Kejutan, DPP PDIP tanpa Kader NTT – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Kejutan, DPP PDIP tanpa Kader NTT

Emi: Sudah Final Soal Keterwakilan

KUPANG, TIMEX – Kongres V PDIP telah usai. Megawati Soekarnoputri kembali didaulat sebagai ketua umum. Susunan kepengurusan DPP pun sudah komplit dan final. Dan, tak ada kader asal NTT.

Terkait hal ini, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Emelia Nomleni menegaskan partainya sudah tidak ada lagi pembahasan terkait keterwakilan. Semua kader memiliki tempat yang sama dalam organisasi.

“Kami di PDIP bukan rebut-rebutan jabatan. Sudah final soal keterwakilan agama, kedaerahan dan lainnya. Tidak ada pengurus dari NTT bukan berarti tidak ada kader atau figur,” kata Emi yang kini menjadi calon kuat Ketua DPRD NTT itu, Minggu (11/8).

Dia tegaskan lagi, PDIP merupakan rumah bersama dan menjadi organisasi yang tidak terputus-putus ke tingkat bawah. Penyusunan pengurus bukan juga sebagai ajang untuk membagi jatah. Karena itu, merupakan hak prerogatif ketua umum yang juga formatur tunggal.

Emi mengatakan menentukan pengurus dalam struktur partai adalah hal sulit. Namun menurut dia, mereka yang ada di dalam struktur atau tidak pun masih tetap sama, yakni kader PDIP. Karena bicara keterwakilan, misalnya saat ini terdapat 34 provinsi. Sementara struktur pengurus hanya 27 orang. “Jadi intinya tidak ada yang di teras. Tidak ada yang di halaman. Semua sudah punya kamar masing-masing karena PDIP ini rumah bersama,” tutup Emi yang juga calon wakil gubernur NTT pada Pilgub 2018 lalu.

Bahkan, mantan Ketua DPD PDIP NTT Frans Lebu Raya yang diperkirakan diakomodir dalam kepengurusan DPP juga tak masuk pengurus. Begitu pun dengan Andreas Hugo Parera, anggota DPR RI terpilih asal dapil NTT I. Sebelumnya Andreas adalah salah satu ketua DPP PDIP.

Terkait fenomena ini, pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Rajamuda Bataona menjelaskan ini sebuah anomali serius. Pasalnya, sejak zaman Orde Baru, Megawati selalu sangat dekat dengan tokoh-tokoh kaliber dari NTT. Di masa Orba ketika Mega sedang dieksklusi oleh rezim Orba, Mega punya orang-orang dekat dari NTT yang terkenal secara nasional sebagai tokoh cerdas yaitu Marsel Beding.

Marsel ketika itu mempunyai kualitas di bidang hubungan internasional dan sekaligus anggota DPR RI beberapa periode dari PDI. Lalu di masa awal reformasi dan terpilihnya Mega menjadi Wakil Presiden, Mega juga ditopang oleh tokoh NTT seperti Dr. Sony Keraf yang kemudian menjadi menteri.

Menurut Michael, pada masa ini Mega juga tetap mempunyai kader-kader potensial asal NTT yang masuk dalam jajaran pengurus dan inner circle atau lingkaran dalam kekuasaan Mega. Sebut saja Herman Heri dan Hugo Parera. Termasuk di kalangan akademisi Mega sangat dekat dengan Cornelis Lay. “Jadi jika saat ini tidak ada lagi nama tokoh NTT di jajaran ketua DPP maka ini sebuah kejutan,” kata Michael.

Menurutnya, ada sesuatu yang salah dengan hilangnya tokoh-tokoh NTT di jajaran inner circle atau lingkaran dalam kekuasaan Mega. Kemungkinan pertama adalah Mega tetap dekat dengan figur-figur potensial dari NTT tanpa mau diberi tugas di DPP. Atau bisa saja karena Mega sedang memberi warning karena setelah diberi kepercayaan, ada yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. “Padahal kita tahu bahwa kekuasaan Mega di PDIP itu mutlak. Mega punya hak prerogatif seperti seorang Presiden. Keputusan Mega adalah final dan mengikat. Jadi apabila tokoh-tokoh NTT tidak diberi kepercayaan seperti biasanya, yah itu peringatan simbolik bahwa kepercayaannya pada figur dari NTT memang sedang menurun sangat jauh,” jelas Michael.

