NTT. Terakhir dan mendapat perhatian serius adalah masalah tanah di Undana Kupang.

INTO HERISON TIHU, Kupang

Hadir sebagai narasumber dalam Timex Forum itu adalah Kepala Bidang Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi NTT, Drs. Yulius Talok, Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton, SH, Koordinator Jaksa Kejati NTT Indra Hidayanto. Hadir pula Yohanis Glen dari Ditreskrimum Polda NTT, pengacara Semuel Haning, SH, MH dan mewakili Binda Radito.

Contoh kasus sengketa tanah yang mengemuka dalam diskusi itu adalah masalah tanah di Undana seluas 85 hektar yang dimenangkan penggugat di PN dan PT. Seperti yang dikatakan Yulius Talok bahwa masalah gugatan tanah di Undana itu perlu disikapi serius. Terutama oleh penggugat. Yulius yang juga Wakil Ketua Satgas Penanganan Mafia Tanah di NTT itu mengatakan, pihak tergugat perlu serius menghadapi gugatan ini karena sudah dua kali kalah di pengadilan.

“Kami juga berada pada posisi sebagai tergugat. Dan BPN sudah berupaya membuktikan sesuai kewenangan BPN. Prinsipnya kami siap membuktikan lahan di Undana itu sudah diproses di BPN sesuai mekanisme dan ketentuan di BPN,” ujar Yulis yang pernah memimpin beberapa BPN di NTT itu.

Dia bahkan mengatakan, ada bukti baru yang dimiliki pihaknya yang bisa digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Tapi Yulius tidak menyebut apa bukti baru itu. Semuel Haning juga mengatakan, gugatan tanah seluas 85 hektar di Undana itu harus disikapi dengan serius. “Sebagai pengacara yang sering menangani masalah tanah, saya lihat gugatan tanah di Undana itu perlu disikapi dengan baik. Pasalnya sudah dua kali pihak penggugat menang,” ujar Sam Haning.

Dirinya menyarankan pihak tergugat perlu memperkuat saksi terutama saksi hidup yang mengetahui langsung proses peralihan lahan di Undana itu. “Setahu saya masih ada saksi hidup yang tahu persis proses peralihan tanah di Undana. Mereka bisa jadi saksi di pengadilan,” kata Sam yang pernah bekerja di Undana itu.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton bahwa masalah tanah di Undana harus secepatnya diselesaikan dan tidak mengorbankan mahasiswa dan dosen serta pegawai yang bekerja di Undana. “Intinya harus segera ada kepastian hukum atas tanah di Undana. Sehingga tidak ada pihak yang menjadi korban,” ujar Darius.

Sementata itu, dalam pemaparan materinya, Yulius Talok mengatakan banyak sekali persoalan tanah yang diadukan kepada pihaknya. Penyebabnya antara lain mafia, spekulan, aparat di desa dan kecamatan. Menurutnya, peran mafia dan keterlibatan aparat di desa dan kecamatan ini sering menjadi penyebab sengketa pertanahan. “Aparat di desa biasanya kurang teliti dan mudah dipengaruhi para mafia,” ujar Yulius. Penyebab lain adalah semakin sempitnya lahan, harga tanah semakin tinggi, jumlah penduduk semakin meningkat, penelantaran tanah, hingga administrasi pertanahan yang kurang akurat atau tumpang tindih.

Menurutnya, penanganan sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam penanganan dan penyelesaiannya tidak menimbulkan masalah baru. “Misalnya keputusan yang ditetapkan sebagai bentuk penyelesaian kasus tersebut masih dipermasalahkan para pihak yang bersengketa. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman serta persamaan persepsi mengenai ketentuan dan peraturan serta teknis yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dari semua stakeholder,” kata Yulius.

Mewakili Kepolisian Daerah NTT, Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum Polda NTT, Yohanis Gion Salomons juga mengaku banyak sekali masalah sengketa tanah yang dilaporkan ke pihaknya dan tengah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Lanjutnya, untuk saat ini paling banyak sengketa lahan yang ditangani adalah di Labuan Bajo. Labuan Bajo menjadi salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang kini berkembang sehingga tanah mulai mahal.

Dengan harga yang terus melonjak, saling kalim mengkalim pun tidak dapat di hindari “Ini faktor pariwisata membuat masyarakat saling mengklaim dan kini sudah diproses ke pengadialan untuk mulai proses persidangan bagi yang memiliki unsur pidananya,” ungkapnya.

