Tidak Ada Tempat Intoleransi di Ende – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

Tidak Ada Tempat Intoleransi di Ende

PELATIHAN. Ketua TP PKK Manggarai, Yeni Veronika bersama narasumber dan sejumlah peserta dalam kegiatan pelatihan cara hidup sehat dan bersih, Rabu (7/8).

FANSI TUNGGAT/TIMEX

ENDE, TIMEX – Di Kabupaten Ende tidak ada tempat bagi intoleransi, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika dan anti NKRI.

“Karena itu mari kita tunjukkan kepada Indonesia damai dan persatuan diantara kita,” kata Plt Bupati Ende, Djafar Achmad saat membuka pagelaran budaya perdamaian di Taman Renungan Bung Karno, Selasa (6/8).

Pagelaran budaya perdamaian yang sejatinya dilaksanakan pada 28 Mei 2019 ditunda karena kematian Bupati Ende, Marselinus YW dan baru dilaksanakan, Selasa (6/8).

“Kita lawan jika ada yang mencoba untuk merusak tatanan persaudaraan umat beragama dan persatuan yang terkenal selama ini. Karena itu tidak ada kata intoleransi. Jika itu ada, kita  lawan,” katanya.

Pagelaran budaya untuk perdamaian yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mendapat tanggapan positif Pemerintah Kabupaten Ende.

Djafar berharap, dengan pagelaran budaya untuk perdamaian bisa diangkat kembali semangat persatuan, satu dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan tema pagelaran.

“Marilah kita angkat dalam kegiatan pagelaran budaya untuk perdamaian. Kita ini adalah satu yakni Pancasila dan satu dalam Bhinneka Tunggal Ika dan untuk nusantara. Tema ini mengandung arti dan makna yang sangat dalam di mana sebagai warga diajak untuk merefleksi, memahami dan menyelami secara mendalam tentang misteri dan sejarah perjuangan sang Proklamator yang menemukan lima butir Pancasila di kota ini,” tandasnya.

Dijelaskan, didalam semangat Pancasila Rumah Kita dari Ende untuk Indonesia, artinya bahwa Pancasila adalah satu-satunya negara yang mampu membuktikan keampuhannya mempersatukan Bhinneka Indonesia dari berbagai suku, ras dan agama sehingga tetap hidup rukun walaupun ada upaya menggantikan Pancasila.

Djafar mengatakan, tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mengatasi segala perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi diantara kelompok masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Juga termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum perseteruan dan atau benturan antara kelompok masyarakat yang berpotensi menciptakan konflik kekerasan,” kata dia.

Disebutkan, potensi konflik menjadi bentuk kekerasan di antara berbagai kelompok sosial dipengaruhi oleh ketiadaan atau rendahnya kualitas kelembagaan pengelolaan konflik yang tersedia. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia melalui Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik perlu mengambil beberapa langkah strategis mengatasi dan mengendalikan peluang dan potensi konflik di beberapa wilayah negara Republik Indonesia melalui program penguatan pranata-pranata sosial.

“Ada dua kegiatan di kabupaten ini yaitu seminar tentang perdamaian desa yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2019 dan kegiatan pagelaran budaya malam ini yang kita awali dengan parade budaya perdamaian,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Sugito dalam sambutannya menyatakan, kegiatan menjadi sebuah inspirasi dalam memahami hakekat perdamaian. Apalagi tambah dia,  tidak menjadi sebuah hambatan bagi penyelenggaraan negara termasuk Presiden karena  sesuai dengan Nawacita, di mana menghadirkan kembali negara ke dalam masyarakat.

Pemerintah sebut dia, selalu menggelorakan program-program baik itu dalam rangka pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan lainnya. Dalam Nawacita yang ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan, tentu menjadi suatu bentuk titik balik bagi kebangkitan desa dalam rangka membangun desanya sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

“Karena itu menjadi alasan yang tepat dilakukannya pagelaran budaya untuk perdamaian,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalimat keadilan, perdamaian dan keadilan sosial mesti perlu digarisbawahi bersama jangan sampai justru pembangunan yang dilaksanakan menjadi pemicu dan pemaju terjadinya konflik. Untuk itu, diharapkan pagelaran budaya untuk perdamaian bisa mengingatkan kembali akan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Dalam rangka membangun perdamaian, kegiatan sudah dimulai sejak tahun 2017. Dilakukan pertama secara tematik di lima kabupaten. Tahun 2018 ada di delapan kabupaten dan tahun 2019 ada di 24 kabupaten, salah satunya adalah Ende. Sejalan dengan Nawacita ke 9 yang memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dalam menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Ende, Joseph Woghe mengatakan, maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Ende terhadap program penguatan peran pranata sosial melalui kegiatan pagelaran budaya untuk perdamaian yang dilaksanakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (kr7/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!