Laporan PHO Diduga Tidak Sesuai – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Laporan PHO Diduga Tidak Sesuai

Pembangunan RS Pratama Boking

SOE, TIMEX – Setelah tim penyidik Polres TTS melihat langsung pembangunan gedung RS Pratama Boking serta konfirmasikan dengan tim provisional hand over (PHO), penyidik menduga,laporan pembangunan gedung RS Pratama Boking tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan.

Karena itu, dalam waktu dekat penyidik Polres TTS bakal segera melayangkan surat ke Politeknik Negeri Kupang guna meminta bantuan untuk menghitung volume pekerjaan, apakah telah sesuai ataukah belum.

Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Jamari kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/8) menjelaskan, hingga saat ini dalam upaya pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung RS Pratama Boking, pihaknya telah memeriksa lima saksi yang merupakan panitia pada pekerjaan gedung tersebut yang menelan anggaran Rp 17,4 miliar lebih yang bersumber dari DAK dan DAU.

Penyidik Polres TTS selain akan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan, juga akan berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan NTT untuk menghitung nilai kerugian negara.

“Kami selain meminta BPKP untuk bantu hitung kerugian negara, juga akan mengekspos kasus ini bersama BPKP sebelum melakukan audit kerugian negara,” terang Jamari.

Dikatakan, jika Politeknik Negeri Kupang usai melakukan pemeriksaan volume pekerjaan serta kualitas pekerjaan, maka akan ditindaklanjuti hasilnya guna mengetahui hasilnya seperti apa.

Pasalnya, gedung RS Pratama Boking yang dibangun PT Tangga Batu Jaya Abadi, saat dilakukan peresmian, 21 Mie 2019 lalu, sebagian tembok dan lantai di beberapa bagian telah mengalami keretakan serta sebagian plafon mulai berjatuhan di lantai.

“Setelah Politeknik periksa volume dan kualitas pekerjaan, baru kita tindak lanjuti,” papar dia.

Permohonan audit dari BPKP selain untuk mempertegas penggunaan anggaran DAK pada pembangunan gedung itu, juga untuk menpertegas penggunaan DAU. Pasalnya, pembangunan gedung tidak hanya murni menggunakan DAK, melainkan menggunakan DAU. Karena itu, penyidik ingin mendapatkan kejelasan dari BPKP terkait penggunaan DAK dan DAU pada pembangunan RS Pratama Boking.

“Jadi audit dari BPKP itu selain untuk mengetahui jumlah kerugian negara, juga untuk mempertegas penggunaan DAK dan DAU,” tandas Jamari. (yop/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!