Dengan banyaknya perkara perdata terkait tanah ini merupakan perhatian dari masyarakat sehingga menjadi atensi pimpinan agar dapat menghindari oknum mafia yang selalu berusaha melakukan manuver pada kasus tersebut.

Sedangkan Kejati NTT yang diwakili Koordinator Jaksa Indra Hidayanto menyampaikan sengketa tanah merupakan masalah yang bisa diselesaikan sehingga setiap sengketa tanah membutuhkan kejelihan dalam menanganinya.

Ia memberikan beberapa contoh kasus sengketa tanah yang memiliki unsur pidana karena melakukan penipuan atas administrasi seperti sertifikat tanah dan juga bukti penandatanganan dari pemilik tanah sebelumnya.

Dikatakan, sesuai dengan instruksi pimpinan, sebelum menangani sengketa tanah, Kejari harus mengawal dan memberikan pengarahan kepada jaksa dalam menangani kasus tanah.

“Jaksa terlebih dahulu menentukan terlebih dahulu anatomi hukumnya karena terdapat beberapa kasus dimanipulasi, ada paksaan dan beberapa faktor lainnya,” katanya.

Disampaikan bahwa dalam proses persidangan, anehnya ada sertifikat di atas sertifikat. Ada juga sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang memiliki luas lahan yang lebih kecil malah dimenangkan oleh majelis hakim dengan beberapa fakta persidangan.

“Setiap sengketa tanah tentu ada orang-orang yang memback up bahkan ada pihak asing namun setelah dilakukan penyelidikan mereka mengelak bahwa mereka hanya menjalankan kerja sama atau bisnis mereka,” ungkapnya.

Sementara Arditto mewakili Binda NTT yang berperan sebagai pendeteksi sebuah masalah dan konflik sebelumnya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya karena tanah saat memang disengketakan baik itu tanah adat, kelompok ataupun individu.

Ada beberapa kejadian jual beli pulau yang melibatkan pihak asing sehingga ini mengancam keutuhan bangsa. Pihak asing masuk dengan berbagai modus mulai dari adat hingga kawin mawin dengan warga setempat. Terhadap proses eksekusi sebuah lahan seringkali dilakukan koordinasi dengan pihak yang terkait.

Sementara Semuel Haning pada kesempatan tersebut mengatakan banyak pengawai dan petugas BPN belum bekerja secara profesional. “Jika semua sudah bekerja dengan baik tentu tidak ada masalah,” ungkapnya.

Dikatakan, temuan yang sering ditemui di lapangan, terdapat petugas BPN yang memproses sertifikat lalu ketika dicek ternyata tidak tercatat di warkah.

Lanjutnya ada fenomena baru, terkadang pembeli menjadi korban padahal sesuai dengan yuridis korban agraria tidak dilindunggi karena pihak pembeli seharusnya melakukan croscek terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi sehingga tidak ada persoalan.

“Korban sebenarnya tidak dilindunggi jika ada sengketa tanah atau terjadi penipuan karena si pembeli yang menjadi korban sebenarnya harus mengecek status tanah yang ingin dibelinnya,” katanya.

Sam menambahkan, banyak modus yang dilakukan atas fakta-fakta yang dibangun dalam memberikan informasi sehingga ada putusan tidak sesuai dengan kenyataan.

Kepala Ombusdaman NTT, Darius Beda Daton mengaku pihaknya yang bertugas menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah BPN. “Paling banyak dilaporkan itu sistem pelayanannya di kota Kupang karena sangat kompleks sekali masalahnya,” ujar Darius.

Namun, dirinya juga mengaku sering melakukan koordinasi dengan BPN untuk menjawab pengaduan dari masyarakat tersebut. Darius meminta BPN dan pihak terkait lain untuk menangani masalah pertanahan dengan baik. Dengan demikian tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Timor Express, Kristo Embu yang memandu diskusi di bagian akhir diskusi yang didukung oleh Royal Bakery itu mengatakan, masalah pertanahan di NTT masih menjadi masalah serius. Karena itu harus ditangani dengan serius. BPN sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan memberikan sertifikat tanah harus bekerja secara profesional.

Sementara itu, contoh kasus yang diangkat dalam diskusi itu yakni masalah lahan Undana dan kasus tanah di Labuan Bajo juga perlu mendapat perhatian serius. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!