Penghapusan BPHTB Tunggu Persetujuan Dewan – Timor Express

Timor Express

EKONOMI

Penghapusan BPHTB Tunggu Persetujuan Dewan

KUPANG, TIMEX – Ketua DPD Real Estatet Indonesia (REI) NTT, Bobby Thinung Pitoby kembali meminta dukungan Pemerintah Kota Kupang agar aturan seputar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa di-review secepatnya.

Bobby menyebutkan, selama tahun 2018, developer anggota REI NTT telah membangun 2.868 unit rumah di seluruh NTT dan tahun ini ditargetkan sebanyak 3.500 unit rumah. Dari keseluruhan rumah yang dibangun, sekitar 75 persen berada di Kota Kupang. Hal ini dikarenakan penyerapan di daerah-daerah masih sangat kecil. Sebaliknya, penyerapan rumah di Kota Kupang terus bergeliat.

Hanya saja, menurut Bobby, penyerapan rumah khususnya rumah subsidi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering terkendala dengan BPHTB. Sebab dari total uang yang harus disediakan oleh MBR di awal (saat hendak membeli rumah), nilai yang paling besar berasal dari komponen BPHTB.

“Untuk cicil rumah sebesar Rp 900 ribuan per bulan mereka (MBR, red) sanggup. Tapi untuk menyiapkan uang di muka, itu yang cukup sulit karena ada DP, akad di bank, biaya notaries, BPHTB dan lain-lain. Nilai yang paling besar itu BPHTB dan ini yang sangat memberatkan MBR,” jelas Bobby saat tampil sebagai salah satu nara sumber dalam diskusi bertajuk ‘Partisipasi Nyata Untuk Kota Kupang Menjadi Smart City’ yang digelar Bank NTT, Jumat (2/8).

Booby menambahkan, Walikota sendiri sudah bersedia untuk membantu MBR dengan me-review aturan BPHTB. Dan apabila BPHTB dihapus, maka MBR akan sangat terbantu untuk memiliki perumahan karena uang yang disiapkan di awal lebih ringan.

“Kalau terealisasi (penghapusan BPHTB, red), Kota Kupang akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di NTT,” katanya.

Sementara Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore yang juga menjadi nara sumber dalam kegiatan yang sama, mengatakan, sejak awal dia memimpin Kota Kupang, sudah terbersit cita-cita untuk menghapus BPHTB. Sehingga MBR termasuk ASN dan honorer di lingkup Pemerintah Kota Kupang mendapat keringanan untuk memiliki rumah.

“Bukan saja masyarakat biasa, tapi banyak ASN di Kota Kupang yang belum memiliki rumah. Jadi dari awal saya mau BPTBH dihapus. Untuk beli rumah, DP hanya Rp 1,5 juta. Yang berat adalah biaya plus-plus sehingga MBR tidak sanggup bayar. Dan yang paling besar adalah komponen BPHTB,” katanya.

Menurut Jefri, penghapusan BPHTB bisa terelisasi dengan cepat andai saja tidak harus melalui persetujuan dewan. “Kalau sonde tunggu persetujuan DPRD, mungkin sudah lama terealisasi. Tapi aturannya harus lewat DPRD. Tidak lewat DPRD berarti kita masuk penjara karena ada kerugian negara akibat kebijakan yang tidak sesuai prosedur,” katanya.

Jefri menyebutkan, dalam sidang dewan yang akan digelar dalam waktu dekat, usulan Pemerintah Kota Kupang seputar penghapusan BPHTB akan dibahas. Dia berharap, DPRD Kota Kupang menyetujui usulan tersebut.

“Kita akan bahas ini dalam sidang dewan. Mudah-mudahan dewan setuju sehingga BPHTB dihapus, sehingga MBR termasuk ASN yang belum punya rumah bisa segera beli rumah,” ungkapnya. (tom)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!