Kemungkinan lainnya, menurut Michael adalah tersingkirnya figur NTT bisa saja karena ada saling gunting dalam lipatan di internal. Dengan hilangnya tokoh NTT dari kepengurusan DPP sudah bisa mengkonfirmasi sebuah kemungkinan berikutnya bahwa susunan kabinet kali ini bisa saja tanpa orang NTT dari PDIP. “Justru bisa saja orang NTT yang lolos ke kabinet adalah yang diajukan oleh Nasdem atau Partai Golkar. Mereka inilah yang akan duduk dalam Kabinet. Sosok seperti Goris Mere, Melki Mekeng dan Joni Plate, saya kira bisa mewakili orang NTT di kabinet ini karena mereka bertiga cukup kapabel untuk posisi menteri,” ujar Michael.

Selain itu, Mega juga memahami bahwa kali ini Jokowi akan sangat sulit didikte oleh ketua-ketua umum partai bahkan termasuk oleh Mega sendiri. Pidatonya di Bali yang smpai meminta kursi adalah buktinya,” kata Michael.

Kemungkinan berikutnya adalah pernyataan Megawati merupakan sebuah konfirmasi psikologis bahwa Mega sedang mengalami kerisauan tentang derasnya arus tekanan para ketua umum ke Jokowi. Semua meminta jatah menteri. Oleh karena itu, Mega sengaja membuat semacam contra opini untuk mengimbangi manuver partai-partai tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan guyon sarkastis di hadapan para tamu termasuk para ketum partai saat itu bahwa PDIP sebagai partai pemenang harusnya punya jatah menteri lebih banyak. “Megawati yang bos partai di mana Jokowi adalah petugas partai pun harus menggunakan forum kongres untuk mengunci Jokowi supaya kader PDIP bisa lebih banyak yang dipilih. Mega hanya mau memberi pesan tegas ke Jokowi bahwa dia harus memperhatikan PDIP karena partai ideologis itu sudah berdarah-darah berjuang memenangkan Jokowi,” tutup Michael.

Hanya Satu Peluang, Masuk Kabinet

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang mengatakan, NTT hanya punya satu peluang untuk mendapat posisi strategis di rezim kekuasaan PDIP saat ini, yakni masuk kabinet Jokowi.

“Hanya ada satu peluang lagi yang diharapkan, yakni posisi di kabinet Jokowi jilid II,” kata Atang ketika dihubungi koran ini Minggu kemarin. Dia mengatakan, jika ada kader NTT yang diakomodir maka menjadi angin segar. Namun, jika tidak maka selama lima tahun NTT akan menjadi penonton dan hanya berharap melalui wakil rakyat di DPR RI.

Menurutnya, tidak diakomodirnya putra NTT ini dapat diduga jika terjadi kelemahan dalam aktifitas lobi dan negosiasi. “Kita punya orang-orang hebat seperti Hugo Parera, Herman Heri, Ansy Lema dan Frans Lebu Raya namun tidak satu pun direkrut di pusat,” ujarnya.

Padahal, lanjut Atang, kurang lebih dua dekade kepemimpinan Megawati selalu menempatkan kader dari NTT di jajaran pengurus pusat. Mulai dari Jakob Nuawea, Sony Keraf hingga Hugo Parera.

Padahal jika dilihat dari posisi politik, NTT merupakan basis strategis PDIP. Sehingga menurutnya, dengan tidak adanya kader di DPP maka akan berdampak pada atensi politik PDIP terhadap dinamika pembangunan NTT ke depan. “Posisi penting di struktur kepengurusan akan memberi warna terhadap kebijakan politik partai dalam mengakomidasi kepentingan daerah,” ujar Atang. (cel/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!